
Dalam kasus Timor-timur, berasarkan laporan penyelidikan
Komnas HAM dinyatakan bahwa kejahahatan kemanusiaan ini
didukung oleh pemerintah dan militer Indonesia dengan menyediakan
fasilitas, persenjataan, dukungan keuangan maupun operasi
bersama. Terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa aparat
sipil dan militer termasuk kepolisian bekerja sama dengan milisi
telah menciptakan situasi dan kondisi yang mendukung terjadinya
kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat sipil,
militer kepolisian dan kelompok milisi. Laporan itu juga menyebutkan
bahwa kekuatan kelompok milisi dengan nama yang berbeda-
beda dalam setiap lokasi secara langsung atau tidak langsung
dibangun atas landasan pembentukan kelompok perlawanan rakyat
(wanra), keamanan rakyat (kamra) dan pasukan pengamanan
Swakarsa (Pamswakarsa) yang secara langsung dan tidak langsung
dipersenjatai, dilatih, di dukung dan didanai oleh aparat sipil, militer
dan kepolisian.45
Dalam kasus Tanjung Priok, berdasarkan atas Laporan Tim Penyelidikan
Tindak Lanjut (KPT3), menyimpulkan bahwa terdapat 4
(empat) kejahatan yang terjadi; 1) pembunuhan kilat, Penangkapan
dan penahanan sewenang-wenang (unlawful arrest and detention),46
2) Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dilakukan
aparat TNI setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok yang dilakukan
terhadap orang-orang yang dicurigai mempunyai hubungan
dengan peristiwa Tanjung Priok,47 3) Penyiksaan (torture) dimana
45 Laporan KPP HAM hlm. 41.
46 Tindakan pembunuhan kilat (summary killing) ini terjadi depan Mapolres Jakarta Utara
akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan yang dilakukan oleh satu regu dibawah
pimpinan Sutrisno Mascung dkk. Para anggota pasukan ini masing-masing membawa
peluru tajam 5-10 buah. Akibat tindakan ini telah mengakibatkan 24 orang tewas, 54 luka
berat dan ringan.
47 Semua korban berjumlah 160 orang yang ditangkap tidak sesuai prosedur dan tanpa
surat perintah. Para korban ditahan di Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur dan
Rumah Tahanan Militer Cimanggis.
170
semua korban yang ditahan di Laksusda Jaya, Mapomdam Guntur
dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis mengalami penyiksaan, intimidasi
dan teror dari aparat, dan 4) Penghilangan orang secara
paksa (enforced or involuntary disappearance).48
Dalam kedua kasus ini, kejahatan kemanusiaan yang terjadi
diduga mempunyai keterkaitan atau mengindikasikan adanya
keterlibatan kerja-kerja intelijen. Aspek kebijakan negara yang diimplementasikan
oleh aparat negara menjadi indikator bahwa kejahatan-
kejahatan dilakukan dengan cara yang sistematis, termasuk
penggunaan institusi-institusi negara. Kejahatan penghilangan
orang secara paksa, sebagai contohnya, menunjukkan bahwa salah
satu unsur yang harus dibuktikan adalah tindakan perahasiaan
atau penolakan pemberitahuan mengenai nasib dan keberadaan
korban, atau suatu penolakan untuk memberitahukan pencabutan
kebebasannya sehingga menempatkannya di luar jangkauan perlindungan
hukum. 49 Tindakan perahasiaan ini sangat erat kaitannya
dengan adanya pengunaan institusi-institusi intelijen.
48 Fakta-fakta tindakan ini antara lain adalah lokasi pemakaman bagi 24 jenasah dari
RSPAD yang tidak dapat diidentifikasi dimakamkan terpisah jauh dari lokasi kejadian,
pemakaman dilakukan pada malam hari di tiga tempat terpisah tanpa berupaya untuk
memberikan identitas baik tanda-tanda pada makam (nisan dan keterangan) dan
pencatatan administratif, dan keluarga korban dilarang untuk mengetahui keberadaan
dan kondisi korban.
49 Unsur penghilangan paksa adalah ketika seseorang dicabut kebebasannya baik dengan
cara penangkapan, penahanan, penculikan ataupun dengan cara-cara lain, yang
berlawanan dengan kehendaknya, yang dilakukan oleh aparat pemerintah dari berbagai
tingkatan atau cabang-cabang pemerintahan, atau oleh kelompok yang tergorganisir
maupun perorangan yang bertindak atas, atau dengan dukungan, atau secara langsung
maupun tidak langsung atas ijin atau persetujuan dari pemerintah, yang diikuti dengan
perahasiaan atau penolakan pemberitahuan mengenai nasib dan keberadaan korban, atau
suatu penolakan untuk memberitahukan pencabutan kebebasannya sehingga menempatkannya
di luar jangkauan perlindungan hukum. Lihat Pedoman Unsur-unsur Tindak
Pidana Pelanggaran HAM yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando, Mahkamah
Agung RI, 2006.
171
Prosedur pembuktian dalam kasus pelanggaran HAM yang
berat, meskipun masih mengacu pada ketentuan dalam hukum
acara pidana, juga mengacu pada praktek dan yurisprudensi dalam
peradilan internasional.50 Beberapa ketentuan dalam prosedur
pembuktian yang berbeda dan telah dilakukan dalam pengadian
HAM adalah alat-alat bukti yang bisa diajukan berdasarkan standar
peradilan internasional,51 model pemeriksaan saksi dengan teleconference,
pengajuan bukti-bukti surat yang bisa dikategorikan sebagai
rahasia negara misalnya dalam salah satu keputusan Majelis
Hakim Pengadilan HAM ad hoc menyatakan bahwa ada salah satu
surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan dapat digunakan
sebagai alat bukti petunjuk yaitu surat laporan khusus.52 Model
pembuktian kesalahan terdakwa yang berbeda dengan prosedur
pidana biasa adalah pembuktian yang hanya mendasarkan kesaksian
pada satu orang.53
50 Acuan yang digunakan adalah praktek pada International Criminal Tribunal for Former
Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).
51 Praktek peradilan internasional, alat-alat bukti yang diajukan banyak yang bukan
alat bukti seperti yang ditentukan dalam KUHAP. Alat-alat bukti itu misalnya adalah
rekaman baik yang berupa film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara
korban, wawancara pelaku, kondisi tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat
bukti yang dipergunakan juga diperbolehkan berbentuk dokumen salinan, kliping koran,
artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan.
52 Surat tersebut adalah Laporan Khusus R 184/Lapsus/IV/1999 yang ditandatangai
oleh Brigjend TNI Mahidin Simbolon Kasdam IX Udayana. Isi surat ini sendiri adalah
tercantumnya kata-kata dimana anggota Polres dan kesatuan Brimob serta anggota Satgas
Tribuana segera mem-back up kelompok pro integrasi. Kata memback up ini oleh majelis
hakim diartikan sebagai membantu atau setidak-tidaknya menjelaskan keberpihakan
kepada kelompok pro integrasi.
53 Melihat kasus peradilan pidana internasional ad hoc untuk bekas negara Yugoslavia dapat
mengesampingkan asas ullus testis nullus testis dalam perkara pelanggaran HAM berat
dengan terdakwa Dusko Tadic. Penyimpangan ini dimungkinkan ketika pengadilan
dihadapkan pada kesulitan menghadirkan saksi dan kesaksian mana yang dikuatkan
oleh petunjuk lagi. Lihat putusan pengadilan HAM dengan terdakwa Adam Damiri.
Tanggal 5 Agustus 2003
172
Prosedur perlindungan saksi dan korban juga menjadi klausul
tersendiri yang dianggap sangat penting untuk menjamin keselamatan
saksi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat ini.
Prosedur perlindungan saksi yang cukup kuat adalah adanya
hak perahasiaan identitas saksi. Meskipun dalam prakteknya belum
pernah dilakukan tetapi prosedur ini dapat memberikan perlindungan
kepada saksi terutama bagi saksi-saksi yang memberikan
keterangan untuk membuktikan kesalahan atasan atau komandan
mereka yang diajukan ke pengadilan.
Meskipun UU No. 26 tahun 2000 dan proses peradilan HAM
yang telah berlangsung tidak begitu sempuna, tetapi pengaturan
dalam pengadilan HAM ini mempunyai potensi untuk dapat
membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh intelijen
atau mendapat dukungan dari kerja-kerja intelijen. Di tengah
ketidakberhasilan peradilan umum dan ketidakpuasan atan kinerja
Pengadilan Militer, Pengadilan HAM pada awalnya dikonstruksi
untuk membongkar kejahatan-kejahatan yang mempunyai dukungan
atau support dari negara tak terkecuali penggunaan institusiinstitusi
intelijen.
Secara konseptual, Pengadilan HAM dengan memberikan
yurisdiksi untuk kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida
dengan pengaturan hukum acara yang khusus mampu memberikan
peluang untuk membongkar kejahatan yang didukung atau
merupakan kejahatan yang dilakukan dengan operasi intelijen.
Persoalan yang mendasar adalah mengenai kekurangsempurnaan
pengaturan dalam UU No. 26 tahun 2000 dalam menghadapi kejahatan-
kejahatan tersebut terutama jika dikaitkan dengan praktek
pradilan internasional.
4. Penutup
Pencegahan impunitas, yakni kejahatan tanpa hukuman, yang
terjadi dalam operasi intelijen atau kejahatan yang memang dilaku173
kan sebagai bagian dari operasi intelijen sampai saat ini masih sulit
untuk diwujudkan. Khususnya, jika kasus-kasus yang terjadi tetap
diajukan sebagai tindak kejahatan biasa dengan basis hukum berdasarkan
KUHP atau KUHP Militer.
Selain problem imparsialitas pengadilan, terdapat juga hambatan
yuridis untuk menggunakan istrumen KUHP dan KUHP
militer karena instrumen hukum tersebut ternyata mempunyai
kelemahan-kelemahan yang secara konseptual sangat sulit untuk
membuktikan kejahatan merupakan bagian dari operasi intelijen
dan dilakukan oleh aparat intelijen.
Namun, di tengah hambatan yuridis menggunakan pengadilan
biasa, upaya untuk melakukan akuntabilitas tehadap kejahatan
intelijen di muka pengadilan masih sangat mungkin dilakukan dengan
menggunakan Pengadilan HAM. Pengaturan khusus baik
ketentuan material maupun formalnya mempunyai kemampuan
untuk menjangkau kejahatan-kejahatan dalam operasi intelijen.
Meskipun, dalam performa awalnya pengadilan HAM ini tidak
cukup memuaskan tetapi berdasarkan penelusuran atas praktek
peradilan yang ada, Pengadilan HAM mempunyai peluang yang
lebih besar untuk mampu membawa kasus-kasus dengan keterlibatan
intelijen negara sebagai bagian dari kebijakan negara ke
muka pengadilan. Hal terpenting yang perlu dilakukan adalah
melakukan penguatan baik dari sisi perbaikan regulasi dan penguatan
institusi pengadilan HAM untuk lebih memastikan dan
menjamin adanya akuntabilitas yang memadai dan adil bagi kejahatan-
kejahatan intelijen.
174
REFERENSI :
Buku :
Asrun, Muhammad. 2004. Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah
Soeharto. ELSAM. Jakarta.
Caparini, Marini. Oktober 2002. Challenges of Control and Oversight of
Intellegence Services in Liberal Democracy.
Gultom, Samuel. 2003. Mengadili Korban: Praktek Pembenaran Terhadap
Kekerasan Negara. ELSAM. Jakarta.
International Commission of Jurist. 1987. Indonesian and the Rule of
Law, Twenty Years of ‘New Order” Government. Frances Pinter
Publishers. London.
Kasim, Ifdhal. Elemen-elemen Kejahatan dari Crimes Against Humanity:
Sebuah Penjelajahan Pustaka.
Widjajanto, Andi, Cornelis Lay, dan Makmur Keliat. 2006. Intelejen:
Velox et Exactus. Pacivis. Jakarta.
Zamzami, Amran. 2001 Tragedi Anak Bangsa-Pembantaian Tengku
Bantaqiah dan Santri-santrinya. PT. Bina Rena Pariwara.
Jakarta
Artikel Media Massa:
Suara Indonesia, Senin, 8 Mei 2000
Surya, Kamis, 4 Juni 1998
175
Mereformasi Negara Intel Orde Baru :
Kasus Penembak Misterius Era 1980-an
Oleh : Usman Hamid dan Edwin Partogi1
I. Pengantar
Tulisan ini akan memaparkan peran dari badan intelijen di
masa Orde Baru, dengan mengambil contoh kasus penembakpenembak
misterius yang terjadi di beberapa wilayah pada
1980-an. Tujuannya adalah memperoleh gambaran tentang
badan intelijen di masa lalu guna melihat kecenderungan
saat ini dimana negara ingin memperkuat badan intelijen.
Bagian pertama tulisan ini akan menguraikan fakta-fakta
seputar meningkatnya kejahatan di Indonesia. Bagian kedua
menguraikan apa yang menjadi respon kebijakan keamanan
dalam mengatasi maraknya kejahatan. Bagian akhir akan
memberikan kesimpulan dan rekomendasi kepada pengambil
kebijakan untuk mencegah kembalinya format represif badan
1 Keduanya merupakan aktivis KontraS.
176
intelijen di masa lalu. Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan
data-data yang ditelusuri dari pemberitaan media massa serta hasil
investigasi awal KontraS.
Penembakan misterius atau ”petrus” dikenal luas oleh kalangan
masyarakat sebagai kebijakan pemerintah untuk ”mengamankan”
orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan. Mengamankan
di sini berarti mengeksekusi mati dengan cara menembak di tempat,
dan seringkali dengan membiarkan mayatnya dibiarkan tergeletak
di jalan-jalan. Dalam buku otobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan,
dan Tindakan Saya, yang ditulis G Dwipayana dan Ramadhan KH,
Presiden Soeharto menyebut cara ini sebagai shock therapy. Eksekusi
demi eksekusi lewat operasi-operasi tertutup berjalan tanpa bisa
dihentikan. Kebijakan pemerintah yang kerap memberi alasan
pembenar bagi penembakan misterius berlalu tanpa pengawasan
dan kontrol yang efektif dari badan legislatif maupun yudisial.
Pasca mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 hanya
segelintir pihak yang membicarakan kembali masalah penembakan
misterius. Pejabat-pejabat pemerintah yang berkuasa pada masa
reformasi jarang memberikan pernyataan terhadap kasus-kasus
penembakan misterius. Pada tahun 1999 Presiden B.J. Habibie
menolak penggunaan cara penembakan misterius dalam menyikapi
berkembangnya isu provokator dalam rangkaian kekerasan di
wilayah Ambon pada saat itu.2
Guru besar hukum tata negara Prof. Dr. Ismail Suny pernah
mengusulkan agar mantan Presiden Soeharto diajukan ke peng-
2 ”Habibie Tolak Penembakan Misterius Bagi Provokator”, Kompas, 27 Juni 1999. Pernyataan
ini disampaikan ketika menyikapi berkembangnya isu perlunya kembali memakai
metoda penembak misterius mengatasi maraknya kekerasan di Maluku. Menurut data
Polda Maluku, telah mengakibatkan terbakarnya 576 rumah warga, 21 rumah ibadah,
192 unit kios, 55 buah toko, 20 mobil, 11 sepeda motor, 216 becak, 1 gedung pemerintah,
1 gedung sekolah dasar, 1 gedung bioskop, dan 3 pasar.
177
adilan atas tindakannya memerintahkan penembakan orang-orang
yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan pada tahun 1983.3
Ismail Suny menegaskan bahwa penembakan misterius merupakan
perintah Soeharto seperti terlihat dalam buku otobiografinya, Soeharto:
Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, yang ditulis G Dwipayana
dan Ramadhan KH (hlm. 389-391). Menurutnya pertanggungjawaban
pidana Soeharto belum selesai saat ia berhenti menjadi
Presiden pada 21 Mei 1998. Namun hingga saat ini, usulan seperti
belum mendapat tanggapan serius dari negara. Padahal pengungkapan
kasus penembak-penembak misterius tersebut dapat memberi
kontribusi bagi agenda reformasi paska mundurnya Soeharto,
khususnya perbaikan institusi keamanan termasuk badan intelijen.
Apalagi kini ada upaya untuk menebalkan kekuasaan badan intelijen
yang luar biasa, misalnya upaya memberi wewenang khusus
pada badan intelijen untuk menyita, menggeledah, menangkap,
dan menahan orang tanpa pemenuhan standar hak minimum tersangka,
untuk alasan ancaman nasional.
II. Meningkatnya Kejahatan (Kriminalitas)
Kasus penembak misterius (petrus) berawal dari kebijakan
untuk memberantas kejahatan yang meningkat dan dinilai telah
meresahkan masyarakat. Kebijakan ini berkembang menjadi eksekusi-
eksekusi di luar hukum, melanggar hak asasi manusia, dan
gagal menghilangkan kejahatan itu sendiri. Di luar itu, justru
membangun keresahan dan ketakutan yang semakin meluas di
tengah masyarakat. Dalam kasus petrus, banyak orang tewas belum
tentu bersalah. Bilapun benar orang yang tewas itu adalah tersangka
kejahatan (penjahat), pemerintah malah memperlihatkan sikap yang
3 Lihat ”Adili Soeharto Berkaitan Dengan Penembakan Misterius”, Kompas, 8 Juni 2000.
178
membenarkan petrus sebagai hukuman. Alasannya, meningkatnya
kejahatan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Bukan
hanya dari segi kuantitas, namun juga kualitas kejahatan dengan
mobilitas tinggi, ruang gerak yang luas, serta modus operandi yang
sadis. Permasalahan ini bisa ditemui pada berbagai pernyataan
pemerintah khususnya pejabat keamanan pada waktu itu.
Kapolri Jenderal Pol. Dr. Awaloedin dalam suatu kesempatan
menegaskan meningkatnya kejahatan dengan menyatakan bahwa
”tindak kejahatan dewasa ini menunjukkan gejala semakin meningkat
dan tugas Polri berusaha selalu mencegah sedini mungkin
usaha kejahatan”. Kapolri juga mengingatkan, dengan sarana yang
ada sekarang diharapkan mengembangkan sistem pengamanan
lingkungan dan keahlian Satpam untuk proyek atau perusahaan
vital.”4 Saat mengecek persiapan pengamanan menjelang Pemilihan
Umum (Pemilu) tahun 1982, Wakil Panglima ABRI Laksamana
Sudomo (merangkap sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan
dan Ketertiban-Pangkopkamtib) menyatakan ”Jika Jakarta mau
aman, sesungguhnya semua residivis yang namanya terdaftar di
Kodak Metro Jaya harus diamankan”.5 Dari data yang dikumpulkan,
Sudomo berpendapat penjahat yang beroperasi di Jakarta kebanyakan
masih remaja, yakni berusia sekitar 18-24 tahun yang kebanyakan
melibatkan residivis. Kunci suksesnya pengamanan ini,
menurut Sudomo, tergantung bagaimana mengatasi residivis.
Perhatian khusus terhadap meningkatnya kejahatan juga muncul
dari Presiden saat mengucapkan selamat kepada Polri melalui
Kadapol VII/Metro Jaya Mayor Jenderal Polisi Anton Soedjarwo (4
4 Hal ini disampakan ketika acara serah terima tanah dan sarana Diklat Satpam di Ujung
Berung Bandung, 5 Februari 1982. Lihat ”Tindak Kejahatan Semakin Meningkat Polri
Harus Lakukan Pencegahan Dini”, Pelita, 9 Februari 1982
5 Disampaikan kepada pers setelah mengunjungi Kodak Metro Jaya, mengecek persiapan
pengamanan dalam menghadapi Pemilu 1982. Lihat ”Jadilah Anjing Yg Baik & Setia”,
Sinar Harapan, 28 Januari 1982.
179
Januari 1982). Soedjarwo, anggota Tekab Kodak VII/Metro Jaya itu
dinilai berhasil membongkar kasus perampokan yang meresahkan
masyarakat dalam tempo singkat; yakni dalam tempo 16 jam
setelah kejadian tanggal 30 Desember, pukul 11.15 WIB di Jalan
Suryopranoto 11, Jakarta Pusat.6 Sehari setelah ucapan selamat yang
disampaikan Presiden kepada Polri, dalam pidatonya di depan DPR
RI pada tanggal 5 Januari 1982, Presiden Soeharto menyatakan:
”Walaupun keadaan keamanan di Indonesia cukup baik tetapi
kwalitas kejahatan yang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan
perlu dapat diambil langkah pencegahan dan pemberantasan
kejahatan dengan Pola Penanggulangan secara Nasional.”7
Pernyataan Presiden Soeharto di atas, kembali ditegaskan
pada Rapat Pimpinan ABRI di Jakarta pada 13 Maret 1982. Presiden
selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata menyampaikan
perintahnya secara lisan berkait dengan upaya menekan angka
kejahatan. Presiden Soeharto dalam amanatnya mengatakan:
”Peristiwa-peristiwa kejahatan yang akhir-akhir ini menunjukkan
gejala meningkat, perlu ditangani dengan tuntas. Di
harapkan alat-alat keamanan khususnya kepolisian dengan
bantuan dan kerjasama unsur2 ABRI serta alat keamanan lainya,
6 Ini merupakan kehormatan yang tidak biasa ditunjukkan oleh Presiden. Sehari kemudian
Pangkopkamtib Laksamana Sudomo dan Kaskopkamtib Jenderal Widjojo Soejono
mendatangi markas Anton.
Polisi berhasil menangkap tujuh orang pelakunya, dua orang di antaranya oknum ABRI
digulung tanggal 31 Desember 1981 pukul 03.00 WIB, dan pukul 23.00 WIB, masingmasing
di Jakarta dan Bandung. Barang bukti yang berhasil disita tiga buah senjata api
jenis, FN 45, Colt Cal 39 dan Vickers 9 mm serta Rp.19 juta uang tunai. Sedang yang
dirampok dari PT. Raslin, Jalan Suryopranoto sebanyak Rp.32.175.000.- Lihat ”Presiden
Mengucapkan ’Selamat’ Kepada Polri”, Merdeka, 5 Januari 1982; Tempo, Edisi 46/11-16/
Jan/82 – hlm 17.
7 ”Bicarakan Ttg. Penanggulangan Kriminalitas Secara Terpadu” , Pelita, 19 April 1982
180
dapat mengambil langkah dan menemukan pola operasional
pencegahan dan pemberantasannya seefektif mungkin.”8
Tingginya angka kejahatan khususnya di Pulau Jawa bukan
tanpa fakta. Setidaknya dari data Biro Pusat Statistik (BPS) maupun
sumber sekunder lainnya menjelaskan di wilayah Jakarta pada tahun
1980 dilaporkan telah terjadi 33.538 kasus. Dan terus meningkat
pada tahun 1981 menjadi 39.733 kasus. Sedangkan pada tahun 1982
melonjak menjadi 48.935 kasus. Sementara yang dapat diselesaikan
oleh Polda Metro Jaya ketika itu, pada tahun 1980 sebanyak 12.791
kasus, pada tahun 1981 meningkat menjadi 16.659 kasus dan pada
tahun 1982 menurun hanya 17.243 kasus.
Jawa Timur menempati urutan kedua, pada tahun 1982 di
tercatat kasus yang dilaporkan sejumlah 47.528 sementara yang
mampu diselesaikan hanya 23.035 kasus. Di wilayah Jawa Tengah
dan Yogyakarta pada tahun 1980 terjadi 36.121 kasus. Tahun
berikutnya terjadi 36.978 kasus dan pada tahun 1982 mengalami
penurunan kecil menjadi 32.936 kasus. 9 Sementara itu untuk wilayah
Jawa Barat pada tahun 1981 tercatat 15.876 kejadian sedangkan
pada tahun 1982 terjadi 14.291 kejadian yang dilaporkan.10
Di luar Jawa situasi keamanan juga tidak jauh berbeda. Hal
ini dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Kadapol
II/Sumatera Utara Brigjen Pol. Drs. Hudioro kepada wartawan.
Hudioro menjelaskan di Sumut pada tahun 1980 terjadi 26.010 kali
kejahatan. Pada tahun 1981 sampai bulan Oktober terjadi 20.242
kali kejahatan.11 Menyinggung masalah waktu terjadinya kejahatan
itu, Kadapol II/SU Brigjen pol Drs. Hudioro mengatakan, untuk
8 Suara Karya, 25 Juli 1983.
9 Lihat Suara Karya, 26 Mei 1983, Kedaulatan Rakyat, 26 Mei 1983.
10 Lihat Sinar Harapan, 3 Januari 1983 dan 29 Desember 1983.
11 ”Untuk Menekan Angka Kejahatan, Polri Kodak II-SU Lancarkan ’Operasi Sikat VI’ ”
Merdeka, 11 Januari 1982
181
kejahatan pencurian dengan kekerasan di Sumut terjadi dalam
10 jam sekali sedangkan kejahatan pembunuhan 279 jam sekali,
perkosaan 15 jam sekali, penganiayaan 1 jam sekali, pencurian biasa
1 jam sekali, dan pencurian kendaraan bermotor 102 jam sekali.12
Di bawah ini dapat kita lihat data mengenai tindak kriminalitas
di Indonesia sepanjang tahun 1980 – 1982:
KRIMINALITAS SEPANJANG TAHUN 1980-198213
12 Ibid.
13 Data Badan Pusat Statistik ini bila diamati dalam kolom ’Dilaporkan’ dan ’Diselesaikan’
maka akan terlihat keganjilannya, yaitu, angka yang ada dalam kolom ’Diselesaikan’
semuanya berada dikitaran 50 persen dari yang ’Dilaporkan’.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Aceh
Sumatra Utara
Sumatra Barat
Riau
Sumatra Selatan
Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Nusa Tenggara
Kalimantan Barat
Kalimantan
Selatan Tengah
Sulawesi Selatan
Tenggara
Maluku
Irian Jaya
Jumlah
2657
22.262
1.673
1.924
11.289
33.538
11.849
26.150
41.186
…..
3.215
3.950
910
5.850
8.095
1.247
354
176.149
No Provinsi / Wilayah
Dilaporkan Diselesaikan
1980 1981 1982 1980 1981 1982
3.410
23.939
4.198
….
14.101
39.733
16.226
36.096
52.973
6.142
4.212
2.498
5.848
10.347
5.556
2.546
2.330
230.155
2.725
23.145
3.460
2.283
11.212
48.935
14.306
32.260
40.150
8.354
3.913
5.562
3.247
9.086
9.859
2.435
2.836
223.768
1550
11.640
929
920
6.682
12.791
5.721
13.265
20.624
…..
1.970
1.831
603
2.889
4.828
672
244
87.159
1.952
11.978
2.212
….
8.384
16.659
7.523
19.027
26.335
2.581
2.318
1.282
2.668
5.857
2.349
1.403
1.299
113.827
1.347
8.323
1.351
1.134
6.527
17.243
5.921
16.964
19.153
3.287
1.647
2.521
1.701
4.394
4.604
1.300
1.880
99.297
Sumber : KontraS (Diolah dari Biro Pusat Statistik)
182
Sebenarnya beberapa langkah operasional telah dilakukan
pihak keamanan. Misalnya, Polda Sumut mengerahkan sejumlah
polisi berseragam di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan
rasa aman, sekaligus mempermudah untuk meminta bantuan
polisi jika diperlukan. Metode ini dipilih karena pengerahan polisi
dalam berpakaian preman dinilai kurang mencapai sasaran. Selain
itu penindakan langsung ke sarang-sarang penjahat juga dilakukan
dengan dukungan dari Brimob. Gelar operasi pun telah dilakukan
di Sumut dengan melakukan Operasi Sikat VI, Operasi Giat Kat dan
Operasi Restra II untuk memerangi segala bentuk kejahatan yang
meresahkan masyarakat yang mengarah sadisme. Selain operasi
yang dilakukan oleh antar satuan di lingkungan kepolisian, ada
pula operasi yang dilancarkan bersama Laksusda Sumut.
Tidak berbeda dengan Polda Sumut, Polda Jawa Tengah juga
melancarkan Operasi Cerah. Dari operasi ini terungkap keterlibatan
anggota ABRI yang melakukan kejahatan dengan menggunakan
senjata api. Di Jawa Barat, Dan Tabes 89/Bandung menggelar
Operasi Buana I dengan melibatkan sedikitnya 150 anggota polisi
dan gabungan yang terdiri dari DLLAJR, Pom ABRI dan Kodim
0618/Bandung. Dan Tabes 86/Bandung Letkol Pol. Drs. Syafuan
dalam pertemuannya dengan 15 perwakilan pengusaha bus antar
kota bahkan merencanakan kerjasama pengamanan bus di terminal
maupun dalam perjalanan, sehingga keamanan dan keselamatan
penumpang dapat terjamin.14
Berkaitan dengan pengamanan kejahatan di dalam transportasi
bus ini, Sudomo malah sempat mengatakan akan membentuk Killer
Squad, pasukan istimewa khusus bertugas memerangi perampok
dengan cara mengawal bus-bus.15 Menurut Kapolri Jenderal Pol
14 ”Kobes 86/Bandung Lakukan Operasi ’Buana-1’ ”, Antara, 7 Maret 1982.
15 Menurut Kapten A. Muas Burhan-Kepala Penerangan Wilayah Pertahanan I di Medan,
pembentukkan pasukan itu masih dalam persiapan karena instruksi dan petunjuk
pelaksanaannya belum ada. Lihat Tempo, 12-17 Juli 1982.
183
Dr. Awaloeddin Djamin, penodongan supir bus yang dilakukan
oleh kawanan penjahat disertai dengan penjambretan, perampasan
barang-barang milik penumpang, merupakan gejala baru tindak
kriminalitas di Indonesia pada saat itu.16
Ketidakberdayaan aparat keamanan mengatasi tindak kriminalitas
yang merajalela ini kemudian mulai diarahkan sebagai isu
politik dengan mengembangkan opini bahwa ekstrim politik berada
di belakang aksi-aksi para kejahatan. Ini digulirkan oleh Pangdam
VII/Diponegoro Mayjen TNI Ismail seusai rapat Muspida Tingkat
I di Semarang yang saat itu mendengarkan laporan Kadapol IX/
Jateng Mayjen Pol. JFR Montolalu tentang pelaksanaan Operasi
Cerah di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Didampingi Gubernur
Supardjo, Mayjen Ismail selaku pimpinan pertemuan mengatakan
pada pers peningkatan kriminalitas dimungkinkan karena
masih aktifnya golongan ekstrim di wilayah Kodam VII sebagai
salah satu penyebabnya. Mayjen Ismail menegaskan:
”Unsur ekstim tersebut antara lain adalah generasi kedua atau
ketiga dari bekas PKI atau DII-TII. Golongan ini termasuk
’golongan tengah’ yang telah menerjuni semua gatra (tingkatan)
sosial untuk kepentingannya.”
Hal yang sama juga disampaikan Mendagri Amirmachmud
usai menghadap Presiden Soeharto di Bina Graha tentang kegiatan
Pekan Komunikasi pembinaan bekas tahanan G-30-S/PKI yang
sedang berlangsung di Jakarta. Dalam keterangan persnya Amirmachmud
menjelaskan:
”Terjadinya berbagai tindakan kriminal dan kejahatan yang
terjadi akhir-akhir ini serta gejala politik menjelang Pemilu
16 ”Penodongan & Perampasan Di Bis Gejala baru Kriminalitas”, Sinar Harapan, 19 April
1982.
184
yang lalu, karena eks PKI ikut bermain. Ada bukti atau tidak
feeling saya mengatakan begitu”17
Bergesernya isu kriminalitas ini dari pelaku residivis menjadi
pelaku yang berlatar politik membuat Kapolda Metro Jaya saat
itu harus menyampaikan klarifikasi atas rumor yang berkembang
bahwa ia terlibat dalam organisasi kumpulan para preman dan
mantan residivis. Kasipendeak Kodak Metro Jaya, Lekol Pol Bazar,
bertempat di Polda Metro Jaya membantah rumor tentang Kadapol,
Kadapol tidak pernah menjadi pelindung organisasi yang
menamakan diri ”PREM’S” maupun ”Security guard” atau sejenisnya.
18
Hingga Agustus 1982 tidak ada perubahan berarti dari upaya
pemerintah menekan angka kejahatan. Presiden Soeharto dalam
Pidato Kenegaraan 16 Agustus 1982 kembali menegaskan perintahnya
kepada aparat keamanan:
”Sementara itu kita masih harus memberikan perhatian yang
lebih serius untuk memberantas secara tuntas para pelaku
kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan dan kekejaman
yang akhir2 ini terjadi di perampokan, pembajakan bis dan
sebagainya. Saya minta agar seluruh jajaran ABRI, khususnya
polisi sebagai alat penegak hukum dapat mengatasi ganguan
yang meresahkan masyarakat itu.”19
Menanggapi pernyataan Presiden di atas, Kapolri Jenderal
Pol. Awaluddin bertempat di gedung Manunggal AKABRI, pada
19 Agustus 1982 mengatakan, apa yang dikemukakan oleh Bapak
17 ”Mendagri: Eks PKI Ikut Main Dalam Tindakan Kejahatan yang Terjadi Dewasa Ini”,
Merdeka, 12 Agustus 1982.
18 ”Kadapol Tak Pernah Jadi Pelindung PREM’S”, Merdeka, 24 Februari 1982.
19 Suara Karya, 25 Agustus 1983.
185
Presiden dalam pidato kenegaraannya 16 Agustus lalu, harus
menjadi cambuk bagi setiap anggota Polri dari pelosok tanah air.
Lebih lanjut, Kapolri menegaskan yang menjadi permasalahan bagi
pelaksanaan tugas pokok Polri bukan hanya keberhasilan dengan
menekan angka kejahatan saja, tetapi bagaimana Polri harus dapat
memberantas kejahatan-kejahatan tertentu seperti pembunuhan
sadis, perampokan, pencurian kendaraan yang meresahkan masyarakat.
20
Selanjutnya, pada tanggal 9 sampai 11 September 1982 di Ambarawa,
Jawa Tengah, enam Kadapol melakukan Rapat Koordinasi.
Kadapol yang mengikuti Rakor itu ialah Kadapol Kodak VI/
Sumatera Bagian Selatan, VII/Metro Jaya, VIII/Jawa Barat, IX/
Jawa Tengah, X/Jawa Timur dan XI/Nusa Tenggara pada 9-11
September 1982.
Kadapol Metro Jaya Mayjen Pol Anton Soedjarwo saat sambutan
pembukaan Rakor Kadapol VI sampai dengan XI di Ambarawa
Jawa Tengah pada 9 September 1982, mengatakan, ”dewasa ini timbul
kecenderungan pergeseran sifat kejahatan ke arah yang lebih sadis (cetak
miring penulis), sadisme tersebut dilakukan penjahat di samping
untuk menghilangkan jejak, juga untuk mempengaruhi psikologi
dan moral masyarakat.”
Kerja sama antar Kodak penting dalam usaha penanggulangan
kejahatan karena salah satu Kodak dapat dijadikan tempat pelarian
para pelaku atau tempat pelempar hasil-hasil kejahatan serta
tempat merencanakan sebuah kegiatan. Dengan pola kebersamaan
usaha penagulangan juga dapat menpersempit ruang gerak pelaku
kejahatan antar wilayah hukum. Dengan diadakannya Rakor diharapkan
pula akan tercapai pendekatan saling pengertian di antara
20 ”Tugas Polri Bukan Hanya Tekan Angka Kejahatan”, Merdeka, 23 Agustus 1982 , Ka. Polri:
Terdapat Peningkatan Beberapa Kejahatan Tertentu, Berita Buana, 23 Agustus 1982.
186
Kodak VI hingga XI sebagai Kodak yang saling berdampingan,
dalam upaya menanggulangi dan memberantas secara tuntas
kejahatan dengan kekerasan yang meresahkan masyarakat.
Kalau dahulu penjahat akan menyakiti atau membunuh korban
apabila dalam keadaan terjepit maka sekarang ini menjadi
kebalikan dimana korban dilumpuhkan atau dibunuh terlebih
dahulu agar barang yang akan diambil mudah untuk dilaksanakan
dan tidak akan ada saksi terutama dari korban.21
Kapolri Jenderal Pol. Dr. Awaloedin saat penutupan Rakor
Kodak VI sampai dengan XI pada 11 September 1982, kembali
mengingatkan bahwa kejahatan yang meresahkan masyarakat di
Indonesia tetap tinggi terutama di pulau Jawa dan merembes ke
Sumatra bagian selatan dan Bali. Untuk itu, berdasarkan amanah
Presiden pada tanggal 16 Agustus lalu, menjadi tugas Polri menekan
bahkan kalau bisa menghilangkan kejahatan yang meresahkan
masyarakat.22
Dalam beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak
keamanan dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan pada saat itu
diidentifikasi berusia antara 18-24 tahun. Para pelaku tidak hanya
lelaki tetapi juga perempuan, sebagian besar pelaku adalah residivis
sekalipun ada pula di antara pelaku adalah pelajar sebagaimana
yang sempat disampaikan oleh Kadapol IX/Jateng Mayjen Pol.
JFR Montolalu. Mobilitas pelaku cukup tinggi dan tidak mengenal
batas-batas daerah.
21 ”Kejahatan dengan Kekerasan Akan Diberantas Tuntas”, Antara, 10 September 1982 ;
Suara Karya, 10 September1982; Sinar Harapan, 10 September 1982, Raker Kadapol Se-
Jawa-Bali & Di Bandungan.
22 ”Kejahatan yg Meresahkan Tetap Tinggi Terutama Di Pulau Jawa”, Sinar Harapan,
13 September 1982 , Suara Karya, 13 September 1982, Rakor 6 Kadapol Menghasilkan
Konsensus Bandungan.
187
Menurut Mayjen Anton Soejarwo aksi kekerasan ini sebagai
dampak pesatnya laju pembangunan nasional, dampak perkembangan
situasi ekonomi dan melebarnya faktor-faktor kriminogen lainnya.
Sehingga membutuhkan perhatian dan pengambilan langkahlangkah
intregatif yang menjangkau instansi di luar kepolisian.23
Berbeda dengan Kadapol II/Sumatera Utara Brgjend Hudioro menilai
meningkatnya kualitas kejahatan ini tidak terlepas dari tidak
diperhatikannya faktor pembinaan para narapidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Lebih lanjut Hudioro mengatakan, ”Seolaholah
lembaga pemasyarakatan dibuat sebagai sekolah kejahatan.”24
Selain itu, menurut Hudioro, pada bekas narapidana itu
mengalami kehidupan ekonomi yang tidak baik dan tidak ada
yang memperhatikan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.
Sikap apriori masyarakat dan dunia usaha terhadap para mantan
narapidana, membuat mereka tidak mempunyai banyak pilihan
untuk mempertahankan hidupnya.
II. Operasi-operasi Pemberantasan Kejahatan
Pada 19 Januari 1983, Pangkopkamtib Laksamana TNI Sudomo,
seusai Rapat Koordinasi yang dipimpinnya, ikut hadir antara
lain Kapolri Letjen (Pol) Anton Sudjarwo, Wapangkowilhan
II, Marsekal Muda Atmodjo, Kadapol VII Metro Jaya Brigjen
(Pol) Drs. R. Sudjoko, Pangdam V/Jaya Mayjen Try Sutrisno dan
Wagub DKI HAKI Chourmain di Kodak Metro Jaya, menjelaskan
upaya penanggulangan kejahatan di Jakarta diberi nama ” Operasi
Clurit”. Operasi itu tidak akan jauh berbeda dengan gerakan
23 ” Semua Berharap Konsensus itu Dapat Atasi Gangguan Kamtibmas Berlingkup Antar
Kodak” Merdeka, 18 September 1982.
24 ”Kwalitas Kejahatan Tak Lepas dari Pembinaan Napi”, Merdeka, 7 Juni 1982
188
operasi lain yang pernah dilancarkan. Dalam penanggulangan
dan pemberantasan terhadap tindak kejahatan perlu juga untuk
mengembalikan momentum penertiban. Operasi Clurit sini akan
mengarah kepada suatu Siskamling yang efektif dan efesien. Dalam
Operasi Clurit ada pemeriksaan senjata tajam dan senjata api dari
rumah ke rumah. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi peluang
terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan.
Menyinggung banyaknya jumlah residivis di Jakarta, Sudomo
mengatakan akan mengatur mereka sehingga menjadi warga negara
yang baik, para residivis itu akan dikumpulkan dalam arti diatur
supaya kembali berkelakuan baik. Untuk pengamanan, tampaknya
tidak ada jalan lain yang lebih baik, sebab hukum yang dijatuhkan
sering tidak menangkal kejahatan yang terjadi.
Operasi Clurit dilangsungkan selama sebulan dan merupakan
gerakan terpadu dengan melibatkan unsur Polri, Laksusda dan
masyarakat. Operasi menitikberatkan pada tindakan yang dapat
menekan tindak kejahatan secara drastis. Untuk mencegah para
penjahat mengalihkan kegiatannya ke luar kota dan daerah-daerah
lain juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan
tersebut.25 Operasi Clurit yang pada awalnya ini diterapkan di
Jakarta ternyata juga diterapkan disejumlah daerah berdasarkan
perintah Pangkopkamtib. Tidak hanya di kepolisian tetapi termasuk
ABRI ketika itu secara aktif turut melakukan operasi pemberantasan
kejahatan. Laksusda Jawa Tengah/DIY Pangdam VII/
Diponegoro Mayjen Ismail, menerangkan bahwa Laksusda Jawa
Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam waktu dekat akan
melaksanakan operasi imbangan terpadu untuk mengimbangi
pelaksanaan Operasi Clurit yang dilaksanakan oleh Pangkopkamtib
di daerah Jakarta dan sekitarnya. Terhadap para pelaku kejahatan,
25 Kompas, 20 Januari1983; Sinar Harapan, 20 Januari1983.
189
Pangkopkamtib memerintahkan untuk menembak di tempat pelaku-
pelaku kejahatan. Apalagi terhadap para penjahat yang sedang
melaksanakan tindak kejahatan serta memang sulit untuk diatasi.
Operasi ini dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman tentram
masyarakat dan demi suksesnya sidang umum MPR 1983.26
Komandan Wilayah Kota Besar Kol. Pol. Drs Soentono menjelaskan,
Surabaya sebagai kota besar nomor dua di Indonesia
setelah Jakarta juga melaksanakan Operasi Clurit karena senjata
tajam jenis tersebut banyak di pakai untuk kejahatan. Hasil Operasi
cukup baik, tetapi jumlahnya belum mencapai ratusan. Ia menolak
Operasi Clurit di wilayahnya dilakukan dari rumah ke rumah
penduduk. Alasannya kondisi Jakarta lain dengan Surabaya, karena
itu penanggulangan terhadap pengunaan senjata tajam masih
dipandang cukup dengan razia ditempat umum.27
Instruksi untuk melakukan tembak di tempat bagi para penjahat
juga mulai mengemuka dari pandangan beberapa pejabat
kepolisian. Danwil Kapol 108, Letkol Pol Wahono Prijodarmojo,
mengintruksikan aparatusnya:
”Jika terlihat ada gelagat mencurigakan dari penjahat lebih
baik dahului mereka dengan pistol dari pada kalian di hantam
dengan clurit. Dewasa ini para penjahat melakukan kejahatan
begitu sadis, sudah banyak anggota Polri yang luka karena
tikaman Clurit, bahkan ada anggota kita yang terbunuh oleh
perbuatan kejam mereka.”28
Asisten Operasi Jateng Kol Pol Drs. Darmawan, menerangkan
selama Operasi Clurit berlangsung di beberapa Korwil di Jateng
26 Kompas, 27 Januari 1983
27 Ibid.
28 Suara Karya, 31 Januari 1983.
190
berhasil disita senjata tajam sebanyak 438 berupa clurit, klewang,
tombak, badik, golok dan trisula. Di Semarang pelaku kejahatan
yang sudah ditangkap sejumlah 14 orang dan 2 orang meningal
dunia, seorang karena di keroyok massa di Karawan Jati dan seorang
lagi meningal di RS Karyadi.29
Kadapol VIII Jabar, Mayjen Pol Drs Herman Sudjanadiwirja
dalam penjelasan mengatakan, Operasi Clurit di Jabar yang terus
ditingkatkan kegiatannya, hingga tahun 1983 telah berhasil meyita
28 senjata api 501 senjata tajam. 54 clurit, 24 kendaraan beroda
empat, serta 72 kendaraan beroda dua sedangkan jumlah pelaku
yang di tangkap 204 orang.30
Pangkopkamtibda Jaya, Mayjen Try Sutrisno, usai melapor
kepada Pangkopkamtib Laksamana Sudomo menjelaskan untuk
mempercepat pengurangan tingkat kejahatan di Jakarta, sejak
tanggal 20 Januari 1983 dilancarkan Operasi Clurit. Pimpinan
Operasi langsung dipegang Laksus Pangkopkamtibda Jaya. Hasilnya
selama sepuluh hari ini, operasi berhasil menyita tiga senjata api,
209 senjata tajam dan clurit 23 buah. Selama operasi dilancarkan
para petugas menangkap 871 orang yang dicurigai. Dari jumlah ini
ditahan 434 orang, di antaranya 32 orang diserahkan ke Tim Khusus
dan 176 diserahkan ke instansi lain seperti Dinas Sosial. Petugas
Operasi Clurit terpaksa menembak sepuluh orang selama sepuluh
hari Operasi, karena mereka melawan atau melarikan diri; dua di
antaranya tewas tertembak. Dibandingkan bulan Desember, angka
kejahatan selama Januari secara menyeluruh telah memperlihatkan
penurunan.31
Selain Operasi Clurit, di Jakarta pada Maret 1983 juga dilaksanakan
Operasi Landak. Operasi Landak dilancarkan secara
29 Suara Karya, 1 Februari 1983
30 Berita Buana, 7 Februari 1983
31 Kompas, 2 Februari 1983.
191
mendadak dan tersebar di seluruh Jakarta baik oleh Reserse Kodak
Metro Jaya maupun Kores di sembilan wilayah termasuk Tangerang,
Bekasi dan Depok.32
Sementara itu, Komandan Distrik Militer 0734 Yogyakarta
Letkol CZI Moch. Hasbi, menghimbau para pengusaha dan anggota
masyarakat lainnya agar tidak lagi memberikan ”setoran” kepada
pemeras dan penjahat melalui tukang-tukang pungutnya. Apabila
praktek pemberian ”upeti” tersebut terus berlangsung, akan melahirkan
oknum-oknum penjahat baru. Menurut Moch. Hasbi,
tindakan pembersihan yang digalakkan akan kurang bermakna
kalau muncul lagi penjahat-penjahat baru.33 Sejak saat itu korban
penembakan misterius mulai berjatuhan. LBH Jakarta pada bulan
Mei 1983 menyatakan selama 3 bulan terakhir tercatat 19 orang
tewas akibat penembakan misterius.34
Berdasarkan catatan KontraS pada bulan Mei 1983 di Jakarta
tercatat 38 korban. Jumlah korban ini meningkat di bulan Juni
menjadi 50 orang korban dan di bulan Juli 49 korban. Sementara
di bulan Agustus yang diketahui hanya satu orang korban. Dari
138 korban Petrus di Jakarta pada tahun 1983, 103 korban diketahui
mengalami luka tembak, ditambah beberapa korban selain ditembak
juga mengalami kekerasan dengan menggunakan senjata
tajam/pisau dan benda tumpul. Luka tembak yang dialami korban
sebagian besar lebih dari satu peluru yang bersarang di tubuhnya.
Dari data yang dikumpulkan KontraS menggambarkan penggunaan
senjata api oleh pelaku Petrus terhadap para korbannya pada tahun
1983 merupakan alat yang paling banyak digunakan. Setidaknya
dari 532 korban yang tersebar di 11 Propinsi 367-nya diketahui
mengalami luka tembak.
32 Suara Karya, 25 Maret 1983; Kompas, 26 Maret 1983.
33 Kedaulatan Rakyat, 6 April 1983.
34 Lihat Sinar Pagi, 16 Mei 1983
192
Data korban Petrus di Jakarta pada tahun 1983 di atas dapat
dikatakan nomor dua terbesar di seluruh Indonesia. Peringkat
pertama jumlah korban adalah Jawa Barat sebanyak 158 orang,
kemudian Jakarta, dan menyusul Jawa Tengah dengan jumlah
korban 111 orang. Di Sumetera Utara terdapat 50 korban, Jawa
Timur sebanyak 41 orang, Yogyakarta yang tercatat hanya 6 orang,
di Sumatera Selatan 12 orang, dan di Lampung sebanyak 4 orang.
Di Kalimatan Barat tercatat 7 orang dan di Kalimatan Timur 3 orang
sementara di Bali hanya 2 orang.
Di tahun 1984 jumlah korban petrus yang terpublikasi semakin
kecil, dari data sekunder yang KontraS telusuri hanya tercatat 107
korban. Korban terbesar ada di wilayah Jakarta sebanyak 65 orang
diikuti Jawa Barat 31 orang, sementara di wilayah yang lainnya hanya
tercata di Yogyakarta sebanyak 8 orang, Jawa Tengah 1 korban dan
Sumatera Selatan 2 orang. Dari 107 korban itu yang terpublikasi
mengalami luka tembak hanya 15 orang. Bila dibandingkan dengan
tahun 1983, terlihat sekali perbedaannya. Pada tahun 1984 diketahui
59 orang mengalami kekerasan dengan benda tumpul. Pada tahun
1985 jumlah korban secara keseluruhan yang terdata hanya 74
orang. Jumlah korban terbesar berada di Jawa Barat dengan jumlah
46 orang, diikuti Jakarta 26 korban. Sementara di Jatim dan Sumsel
masing-masing hanya 1 orang korban yang terpublikasi.
Pelaku dari penembakan misterius ini sebagian tidak diketahui,
hanya sekitar 3% dari pelaku diketahui sebagai aparat keamanan.
Modus dari pelaku biasanya terlebih dahulu diambil secara paksa
dan dibawa oleh kendaraan pelaku ke tempat lain. Sekalipun ada
beberapa korban yang mengalami tembak di tempat, ada pula korban
yang dihabisi dengan cara ditabrak sepeda motor. Setelah korban
dieksekusi korban biasanya dimasukkan ke dalam karung dan
dibuang di sungai/kali, semak-semak laut/pantai, pinggir jalan, di
kebon dan hutan. Tidak semua korban ditemukan mayatnya, pada tahun
1983 setidak tercatat 19 korban mengalami penghilangan paksa.
193
Para korban sebagian sebelum ditembak mengalami penyiksaan
yang sangat berat. Zamat, salah seorang korban petrus ditemukan
meninggal dengan dua tembakan di kepala dan kemaluannya
dipotong serta kepalanya patah menghadap belakang dan lehernya
biru bekas jeratan tali.35 Penyiksaan ini juga dialami oleh Sayuti salah
seorang korban petrus. Kemaluannya diikat dengan tali sepatu dan
menahan sakit serta ketakutan hingga buang air besar di celana,
serta mengalami luka tembak di paha, dada, dan muka.36
Tidak semua korban adalah penjahat/residivis, preman atau
orang bertato, korban salah tembak juga kerap terjadi atau situasi ini
dimanfaatkan pihak lain agar korban di-petrus-kan. Misal, Viktor
Sinaga usia 15 tahun pelajar SMPN 68 Cijantung, menjadi korban
petrus dengan sembilan luka tembak pada 27 Mei 1983. Viktor
Sinaga ini adalah salah satu korban salah tembak karena nama yang
sama adalah seorang revidis yang telah berusia dewasa.
Cerita lain dialami oleh Yance Konekera supir pribadi dari
Agus Tarsisius Ganto Wijaya mantan Ketua Prem’s Pusat, sejak
melaporkan peristiwa penculikan terhadap Agus kepada polisi pada
13 Juni 1983, sejak itu pula keberadaan Yance tidak lagi diketahui.
Yance dikenal tidak pernah melakukan kejahatan. Hal yang tidak
jauh berbeda dialami oleh Gobang alias Oeu Yun Tiam, usia 45
tahun pekerjaan supir taksi. Gobang ditembak dari jarak dekat yang
menembus perutnya pada 13 Juli 1983 di depan rumahnya. Padahal,
sebenarnya yang menjadi sasaran adalah seorang pengedar dan
penjual kartu porno.37
Ujang Suryadi adalah salah satu korban petrus akibat ketidaksenangan
salah seorang pengurus RT/RW yang juga seorang Kopral
Marinir yang bernama Taman Suwarno. Taman memaksa pengurus
35 Investigasi KontraS, 13 April 2003.
36 Investigasi KontraS, 29 Juli 2002.
37 Investigasi KontraS, 13 Agustus 2002.
194
lingkungan lainnya dengan todongan senjata untuk menandatangani
petisi yang menyatakan bahwa korban adalah residivis yang sering
meresahkan masyarakat dan untuk alasan itu harus dilenyapkan.
Hasil petisi itu dikirimkan ke Kotak Pos XX untuk maksud tersebut.
Aparat dari Ganirzun sempat memperingatkan korban untuk pergi
dari Jakarta jika ingin selamat. Korban sebelum dibunuh terlebih
dahulu diculik dan ditemukan dengan 7 luka tembak. Menurut
keluarga korban aparat mempunyai daftar nama preman, karena
sebelumnya pada kampanye Golkar tahun 1982, Golkar banyak
mengerahkan preman bayaran termasuk dari keluarga korban.38
Jatuhnya banyak korban penembakan misterius ini menimbulkan
banyak pro kontra. Penentangan terhadap praktek penghukuman
di luar hukum ini dilontarkan oleh Ir. Sarwono Kusumaatmadja
(Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan), H. Mohammad Thamrin
(Wakil Ketua Komisi III DPR-Bidang Hukum), Kemas Badaruddin
(anggota DPR RI), H. Muhar Madjid (anggota DPR RI), YLBHI,
Sutomo (anggota DPR Fraksi PDI), dan mantan Wakil Presiden
Adam Malik.
Sementara dukungan terhadap penerapan operasi penembakan
misterius ini juga ditunjukkan oleh banyak kalangan. Di antaranya
DPRD Kodya Yogyakarta Komisi A yang disampaikan oleh Mayor
Suharto, Ketua PP Muhammadiyah KH. A.R. Fahchrudin, Ipik
Asmasoebrata (Anggota Komisi I DPR RI), Amin Iskandar (anggota
DPR RI), Nuddin Lubis (Wakil Ketua DPR/MPR), Amirmachmud
(Ketua MPR/DPR), Ali Murtopo (Wakil Ketua DPA), dan lain-lain.
Menteri Kehakiman Ali Said, malah mengatakan:
”Masalah penembakan gelap terhadap para penjahat tidaklah
berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan persoalan-persoalan
yang mendahuluinya. Penembakan gelap itu bisa saja akibat
38 Investigasi KontraS, 28 Februari 2003.
195
perkelahian antar ”geng”, tetapi juga bisa dilakukan oleh petugas
keamanan. Apalah arti puluhan penjahat yang ditembak
mati jika dibandingkan dengan puluhan ribu dan mungkin
ratusan ribu orang yang menjadi korban perbuatan mereka.39
Dengan melegitimasi istilah hak asasi masyarakat, Wakil Ketua
Komisi I DPR, Marzuki Darusman SH, menyatakan dukungan:
”Nampaknya penembakan terhadap para pelaku kejahatan
seperti akhir-akhir ini merupakan pilihan terakhir karena pilihan
di luar itu tidak bisa mengatasi persoalan. Masalahnya harus
pula dikaitkan dengan keseimbangan hak asasi masyarakat
yang membutukan ketentraman dan keamanan. Dalam hal ini
penembakan terhadap pelaku tindak kejahatan tentunya tidak
bertentangan dengan hak asasi masyarakat, seseorang dan
hukum. Mestinya hal itu bisa dijadikan peringatan bagi siapa
pun yang mencoba melawan hukum.”40
Pengakuan secara tidak langsung dilakukannya penembakan
misterius ini juga terlontar dari pejabat keamanan. Kepala BAKIN
Yoga Sugama, dalam acara dengar pendapat dengan Komisi I
DPR RI, 7 Juni, ketika ditanya tentang penembakan misterius, menjelaskan:
”Kejahatan di Indonesia sudah melewati batas kemanusiaan
sehingga untuk menanggulanginya diperlukan tindak penangkal
yang lebih keras. Langkah ini amat perlu untuk kemudian
mengembalikan segala sesuatunya secara yuridis.”41
39 Sinar Harapan, 23 Mei 1983
40 Penjelasan atas pertanyaan wartawan tentang Penembakan misterius. Lihat, Suara Karya,
24 Mei 1983
41 Pos Kota, 8 Juni 1983
196
Pangab Jenderal LB Murdani seusai Rakor Polkam tingkat
Menteri di Departemen Luar Negeri pada 21 Juni 1983 menjelaskan:
”Saya menilai penembakan-penembakan akhir-akhir ini
terhadap orang-orang yang pernah dihukum, selain dilakukan
oleh petugas keamanan (cetak miring penulis) juga dilakukan oleh
anggota-anggota Gang tertentu yang diakibatkan persaingan
di antar Gang yang semakin keras”
LB Murdani bahkan meragukan jumlah korban waktu yang
hanya tercatas 35 orang, karena hal itu baru berdasarkan jenasah
yang ada di RSCM. 42
Kasus penembakan misterius ini mendapat perhatian dari
Menteri Luar Negeri Belanda Hans van Broek yang pada 4 Januari
1984 berkunjung ke Indonesia. Selain itu kasus ini juga menjadi
perhatian publik Australia yang mempertanyakan hal ini kepada
Dubes Indonesia untuk Australia August Marpaung pada suatu acara
televisi Ethnic Channel di Canberra Australia, 17 September 1983.
Pengakuan Presiden Soeharto atas diambilnya kebijakan penembakan
misterius ini terungkapa kemudian lewat otobiografinya
yang diterbitkan pada tahun 1988. Presiden Soeharto dalam bukunya
itu menjelaskan :
”Masalah yang sebenarnya adalah bahwa kejadian itu didahului
oleh ketakutan yang dirasakan oleh rakyat (cetak miring penulis).
Ancaman itu datang dari orang-orang jahat, perampok, pembunuh,
dan sebagainya. Ketentraman terganggu. Seolah-olah
ketenteraman di negeri ini sudah tidak ada. Yang ada seolah-olah
hanya rasa takut saja (cetak miring penulis). Orang-orang jahat
itu sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Mereka
42 Kompas, 22 Juni 1983; Sinar Pagi, 23 Juni 83; Sinar Harapan 22 Juni 1983.
197
tidak hanya melanggar hukum, tetapi sudah bertindak melebihi batas
perikemanusiaan (cetak miring penulis). Umpannya saja,
orang tua sudah dirampas berbagai miliknya, kemudian masih
dibunuh. Itu ’kan sudah diluar kemanusiaan. Kalau mengambil,
ya mengambillah, tetapi jangan lantas membunuh.
Kemudian ada perempuan yang diambil kekayaannya dan si
istri orang lain itu masih juga diperkosa oleh orang jahat itu, di
depan suaminya lagi. Itu sudah keterlaluan! Apa hal itu mau
didiamkan saja?”
”Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatment, tindakan
yang tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya, harus dengan kekerasan
(cetak miring penulis). Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan
tembakan, dor! Dor!begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya,
mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan mereka ditembak
(cetak miring penulis).”
”Lalu ada mayatnya ditinggalkan begitu saja. Itu untuk shock
therapy. Supaya orang banyak mengerti bahwa terhadap
perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya
(cetak miring penulis)”.43
Bab. III. Mengontrol Badan Intelijen dengan HAM
Pertama, kasus penembak-penembak misterius di atas menunjukkan
bahwa penambahan kekuasaan dan kekuatan secara
berlebihan tak mampu mencapai tujuan; mengatasi kejahatan yang
membuat masyarakat resah. Yang terjadi dengan maraknya orang
43 G. Dwipayana & Ramadhan K.H. (ed) , Otobiografi Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan
Saya, Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1988, hlm 364.
198
tewas karena penembak misterius justru menambah keresahan di
masyarakat itu sendiri. Kedua, peran badan intelijen pada kasus
penembakan misterius tersebut juga jelas menunjukkan cara yang
salah, yakni melibatkan langsung badan intelijen dalam tugastugas
penegakan hukum khususnya memberantas kejahatan lewat
operasi tertutup intelijen. Seperti perdebatan saat ini dalam
mengatasi ancaman nasional atau melawan kejahatan terorisme,
badan intelijen merasa perlu mengambil aksi pencegahan sebelum
suatu kejahatan terjadi, dengan meminta wewenang menangkap,
menggeledah, bahkan menyita. Alasannya, kepolisian dipandang
tak mampu menangani. Di sini, pembedaan antara aktivitas intelijen
dengan penegakan hukum sengaja dikaburkan.
Badan intelijen yang ideal dituntut untuk melaksanakan tugastugasnya
secara profesional, objektif dan sesuai kaidah-kaidah
hukum dan hak asasi manusia. Sistem negara demokrasi membagi
kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, ke dalam konstitusi.
Tujuannya, agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang besar
pada satu pihak apakah itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif
sehingga berpotensi bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam sistem
negara hukum seperti Indonesia, segala kekuasaan yang diberikan
kepada lembaga-lembaga negara khususnya institusi keamanan
harus dibatasi, sehingga terjamin hak-hak dan kebebasan dasar
warga negara seperti tertuang dalam konstitusi itu sendiri. Badan
intelijen memang tidak diatur dalam konstitusi, tetapi badan ini
berada di bawah langsung badan eksekutif sebagai penyelenggara
pemerintahan. Badan intelijen, bahkan presiden sebagai pejabat
tertinggi dari badan eksekutif atau pemerintah harus dibatasi kekuasaannya
sehingga tidak sewenang-wenang. Pengawasan dan
kontrol terhadap pemerintah termasuk lembaga-lembaga yang
berada dibawahnya seperti militer, polisi dan intelijen, menjadi tugas
dan tanggungjawab badan legislatif. Kontrol dan pengawasan itu
dilakukan melalui undang-undang, pengawasan terhadap eksekutif
199
dalam pelaksanaan undang-undang termasuk melalui kontrol anggaran
dari badan-badan yang ada dalam pemerintahan.
Kita memerlukan produk hukum untuk mengatur ruang lingkup
badan intelijen, mulai dari apa yang boleh dan tidak boleh
dilakukan badan intelijen sampai dengan bagaimana kontrol terhadap
badan intelijen dilakukan. Undang-undang yang akan
dibuat mengenai Badan Intelijen Negara (BIN) akan menabrak
konstitusi dan perundang-undangan yang lainnya bila memberi
wewenang-wewenang penegakan hukum kepada BIN. Khusus
menyangkut masalah kewenangan untuk penggeledahan, penyitaan,
penangkapan dan penahanan telah diatur oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan wewenang
tersebut ada pada pihak kepolisian sebagai penyidik. Di luar
itu, memang ada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi
yang diberi wewenang penyidikan, bahkan penuntutan, tetapi
tindakan menangkap atau menahan dilakukan dengan meminta
bantuan dari polisi. Kaidah-kaidah inilah yang harus menjadi pedoman
dalam pelaksanaan aktivitas intelijen. Berdasarkan kaidahkaidah
inilah maka badan intelijen tidak dapat dibenarkan untuk
melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum.44
Dalam menjalankan tugasnya mengumpulkan, menganalisis
dan menyuplai informasi kepada pengguna tunggalnya yakni presiden,
badan intelijen dibatasi oleh kaidah normatif itu. Kewenangan
memanggil, menangkap atau menahan seseorang untuk dimintai
keterangan harus menjadi kewenangan penegak hukum seperti
44 Sering muncul argumen yang membenarkan seorang aparat intelijen untuk menangkap
langsung ketika mengetahui atau melihat seseorang tengah melakukan kejahatan. Argumen
ini memang benar, dan siapapun termasuk warga sipil biasa memang dibenarkan
untuk menangkap seseorang yang tertangkap tangan melakukan kejahatan. Dalam
perdebatan tiga RUU yang menjadi rujukan tulisan ini, bahasan lebih merujuk pada
kondisi di luar keadaan tertangkap tangan.
200
polisi. Sebab dalam lembaga penegak hukum yang juga memiliki
aparat intelijen tersendiri, hanya aparat tertentu yang dibolehkan
untuk memanggil, menangkap, atau menahan seseorang sekalipun
untuk dimintai keterangan. Dalam kepolisian misalnya, hanya
aparat reserse yang dibolehkan, bukan intelijen kepolisian. Aparat
intelijen yustisial bertugas membantu penyediaan informasi yang
relevan dengan perkara hukum yang ditangani, misalnya dalam
kasus-kasus tindak pidana.
Ketiga draf RUU di atas ingin memberi legalitas bagi badan
intelijen untuk melakukan tindakan-tindakan hukum seperti yang
dimiliki penegak hukum seperti polisi. Padahal sebuah badan
intelijen seperti Badan Intelijen Negara (BIN), yang berada di bawah
badan eksekutif, bukan penegak hukum atau menjadi bagian dari
sistem penegakan hukum. Konstitusi telah membagi kekuasaan
ke dalam tiga ranah, yudikatif, legislatif dan ekskutif. Kekuasaan
untuk menggeledah, menyita, menangkap, menahan, menuntut dan
mengadili seseorang yang disangka terlibat kejahatan merupakan
wilayah kekuasaan penegak hukum yakni berada dalam ranah
yudikatif. Sementara kewenangan untuk melakukan pencegahan
dan penangkalan misalnya, harus tetap menjadi kewenangan dari
Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) atas permintaan
Jaksa Agung RI.
Alasan-alasan dalam tiga buah draf RUU tersebut ingin memberi
justifikasi bagi Badan Intelijen Negara untuk melakukan tindakan-
tindakan di atas. Bila ini terjadi, maka bukan saja sekadar
menimbulkan kekaburan dalam membedakan aktivitas intelijen
dan penegakan hukum, kekaburan dalam memahami arti dari
ancaman nasional, integritas nasional, kepentingan nasional, dan
semua yang serba nasional. Tapi juga merusak sistem demokrasi
serta melanggar hukum dan hak asasi manusia sekaligus. Oleh
karena itu, kita perlu mengingatkan DPR sebagai badan legislatif
untuk tidak mengakomodir klausul-klausul yang tertuang dalam
201
RUU Intelijen Negara seperti disinggung di atas. Salah satu cara
mengantisipasi munculnya kembali RUU yang memuat klausulklausul
berbahaya itu adalah perlu mengelaborasi lebih jauh alasanalasan
di balik klausul-klausul yang membenarkan perluasan
kekuasaan badan intelijen.
202
Intelijen, Sensor, dan Negeri Kepatuhan
Oleh: Stanley (ISAI)
Pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru
ditandai dengan dimunculkannya histeria anti-komunis
berupa penangkapan, penyiksaan, pembunuhan serta pembuangan
jutaan orang yang dituduh berideologi ”kiri”.
Dari mereka yang hidup sebagian dijebloskan ke dalam
berbagai penjara di tanah air, sebagian lagi dikirim ke Pulau
Nusakambangan dan Pulau Buru.
Para pendukung Soekarno ditangkap dan dipenjarakan
hingga belasan tahun, baik dari kalangan sipil maupun militer.
Lembaga dan semua barisan pendukung politik Soekarno
dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Para sukarelawan
Dwikora dan pendukung Soekarno di rimba Kalimantan
Barat dan perbatasan Kalimantan Utara dikepung dan dijepit
bersama bala tentara kerajaan Malaysia. Mereka lantas diburu
dengan tuduhan sebagai agen komunis yang bersekutu
dengan Pasukan Gerilya Rakyat Serawak/Partai rakyat
203
kalimantan Utara (PGRS/PARAKU). Ketika aksi penumpasan tak
berhasil, pimpinan operasi Angkatan Darat, melalui sebuah operasi
penggalangan (covert operation), mengadu-domba orang Cina
dengan masyarakat Dayak.1
Tak lama setelah memegang Surat Perintah Sebelas Maret
(Supersemar), Soeharto dengan dukungan sejumlah petinggi
Angkatan Darat memprakarsai lahirnya konsensus nasional yang di
kemudian hari menjadi dasar legitimasi sistem demokrasi Pancasila.
Lantas untuk mengamankan pemerintahan Orde Baru, Soeharto
membentuk lembaga Kopkamtib yang langsung bertanggungjawab
padanya. Lembaga ini di kemudian hari berfungsi memetakan
seluruh elemen potensial yang akan melakukan pembangkangan
1 Termasuk para sukarelawan Dwikora di Kalimantan Barat yang sepenuhnya adalah
pendukung Soekarno. Banyak di antara sukarewan ini adalah orang Singapura dan Cina
Malaysia yang bersimpati pada Soekarno. Di antara mereka adalah para mahasiswa
dan mahasiswa dari Universitas Nanyang Singapura yang dilatih antara lain oleh
Piere Tendean (yang kemudian jadi ajudan Jendral AH Nasution dan meninggal dalam
Peristiwa G30S). Lihat Pramoedya Ananta Toer dan Stanley Adi Prasetyo (ed), Oei Tjoe
Tat: Memoar Mantan Pembantu Presiden Sukarno, Hasta Mitra, Jakarta 1995, hlm. 141-
162. Sumber lain yang perlu dibaca secara kritis adalah Dinas Sejarah Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat, Sejarah TNI-AD 1945-1973 Jilid 4, Dinas Sejarah TNI-AD,
Jakarta, 1982, hlm. 286-297. Dalam buku versi TNI-AD ini di satu pihak mengakui
bahwa Pasukan PGRS/Paraku adalah pasukan yang tadinya dihimpun Indonesia untuk
melawan negara boneka bentukan Inggris, di lain pihak pasukan ini dituduh sebagai
kepanjangan kekuatan komunis. Operasi intelijen dilakukan dengan cara menceraikan
hubungan persahabatan antara orang Tionghoa dengan Dayak di Kalimantan, dengan
cara membunuh salah seorang tumenggung Dayak dan mengatakan kepada warga
Dayak bahwa pelakunya adalah orang Tionghoa. Tokoh-tokoh Dayak yang terpovokasi
segera mengadakan upacara mangkok merah guna menggalang solidaritas suku dan
memanggil arwah leluhur. Kemudian intelijen melakukan aksi penggalangan tokohtokoh
Dayak dan pada Oktober 1967, tentara membidani pembentukan Lasykar Pangsuma
yang terdiri dari pemuda Dayak yang kemudian dimobilisasi bersama tentara
untuk menumpas seluruh perlawanan pasukan-pasukan mantan sukarelawan yang
sebetulnya adalah pendukung politik Sukarno itu. Baca juga secara kritis buku Drs.
Soemadi, Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi Subversi Komunis Asia Tenggara,
Yayasan Tanjungpura, Pontianak, 1973.
204
terhadap pemerintah Soeharto. Pemerintah Orde Baru juga menuduh
pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) terlibat di
belakang Gerakan G30S.
Tuduhan itu kemudian juga diikuti dengan naiknya skala
kerusuhan anti-Tionghoa. Aksi-aksi anti-Tionghoa semakin meningkat
dengan tuntutan pengusiran orang-orang Tionghoa WNA
dari daerah-daerah tertentu. Di Lhokseumawe, Aceh, orang-orang
Tionghoa diusir ke luar dari rumah mereka masing-masing dan
dijemur di bawah sinar matahari selama lebih dari lima jam. Yang
laki-laki dipaksa untuk membuka bajunya, kemudian tubuhnya
disiram berbagai macam cat atau ditulisi slogan-slogan anti-
Tionghoa setelah dipukuli terlebih dahulu.
Pada 8 Mei 1966, Pangdam Aceh, Brigjen Ishak Djuarsa mengumumkan
agar seluruh orang Tionghoa WNA meninggalkan Aceh
sebelum 17 Agustus 1966. Lebih dari 15.000 pengungsi Tionghoa
WNA menuju kota Medan dan sekitarnya. Mereka tinggal di
gudang-gudang tembakau, klenteng-klenteng dan bekas-bekas
sekolah Tionghoa. Di kota Medan, tembok-tembok penuh coratcoret
anti Tionghoa antara lain ”Orang-Orang Tionghoa pulang”
dan ”Sekali Tionghoa Tetap Tionghoa”. Pada Agustus KAPPI dan
KAMI Sumatera Utara menuntut agar sebelum akhir tahun semua
warganegara RRT diusir dari Sumatera Utara. KAPPI Sumatera Utara
kemudian mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah
agar mengusir seluruh orang Tionghoa/komunis dari Indonesia
atau KAPPI sendiri yang akan bertindak.
Dalam suatu rapat umum mahasiswa pada 15 Oktober 1966,
Pangdam Sumatera Utara Brigjen Sobiran Mochtar menyatakan
bahwa demonstrasi-demonstrasi anti-Tionghoa tidak cukup untuk
mematahkan dominasi orang Tionghoa dalam perekonomian setempat.
Para mahasiswa harus memelopori menolak membeli atau
menjual barang kepada orang Tionghoa dan secara aktif mengawasi
toko-toko Tionghoa agar orang enggan berbelanja ke sana.
205
Atas ”perintah” Jenderal Nasution, pada 7-10 Mei 1966, KENSI
menyelenggarakan Konperensi Ekonomi Nasional. Di dalam konperensi
tersebut, arsitek PP-10, mantan Menteri Perdagangan
Rachmat Muljomiseno mengatakan, ”Adalah hak Saudara sebagai
tuan rumah untuk mempersilahkan tamu duduk di ruang tamu.
Tamu yang baik akan menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebiasaan
tuan rumah. Memang tamu itu bisa menjadi sahabat, bahkan
mungkin sahabat karib. Sekalipun demikian yang perlu dijaga adalah
kehormatan tuan rumah sendiri. Jangan sampai sahabat masuk
ke ruang istirahat Saudara, apalagi turut menanak nasi di dapur
Saudara.” Konperensi menuntut agar PP-10 diberlakukan kembali
dengan peningkatan bahwa larangan berdagang orang asing bukan
hanya di pedesaan tetapi sampai di tingkat kabupaten.
Pada 1 Juni 1966, dalam rangka memperingati hari lahirnya
Pancasila, atas tekanan para pemimpin LPKB, 6.662 orang Tionghoa
WNI di Sukabumi (hampir seluruh Tionghoa WNI di kota tersebut)
secara serentak mengganti namanya dengan nama Indonesia. Namun
tindakan ganti nama ini secara de jure tidak sah, karena berdasarkan
Undang-Undang Ganti Nama No. 4 Tahun 1961 prosedur ganti nama
antara lain harus dilakukan di pengadilan negeri dan diumumkan di
Berita Negara. Jadi ganti nama massal di Sukabumi tersebut hanya
bersifat simbolik belaka dan tidak mempunyai kekuatan hukum
sama sekali, misalnya dalam menandatangani surat-surat penting
atau dalam memperoleh KTP dan sebagainya.
Sebelumnya KAPPI cabang Jawa Barat mengeluarkan pernyataan
yang menyerang LPKB karena menganjurkan orang
Tionghoa untuk mengganti nama mereka dengan nama Indonesia
dan menuduh bahwa ganti nama tersebut hanya merupakan
kedok untuk melakukan gerilya politik, ekonomi dan sosial yang
menyulitkan kesatuan-kesatuan aksi untuk mengawasinya. KAPPI
menyerukan agar semua orang Tionghoa WNA diusir dari Indonesia
karena telah berperan aktif membantu Gestapu/PKI. Membiarkan
206
Tionghoa di Indonesia berarti membiarkan benalu yang menghisap
habis kekayaan bangsa Indonesia.
Pada 25-31 Agustus 1966, berlangsung seminar Angkatan Darat
ke-II di SeskoAD, Bandung di bawah pimpinan Mayjen Suwarto.
Tujuan seminar untuk merumuskan kembali doktrin Angkatan
Darat dan menetapkan peran politik dan program Angkatan Darat,
mengingat telah terjadi berbagai perubahan politik yang signifikan
sejak Seminar Angkatan Darat ke-1 pada April 1965. Seminar Angkatan
Darat II memutuskan untuk mengganti penggunaan sebutan
Republik Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik
Rakyat Cina dan orang Cina. Alasan penggantian istilah tersebut
adalah :
”.........untuk menghilangkan perasaan inferior pada orang kita
dan di lain pihak menghapus perasaan superior pada golongan
yang bersangkutan dalam negara kita, maka adalah tepat untuk
melapor bahwa seminar memutuskan untuk menggunakan
lagi sebagai sebutan untuk Republik Rakyat Tiongkok dan warganya
”Republik Rakyat Cina” dan ”warganegara Cina”. Hal
ini dapat dibenarkan dari segi historis dan sosiologi.”
Keputusan Seminar Angkatan Darat ke-2 ini kemudian ditindaklanjuti
pemerintah Orde Baru dengan mengeluarkan Surat
Edaran Presidium Kabinet RI. No SE-6/PresKab/6/1967 tanggal 20
Juni 1967 yang berisi instruksi untuk mengganti sebutan Republik
Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat
Cina dan orang Cina. Hal ini merupakan sebuah strategi untuk
menciptakan inferioritas di kalangan Tionghoa yang notabene sejak
kerusuhan Mei 1963 berdiri di belakang garis politik Sukarno.2
2 Peristiwa rasialis 10 Mei 1963 ini diawali dengan terjadinya perkelahian di kampus ITB
antara seorang mahasiswa Tionghoa dengan seorang mahasiswa pribumi. Kemudian
dipelopori sejumlah mahasiswa ITB dan Universitas Padjadjaran, dimulailah aksi mas207
Sementara itu posisi Angkatan Darat yang makin kuat menimbulkan
kencenderungan penguasa-penguasa militer di daerahdaerah
untuk menentukan kebijaksanaannya sendiri-sendiri. Pangdam
Brawijaya Mayjen Soemitro selaku Pepelrada Jawa Timur dan
Madura mengeluarkan serangkaian peraturan yang sangat anti
Tionghoa dan bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah Pusat.
Baru sebulan menjabat Pangdam, pada Juli 1966 ia telah mengeluarkan
larangan peredaran seluruh koran berbahasa Tionghoa di
Jawa Timur termasuk Harian Indonesia, koran berbahasa Tionghoa
yang dikelola Angkatan Darat. Kemudian pada 31 Desember 1966
ia mengeluarkan empat keputusan yang ditujukan kepada orangorang
Tionghoa WNA dan stateless.
Keputusan yang pertama melarang orang-orang Tionghoa
WNA/stateless melakukan perdagangan besar di kota-kota lain di
Jawa Timur kecuali Surabaya. Kedua, melarang orang-orang Tiongsa
perusakan toko-toko, rumah tinggal dan kendaraan milik etnis Tionghoa di kota
Bandung. Lihat: Rum Aly, Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966, Kata Hasta Pustaka,
Jakarta, 2006. Aksi ini sebetulnya berawal sidang pengadilan di Cirebon pada Maret
1963 yang mengadili seorang pemuda pribumi, putra Dr. Murad (seorang aktivis PSI)
yang menjadi tertuduh dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya Gronggong, pinggir
kota Cirebon yang menyebabkan seorang pemuda Tionghoa meninggal dunia. Rupanya
putusan hakim tidak memuaskan tertuduh dan teman-temannya, lalu terjadi perkelahian
di halaman pengadilan antara pemuda-pemuda itu dengan pemuda-pemuda Tionghoa
yang menghadiri sidang tersebut. Pada saat pulang dari pengadilan pemuda-pemuda pribumi
yang tidak puas tersebut mulai melakukan perusakan toko-toko milik etnis Tionghoa
dengan cara melemparinya dengan batu. Sebuah mobil di jalan Pasuketan dibakar
massa, menyebabkan terjadinya kepanikan di kalangan etnis Tionghoa di kota Cirebon.
Kerusuhan yang konon didalangi oleh seorang Yesuit ini, dengan cepat menghasilkan
kristalisasi di kalangan orang Tionghoa. Apalagi satu-satunya partai yang melancarakan
kecaman keras terhadap aksi rasialis itu notabene hanya PKI. Peristiwa 10 Mei 1963.
Peristiwa tersebut mau tidak mau telah membuat warga Tionghoa menjadi simpatisan
sekaligus terjun ke berbagai organisasi yang mendukung garis politik PKI. Lihat: Prof. Dr.
Selo Sumardjan et.al., Gerakan 10 Mei 1963 di Sukabumi, PT Eresco, Bandung. Atau J.A.C.
Mackie, ”Anti-Chinese Outbreaks in Indonesia, 1959-68” dalam J.A.C. Mackie, The Chinese
in Indonesia, The University Press of Hawaii, Honolulu, 1976, hlm. 97-112.
208
hoa WNA/stateless pindah domisili keluar dari Jawa Timur. Ketiga,
mengenakan pajak sebesar Rp 2.500 per jiwa kepada seluruh Tionghoa
WNA/stateless yang tinggal di Jawa Timur. Keempat, melarang
penggunaan huruf dan bahasa Tionghoa di muka umum demikian
juga pembukuan. perdagangan, korespondensi, percakapan telepon
dan berjualan. Keputusan lainnya adalah perintah untuk menutup
semua kelenteng di Jawa Timur dan Madura dengan alasan untuk
mempercepat proses integrasi sosio-kultural dan memutuskan kaitan
kultural Cina di Indonesia dengan nenek moyangnya.3
Petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan pada tanggal 3 dan
21 Januari 1967 menetapkan bahwa toko-toko Cina WNA di luar
kota Surabaya harus ditutup dan uang hasil penjualan barangbarang
persediaannya harus didepositokan di bank dan dilaporkan
kepada Panitia Daerah yang terdiri dari Muspida setempat. Pemilik
hanya boleh menarik sebagian saja dari miliknya tersebut, untuk
digunakan kebutuhan hidup sehari-hari atau membayar pajak dan
utang dagangnya dengan ijin Panitia Daerah. Dalam prakteknya
bukan hanya pedagang besar yang dilarang melakukan kegiatan
tetapi juga para pedagang kecil/eceran.4
Pada 7 Juni 1967, presidium kabinet mengumumkan akan segera
dibentuk Staf Chusus Urusan Tjina (SCUT) yang berada di bawah
presidium untuk membantu Adam Malik yang bertanggungjawab
dalam penanganan kebijakan masalah Tionghoa. SCUT dibentuk
beberapa bulan kemudian (diumumkan melalui Keputusan Presiden
tanggal 3 Agustus 1967), tetapi pada 5 Juni G-5 KOTI terlebih
dahulu membentuk Badan Kontak Urusan Tjina (BKUT), yaitu
suatu badan yang akan menangani orang-orang Tionghoa WNA
dengan ketuanya Kolonel Sukisman, seorang militer lulusan Jurusan
3 Ramadhan K.H., Soemitro Dari Pangdam Brawijaya Sampai Pangkopkamtib, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 119-120.
4 Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
209
Sinologi Fakultas Sastra UI, yang sangat tertarik dan ahli dalam
masalah Tionghoa. Menurut pandangan Sukisman, badan ini akan
menjadi sebuah wadah yang akan mengkoordinir orang-orang
Tionghoa WNA seperti Chiao Chung, namun di bawah kendali
pemerintah. Orang-orang Tionghoa yang bergabung dengan BKUT
pada umumnya adalah tokoh-tokoh Kuomintang atau mereka yang
berpandangan antikomunis.
Sesuai perkembangan situasi di dalam negeri, pada Juni 1969,
SCUT dibubarkan dan fungsinya diambil alih BAKIN yang kemudian
melalui Keputusan KABAKIN No. Kpts-031 Tahun 1973 membentuk
Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang tugas utamanya
mengawasi seluruh gerak-gerik dan kegiatan etnis Tionghoa
di Indonesia, sedangkan BKUT dialihkan ke Departemen Dalam
Negeri. Melalui Keputusan Kabakin No-Kpts-032 Tahun 1973 ditentukan
struktur organisasi, prosedur dan tata cara kerja BKMC.
Pada 6 Desember 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi
Presiden No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan
Adat Istiadat Cina. Dalam instruksi tersebut ditetapkan bahwa
seluruh upacara agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa
hanya boleh dirayakan di lingkungan keluarga dan dalam ruangan
tertutup. Instruksi Presiden ini bertujuan melikuidasi pengaruh seluruh
kebudayaan Tionghoa termasuk kepercayaan, tradisi, adat
istiadat dan agamanya dan mendorong terjadinya asimilasi secara
total sesuai dengan yang dicita-citakan LPKB.
Dengan dikeluarkannya Inpres No. 14/1967 seluruh perayaan
tradisi dan keagamaan etnis Tionghoa termasuk tahun Baru Imlek,
Capgomeh, Pehcun dan sebagainya dilarang dirayakan secara terbuka.
Demikian juga tarian-tarian barongsai (tarian singa) dan
lang-liong (tarian naga) dilarang dipertunjukkan. Pada awal tahun
1990-an beberapa pimpinan daerah, antara lain di Jawa Timur,
mengeluarkan larangan yang lebih aneh, seperti larangan berjualan
kue keranjang (kue Cina).
210
Kontrol politik dan pemasungan budaya terhadap etnis
Tionghoa kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Dalam
Negeri No.4555.2-360 Tahun 1968 tentang Penataan Klenteng
dan Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/Ditjen/PPG/
K/1988 tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/
Iklan beraksara dan berbahasa Cina, ditambah dengan Peraturan
Daerah Daerah Tingkat I DKI Jakarta No.K-I/OS-11/OS-12 tentang
keharusan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di daerah
DKI Jakarta melapor dan mengisi formulir K-I. Demikian juga setiap
warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan anak-anaknya
melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia SKB 01-UM.09.30-80 No 42 wajib
memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atau
SBKRI.
Tabel 1. Sejumlah Peraturan Diskriminatif yang Dipercaya
Lahir dari Laporan dan Kecurigaan Intelijen terhadap Warga
Keturunan Tionghoa
No.
1
2
3
4
Peraturan
Keputusan Kepala BAKIN
no. Kpts-031/1973
Keputusan Kepala BAKIN
No. Kpts-032/1973
Surat Keputusan Direksi
Bank Indonesia
No. 6/76A/KEP/DIR/
UPR/1974
Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudajaan No.072/
U/1974
Tentang
Pembentukan BKMC
Struktur organisasi, prosedur
dan tata cara kerja BKMC
Pengarahan Kredit Investasi
pada Perusahaan Pribumi
Pencabutan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudajaan
No. 015/1968
Tanggal
8 Juni 1973
8 Juni 1973
11 Februari 1974
18 Maret 1974
Kurun 1969-1973
Kurun 1973-1975
211
6 April 1974
23 November 1974
18 Maret 1975
7 April 1975
7 Agustus 1975
10 Desember 1977
17 April 1978
17 April 1978
Pedoman Praktis pengertian
Pribumi
Pedoman Pelaksanaan Asimilasi
(Pembauran) di bidang
pendidikan di Sumatera dan
Kalimantan Barat
Pembentukan Team Pembantu
pelaksanaan Asimilasi di
bidang pendidikan dan pengaturan
pendidikan asing di
Indonesia
Penunjukkan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I sebagai
penanggung jawab pengendalian
pelaksanaan Asimilasi di
bidang pendidikan di daerah
Pedoman Pelaksanaan Asimilasi
(Pembauran) dibidang
pendidikan
Petunjuk pelaksanaan Pendaftaran
Penduduk
Petunjuk Pelaksanaan kurikulum
1975 dalam rangka
Pelaksanaan Asimilasi di bidang
Pendidikan dan Petunjuk
Pelaksanaan kegiatan ekstra
kurikuler sebagai Penunjang
Pelaksanaan Asimilasi di
bidang Pendidikan
Petunjuk Pelaksanaan penggalangan
untuk memperlancar
pelaksanaan asimilasi di bidang
pendidikan
Surat Edaran Direksi Bank
Indonesia kepada Bank
Umum Pemerintah dan Bank
Pembangunan Indonesia no.
SE-7/1/UPK
Instruksi Menteri Pendidikan
dan Kebudajaan no.018/
U/1974
Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan no.044/
P/1975
Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
No.054/1975, no.060a/
P/1975
Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan no.0170/
U/1975
Instruksi Menteri Dalam Negeri
no. X01/1977
Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
No. 035a/c/I/Kep/1978
Keputusan Ketua Team Pembantu
Pelaksanaan Asimilasi
di bidang Pendidikan dan
Pengaturan Pendidikan asing
di Indonesia
5
6
7
8
9
10
11
12
Kurun 1977-1981
212
13
14
15
16
17
18
19
20
No. KEP-01/TP-PAPPA/
IV/1978
Keputusan Menteri Perdagangan
dan Koperasi No.
286/KP/XII/1978
Keputusan Bersama Menteri
Agama, Menteri Dalam
Negeri, dan Jaksa Agung
no.67/1980, No. 224/1980,
Kep111/J.A./10/ 1980
Instruksi Presiden No. 2/
1980
Kurun 1981-1998
Surat Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Pers dan
Grafika No. 02/SE/Ditjen/
PPG/K/1988
Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No. 380 tahun 1989
Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No. 590 tahun 1990
Keputusan Menteri Kehakiman
No. M.02-HL.04.10/ 1992
Keputusan Presiden No. 56
Tahun 1996
Larangan mengimpor, memperdagangkan
dan mengedarkan
segala jenis barang
cetakan dalam huruf/aksara
dan bahasa Cina
Petunjuk Pelaksanaan Instruksi
Presiden no. 14/1967
Surat Bukti Kewarganegaraan
Republik Indonesia
Larangan penerbitan dan pencetakan
tulisan/ iklan beraksara
dan berbahasa Cina
Pembentukan Tim pendamping
DKI Jakarta untuk penelitian
dan penyelesaian masalah
gedung-gedung dan tanah-
tanah sekolah ex asing/
Cina di wilayah DKI Jakarta
Pola Koordinasi pengendalian
kependudukan dan orang
asing di wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Pembuktian status kewarganegaraan
RI anak-anak dari
war-ga negara RI keturunan
asing pemegang Bukti Kewarganegaraan
Republik Indonesia
Bukti Kewarganegaraan Republik
Indonesia
28 Desember 1978
15 Januari 1980
31 Januari 1980
1988
8 Maret 1989
18 April 1990
10 Juli 1992
9 Juli 1996
213
Memunculkan Paradigma Baru
Secara perlahan Soeharto melakukan de-Soekarnoisasi di semua
lini. Soeharto tampaknya dengan cepat sekali melakukan
koreksi terhadap semua kebijakan Soekarno. Ia segera menggalang
terbentuknya ”persatuan” negara donor lewat IGGI, mengakhiri
konfrontasi Dwikora, merangkul para tokoh PRRI pelarian yang
ada di luar negeri, memberlakukan sistem keamanan lingkungan
(RT-RW) dan sebagainya.
Orde Baru secara masif menciptakan sebuah ”brand image”
sebagai sebuah kekuatan baru yang ingin mengoreksi total rejim
Orde Lama yang ditumbangkannya yang digambarkan sebagai
penuh dengan ”kekacauan”, ”pertentangan”, ”inkonsistensi”, ”pengkhianatan”,
”kotor”,”penuh ketidakstabilan”, ”anti-ketertiban” dan
”persundalan”. Orde Baru menggambarkan dirinya sebagai sebuah
rejim ”tertib” yang ingin melakukan ”koreksi total”, ”pelurusan”,
”normalisasi”, ”pemerataan”, ”bersih”, ”stabil” dan sebagainya.5
Ideologi pembangunan Orde Baru juga jadi antitesis bagi ”nation
and state character building” ala Bung Karno, yaitu memelihara dan
mendorong kemajemukan. Orde Baru melakukan penyeragaman
5 Perihal ini bisa dibaca pada tulisan Michael van Langenberg, ”The New Order State:
Language, Ideology, Hegemony” dalam Arief Budiman (ed), State and Civil Society in
Indonesia, Center of Southeast Asian studies, Monash University, 1990. Tulisan ini telah
diterjemahkan ke Indonesia dan dimuat dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed),
Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru, Pustaka Mizan, Bandung,
Mei 1996. Kita bisa menemukan banyak kata dan program yang menyiratkan ”pesan
moral” Orde Baru ini antara lain ”normalisasi kampus” (yang justru membuat kehidupan
kampus jadi tak normal!), ”bersih lingkungan”, ”bersih diri” dan ”disiplin nasional”.
Menurut Michael, Orde Baru membangun kekuasaannya yang ”bersih, stabil dan tertib”
di atas sebuah tragedi pembunuhan massal 1965/1967. Menurutnya, ”Jelas, itu berarti
Orde Baru telah mengangkangi kenangan atas sejarah penuh rangkaian pembunuhan itu
sendiri tak dipertimbangan dalam sejarah resmi versi Orba. …bahwa kekerasan adalah
akibat logis dari kekacauan OrdeLama, dan bukan awal dari yang baru. Orde Baru sendiri
diawali dengan penataan keteriban.”
214
yang tampaknya dijadikan konsekuensi atas kepatuhan rakyat
pada ketertiban. Orde Baru secara perlahan juga menggunakan
dasar negara, Pancasila, untuk menggunting, mengidentifikasi
dan memaknai kembali semua ”benda-benda” yang ada dalam
negara-bangsa Indonesia. Semua hal yang berkonotasi baru, dimaknai
dengan embel-embel Pancasila yang kemudian dianggap
sebagai unsur uniqum Orde Baru, misalnya ”sepakbola Pancasila”,
”ekonomi Pancasila”, ”demokrasi Pancasila”, ”pers Pancasila” dan
sebagainya.6 Sebuah hal yang bagi banyak kalangan justru berarti
sebaliknya, yakni cerminan sebuah kegagalan.7
Jargon Orde Lama yang penuh dengan kalimat ”revolusioner”,
”progresif”, ”rakyat”, ”buruh” dan sebagainya diganti dengan kata
”pembangunan”, ”Pancasila”, ”masyarakat”, ”pekerja” dan lainlain.
8 Berbagai media massa dibredel. Orde Baru juga memperkuat
6 Istilah sepakbola Pancasila muncul di jaman PSSI kepemimpinan Bardosono di era 70-
an yang merupakan jawaban atas kisruhnya partai final perserikatan yang berlangsung
Stadion Utama Senayan. Saat itu terjadi tackling yang keras hingga mengakibatkan
perkelahian massal antara kedua pemain yang kemudian melibatkan pemain cadangan,
ofisial, dan penonton dari kedua kubu. Ketua PSSI Bardosono kemudian menghentikan
pertandingan dan memanggil wasit dan pengawas pertandingan. Keputusannya adalah
pertandingan tak diteruskan dan kedua tim diputuskan keluar sebagai juara kembar.
7 Pada jaman Orde Baru, ada banyak pihak yang kemudian menggunakan istilah Pancasila
sebagai cara untuk mengidentifikasi sebagai pihak yang memiliki nasionalisme tinggi.
Begitu kerapnya kata-kata ini digunakan sehingga kadang justru berlebihan dan
membingungkan serta malah mencerminkan arti yang justru bertentangan.
8 Dalam hal ini Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pers menarik untuk dikaji mengingat dalam UU ini Orde baru tak sadar dan masih
menggunakan jargon-jargon sebagaimana yang lazim di jaman progresif revolusioner di
jaman Sukarno. Baru pada 1982 UU ini digantikan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1966
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
Undang No 4 Tahun 1967. Pada hakekatnya UU No. 21 hanya mengubah sejumlah istilah
yang digunakan pada UU No 11 Th 1966 saja, antara lain kata ”alat revolusi” diganti
dengan ”alat perjuangan nasional”, ”alat penggerak massa” menjadi ”alat penggerak
pembangunan bangsa”, ”pengawal revolusi” menjadi ”pengawal ideologi Pancasila”,
”pers Sosialis Pancasila” menjadi ”Pers Pancasila”, ”tiga kerangka revolusi” menjadi
215
barisan kelompok milisi dan preman yang sewaktu-waktu bisa
dikerahkan untuk menjadi pagar pengaman sekaligus barisan
pendukung pemerintah yang secara fisik siap menghadapi setiap
kelompok yang dianggap memiliki ”pandangan berbeda dengan
pemerintah”.9 Beberapa profesi diawasi secara ketat. Mereka
yang dituduh pernah terlibat atau tersangkut Peristiwa G30S
langsung dipecat dan keturunannya tak boleh memasuki profesiprofesi
tertentu antara lain TNI, pegawai negeri, dosen, guru dan
wartawan.
Pada 1967 pemerintah Soeharto mencanangkan program Rencana
Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang didukung antara
lain oleh pemerintah Amerika dan Jepang dengan konseptor utama
adalah para sarjana lulusan Amerika yang disebut sebagai Mafia
Berkeley. Untuk mengamankan Trilogi Pembangunan dan kebijakan
trickle down effect,10 secara perlahan Soeharto mengembangkan
pemerintahan represif berwatak otoritarian.
Kelompok mahasiswa dan media massa yang mencoba melakukan
kritik atas berbagai kebijakan ekonomi pemerintah dihadapi
Soeharto dengan ancaman kekerasan berupa pembengarusan.
”tujuan nasional”, ”progresif” menjadi ”konstruktif-progresif”, ”kontra revolusi” menjadi
”penentang Pancasila”, ”berkhianat terhadap revolusi” menjadi ”berkhianat terhadap
Perjuangan Nasional”, ”gotong royong kekeluargaan terpimpin” menjadi ”secara bersama
berdasar atas asas kekeluargaan”, ”revolusi” menjadi ”Perjuangan Nasional”, dan
”revolusi Pancasila” menjadi ”ideologi Pancasila”. Lihat Pasal 1 UU Republik Indonesia
No 21 Tahun 1982.
9 Lihat Togi Simanjuntak, Preman Politik, ISAI, Jakarta, 2000.
10 Trilogi Pembangunan pada intinya bertumpu pada tiga esensi pokok yaitu stabilitas,
pertumbuhan dan pemerataan. Konsep ini semula bertujuan untuk mengangkat bangsa
dan negara Indonesia agar kian maju dan kuat di segala bidang. Sedangkan model trickle
down effect yang digagas kelompok ekonom UI lulusan Barkeley ini mempunyai inti pada
penguatan kelompok pengusaha dan menengah sebagai prioritas pembangunan ekonomi.
Penguatan pada kelompok ini dipercaya akan mampu mengangkat kehidupan rakyat
kecil di kemudian hari, antara lain dengan terciptanya lapangan kerja dan masuknya
investasi Barat ke Indonesia.
216
Pemerintah kemudian mengeluarkan ketentuan pemberlakuan
Surat Ijin terbit (SIT) yang kemudian diubah menjadi Surat Ijin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP).11 Pers dilarang memberitakan apa pun
yang berhubungan dengan suku, agama, ras dan antar-golongan
(SARA).12 Dalam ketentuan ini termasuk pula pemberitaan tentang
keluarga Cendana, ABRI, dan skandal pejabat.13 Lantas pada 1978,
Soeharto juga meminta Menteri Penerangan Ali Murtopo untuk
mengendalikan pers sepenuhnya dengan menandatangani sebuah
nota kesediaan untuk dibina oleh pemerintah.
Untuk menetralisir kekuatan mahasiswa dan unsur kampus
lainnya, pemerintah pada 1978 juga memberlakukan ketentuan
Normalisasi Kehidupan Kampus dan badan Koordinasi kemahasiswaan
(NKK-BKK).14
11 Penjelasan rinci mengenai hal ini bisa dibaca pada David T. Hill, The Press in New Order
Indonesia, University of Western Australia, Press, Australia, 1994, hlm. 34-80.
12 Ketentuan tentang SARA ini begitu keterlaluan hingga sensus mengenai etnisitas di
Indonesia juga dilarang. Satu-satunya data mengenai sensus etnisitas di Indonesia adalah
data hasil sensus tahun 1930. Badan Pusat Statistik (BPS) empat kali mengadakan sensus
penduduk yaitu pada 1961, 1971, 1980, dan 1990 namun semuanya tak menyertakan
pencarian data mengenai etnisitas dengan alasan utama agar konflik SARA tak membesar.
Baru setelah Soeharto jatuh, pada sensus penduduk tahun 2000 dimasukkan sensus
mengenai etnisitas. Namun hasil sensus etnisitas ini mengundang banyak pertanyaan,
karena sebagian besar masyarakat tak mengetahui proses pengumpulan data di lapangan.
Lihat bagian pendahuluan pada Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, Aris Ananta,
Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik, LP3ES, Jakarta, 2003, hlm.
xxvi-xxxiii.
13 Pejabat Deppen yang menonjol dan paling berjasa dalam melakukan politik pembinaan
yang bisa disebutkan antara lain adalah Sukarno SH, Dr. Janner Sinaga dan Drs. Subrata.
Ketiganya aktif melaksanakan politik pembinaan kepada pers saat menjadi Direktur
Jendral Pembinaan Pers dan Grafika.
14 Penggunaan kata ”normalisasi” ini mengesankan bahwa sebelumnya kehidupan kampus
adalah tidak normal, maka itu diperlukan tindakan untuk menormalkan kehidupan
kampus. Gagasan yang diusung oleh Daoed Joesoef ini kemudian kian dimantapkan
oleh Nugroho Notosusanto melalui konsep yang disebut sebagai Wawasan Almamater.
Perberlakuan konsep yang lebih merupakan upaya depolitisasi mahasiswa dan kehidupan
kampus ini mendapat tentangan hebat di kalangan mahasiswa waktu itu.
217
Kritik, upaya perlawanan, demonstrasi selalu dihadapi pemerintahan
Soeharto dengan cara-cara represif. Demikian pula berbagai
organisasi profesi dan massa diasastunggalkan. Bahkan pada
1978 Soeharto mencetuskan kebulatan tekad untuk setia pada Pancasila
dan berjanji tak akan mengubahnya. Sebuah kebulatan tekad
yang dikenal sebagai Eka Prasetya Panca Karsa. Untuk menghadapi
berbagai kritis atas diri dan pemerintahannya, Soeharto mengenalkan
program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-
4). Kelompok agama dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah yang
menyatakan di Indonesia hanya ada lima agama resmi.
Lembaga yudikatif dan eksekutif sepenuhnya tunduk pada
kemauan politik Soeharto. Setiap kali memasuki kampanye muncul
doa politik, kebulatan tekad dan berbagai aksi massal yang ramairamai
menyatakan dukungan kepada Soeharto untuk menjadi calon
tunggal presiden Republik Indonesia.
Aparat intelijen memberikan sumbangan yang besar bagi
pemerintah Orde Baru dalam memproduksi berbagai istilah atau kata
baku yang menjurus pada pertentangan, permusuhan kekacauan
dan semangat sektarian. Mulai dari ”anti-pembangunan”, ”anti-
Pancasila”, ”mbalela”, ”esktem kanan”, ”ekstrem kiri”,15 ”GPK”,
”SARA”, ”kelompok bermasalah”, ”OTB”, ”subversif”, ”bersih diri”,
”kiri baru”, ”terlibat”, ”pri-nonpri”, ”mempermalukan bangsa”,
”gangguan keamanan”, ”subversi”, ”sikap inkonstitusional”, ”berada
di luar sistem”, ”mendalangi”, ”penunggangan”, ”adu domba”
15 Herbert Faith saat melakukan studi di Jawa Tengah pada 1988 menemukan istilah baru
yang digunakan aparat intelijen di kawasan tersebut untuk mengidentifikasi kelompok
ekstrem yang dianggap baru, yaitu ”Ekstrem Tengah”. Muncul sebuah diskusi hangat
mengenai paradigma ekstrem yang tergolong aneh ini di kalangan aktivis di Jawa Tengah
hingga kemudian Y.B. Mangunwijawa mencoba menjernihkan perdebatan dengan
menulis sebuah artikel di harian Kompas. Lihat Y.B. Mangunwijaya, ”Estrem Tengah”
dalam Kompas, 23/6/88.
218
, ”kelompok master mind”, ”kecemburuan sosial”, ”anti-Republik”,
”kelompok anti-statusquo” dan sebagainya.16
Membangun Orde Pengawasan
Sepanjang periode kehidupan Orde Baru sejumlah organisasi
sipil dan militer khusus dibentuk dan dikembangkan untuk tujuantujuan
pengawasan dan pengendalian penduduk Indonesia. Salah
satu institusi pusat yang langsung berada di bawah komando
Presiden adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
(Kopkamtib).17 Di bawah lembaga ini terdapat serangkaian organisasi
militer atau non-militer yang melaksanakan tugas dan
program lembaga ini. Lembaga intelijen seperti B yang telah ada
sebelumnya kalah pamor dengan Kopkamtib yang notabene kendalinya
berada di tangan Soeharto sendiri.18
16 Saya ambil bagian ini dari Stanley Prasetyo Adi, ”Semangat kemajemukan Versus Ideologi
Pembangunan” dalam Sandra Kartika dan M. Mahendra, Dari Keseragaman Menuju
Keberagaman: Wacana Multikultural dalam Media, LSPP, Jakarta, 1999, hlm. 171-181.
17 Tak seberapa lama kemudian, Soeharto juga membentuk dinas khusus yang disebut
sebagai Operasi Khusus (Opsus) di bawah pimpinan Ali Murtopo. Dinas khusus ini
bekerja dengan kewenangan luar biasa termasuk melakukan aksi-aksi intelijen ”hitam”.
Banyak orang tak lagi bisa membedakan mana yang merupakan sebuah operasi di bawah
komando Kopkamtib dan mana yang berada di bawah Opsus. Terjadi pertentangan di
antara dua lembaga yang memiliki kewenangan melaksanakan aksi intelijen ini yang
kemudian berpuncak dengan meletusnya Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974.
18 Dalam tulisan ini saya sengaja tak mendikotomikan kubu Kopkamtib, Bakin atau pun
Opsus. Bagi saya ketiganya adalah sama-sama merupakan institusi intelijen yang di
lapangan saling mendukung dan bekerja sama. Yang membedakan adalah sebagian
besar staf Bakin adalah orang-orang sipil, sedangkan Kopkamtib hampir serluruhnya
adalah militer. Barangkali perlu dilihat fase kepemimpinan dari waktu ke waktu antara
Kopkamtib dan Bakin yang tampak saling mendukung. Periode kepemimpinan Kopkamtib
hingga 1988 adalah Jendral Soeharto (5 Oktober 1965 - 19 September 1969); Jendral M.
Panggabean (19 September 1969 - 27 Maret 1973) dengan wakil Letjen Sumitro; Jendral
Sumitro (27 Maret 1973 – 28 Januari 1974) dengan wakil Admiral Sudomo; Jendral Suharto
(menjabat kembali karena Peristiwa Malari, 28 Januari 1974 – 17 April 1978) dengan wakil
Admiral Sudomo; Admiral Sudomo (17 April 1978 – 29 Maret 1983) dengan wakil tiga
219
Kopkamtib dibentuk segera setelah terjadinya Peristiwa
G30S, tepatnya pada 10 Oktober 1965.19 Di dalam Kompkamtib
terdapat satgas intel yangterdiri dari dapur para ahli dalam bidang
komunisme dan dapur para ahli dalam bidang agama Islam. Dari
dapur ini pihak intelijen mengetahui mana kekuatan yang terlalu
ekstrem dan apa konsep dari kelompok ekstrem yang ada.20
Bisa dikatakan lembaga ini merupakan jantung kekuasaan Orba
yang mengkoordinasi sejumlah badan intelijen, mulai dari Bakin
sampai dengan intelijen dalam setiap bagian Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia. Bahkan, pada kasus-kasus yang dianggap dapat
menganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib bisa menerobos
wewenang departemen sipil, bahkan wewenang angkatan bersenjata
sekali pun. Dengan memperkerjakan personel militer terpercaya
untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam arti
luas dan luar biasa, maka Kopkamtib merupakan inti pemerintah
Indonesia pada masa hukum darurat perang yang permanen.
orang yaitu Jendral Darjatmo, Jendral Yoga Sugama, dan Jendral Wijoyo Suyono; Jendral
Benny Murdani (29 Maret 1983 – Februari 1988). Sedangkan kepemimpinan Bakin hingga
1988 adalah Mayjen Soeharo (1967-1970) dengan wakil Brigjen Sudirgo dan Mayjen Yoga
Sugama, Mayjen Sutopo Juwono (1970-1974), Letjen Yoga Sugama (1974-1988).
19 Sumber yang digunakan dalam hal ini adalah tulisan Richard Tanter, namun tak ada
dokumen yang bisa menguatkan penjelasan tersebut. Penetapan tanggal 10 Oktober 1965
ini agak aneh mengingat Soeharto ditunjuk untuk memulihkan keamanan dan ketertiban
oleh Presiden Soekarno baru pada saat penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret pada
11 Maret 1966. Dokumen yang ada mencantumkan adanya sebutan Pangkostrad adalah
Pangkopkamtib adalah berupa pesan radiogram dari KAS KOTI untuk Panglima Kostrad
bernomor T-0265/G-5/1965 dengan nama pengirimnya adalah Kapten (inf) Soewarjo.
Namun, bila merujuk pada Surat Keputusan No: KEP-042/Kopkam/7/1967 Menteri/
Panglima Angkatan darat Selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban yang ditandatangani Soeharto dikutip dalam klausul ”mengingat” bahwa dasar
pembentukan Kopkamtib adalah merujuk pada Surat Keputusan Presiden/Panglima
Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Operasi Tertinggi bernomor 179/KOTI/1965
tertanggal 6 Desember 1965. Lihat: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban, Himpunan Surat-Surat Keputusan/Perintah Jang Berhubungan Dengan Kopkamtib
1965 s/d 1969, dikeluarkan oleh Sekretariat Kopkamtib (tanpa tahun), hlm. 126-127.
20 Lihat Ramadhan K.H, Op cit., hlm. 189.
220
Pada 4 Oktober 1968 Jendral M. Panggabean selaku Wakil
Pangkopkamtib mengeluarkan surat perintah bernomor ORIN-08/
Kopkam/10/1968 yang memerintahkan Asisten I Pangad Mayjen
TNI Sutopo Juwono yang juga merangkap sebagai pimpinan Panitia
Kampanye Penerangan Kopkamtib untuk segera menyiapkan dan
melancarkan aksi ”kampanye” dan ”penerangan” dalam rangka ”menciptakan
kewaspadaan” dan ”aktivitas nasional” yang ditujukan kepada
pemulihan keamanan dan ketertiban umum. Surat ini ditindaklanjuti
dengan sebuah surat perintah lain tentang pembentukan Panitia
Kampanye Penerangan (Kampen) terdiri dari 52 orang. Sebagian besar
anggota panitia adalah pejabat militer dan hanya ada dua orang sipil
yaitu Drs. Hidajat Mukmin dan Drs. Alwi Dahlan.21
Tak cukup hanya membentuk Kampen, pada 15 April 1969,
Jendral M Panggabean mengeluarkan surat keputusan bernomor
KEP-16/Kopkam/4/1969 yang membentuk proyek film Kopkamtib
dengan menetapkan Asisten 1 Pangad Mayjen TNI Sutopo Juwono
untuk menjadi ketua/pengawas umum proyek film.
Untuk ”mengamankan ” jalannya pembangunan, Kopkamtib
pada 22 Mei 1969 membentuk Sekretariat Sektor Q yang tugasnya
selain mengoordinasi, mengintegrasi, menyelaraskan, juga mengawasi
semua departemen, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan
serta semua sektor pembangunan. Sektor Q sesungguhnya
nerupakan badan staf utama yang berada langsung
di bawah Pangkopkamtib. Kegiatan yang menonjol dari Sektor Q
selama Repelita I (1969-1973) adalah ”mengamankan” jalannya
Pepera di Papua Barat pada 1969, ”mengamankan” Pemilu 1971
21 Alwi Dahlan terakhir sempat menjadi anggota Badan Penasihat Presiden mengenai P-4
(BP7) dan kemudian menjadi Menteri Penerangan menggantikan Harmoko yang terpilih
menjadi Ketua Golkar.
221
dan memenangkannya bagi Orde Baru, serta ”mengamankan”
Sidang MPR pertama hasil Pemilu 1971.
Namun, akibat kritik berbagai kalangan, termasuk sejumlah
organisasi internasional mengenai buruknya hak asasi manusia di
Indonesia, pada 1988 Presiden Soeharto membubarkan lembaga
ini dan menggantikannya dengan Badan Koordinasi Bantuan
Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstranas). Bakorstranas bertujuan
untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan
stabilitas nasional, juga bertindak sebagai penasihat dan dikepalai
oleh Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang langsung melapor
kepada presiden. Walau demikian, hampir seluruh staf
Kopkamtib dan seluruh peran yang dimainkan oleh organisasi
terdahulu juga dilakukan oleh lembaga baru ini.
Melalui Kompkambtib dan Bakorstanas inilah sesungguhnya
pemerintah Orde Baru bukan lagi sekadar menjalankan fungsi
kontrol atas kebebasan sipil warganya melalui pemberlakuan
kebijakan sensor, tapi juga menciptakan sebuah hegemoni.22 Dalam
struktur intelijen, baik Kopkamtib maupun Bakin, terdapat bagian
counter intelijen atau penggalangan. Pada bagian inilah intelijen
”menggarap” media massa dan media elektronik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, individu, dan kelompokkelompok
dalam masyarakat lainnya.
Organisasi Kopkamtib dan Bakin mengalami pasang surut
sesuai perkembangan kepentingan penguasa terhadap dua lembaga
ini. Kewenangan kedua lembaga yang menjalankan fungsi intelijen
ini juga mengikuti pasang surut perkembangan politik. Untuk
22 Sensor adalah sebuah tindak pengawasan melalui pemeriksaan semua surat-surat,
pemberitaan media, buku, barang-barang cetakan, kaset rekaman, film dan sebagainya.
Dalam praktek penyensoran, negara memiliki kewenangan untuk mencegah penyiaran
semua berita, surat atau tulisan yang dianggap membahayakan negara.
222
perbandingan barangkali ada baiknya melihat tabel berikut (lihat
Bagan 1 dan Bagan 2).23
Bagan 1. Struktur Organisasi Kopkamtib Presiden
23 Bagan ini diambil dari Richart Tanter, Intelligence Agencies and Third World Militarization:
A Case Study of Indonesia: 1966-1989 , tesis doktoral, Department of Politics Faculty of
Economic and Politics Monash University, 1991, hlm. 272 dan 309. Struktur organisasi ini
menurut tanter adalah struktur organisasi Kopkamtib maupun Bakin pada 1988.
223
Bagan 2. Struktur Organisasi Bakin
Presiden
Kedudukan Legal Kopkamtib dan Bakorstranas
Status hukum Kopkamtip sebenarnya tidak jelas, namun
kuat. Pengesahan istimewa pemerintah terhadap Kopkamtib selalu
diambil dari Surat Perintah Sebelas Maret yang dikeluarkan
Soekarno pada 1966. Surat tersebut memberikan kekuasaan kepada
Soeharto untuk mengambil langkah-langkah penting guna jaminan
keamanan, ketertiban dan stabilitas pemerintah. Pada Agustus 1967,
para panglima regional militer ditunjuk sebagai pelaksana khusus
atau daerah (laksus) Kopkamtib.
Wewenang untuk ”memulihkan ketertiban dan keamanan”
setelah Peristiwa G30S telah berubah dari tahun ke tahun.
Berdasarkan Keppres yang mengatur prosedur dan pengorga224
nisasian Kopkamtib, sebuah buku petunjuk SESKOAD pada
1982 menyatakan tujuan Kopkamtib saat itu adalah dengan jelas
Kopkamtib membentuk suatu fasilitas pemerintah dengan tujuan
melindungi dan meningkatkan ketertiban, keamanan serta stabilitas,
dalam konteks mencapai stabilitas nasional sebagai suatu
kondisi dasar untuk keberhasilan penuh pelaksanaan Repelita
secara khusus dan pembangunan jangka panjang pada umumnya.
Secara teoritis, Kopkamtib antara lain bertugas untuk menggalang
tindak pencegahan dan represif serta legitimasi yang jelas
secara ideologis.24 Namun pada kenyataannya Kopkamtib bukan
hanya menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan
dengan menggunakan aturan legitimasi utama Orba, tapi juga
melakukan berbagai tindak represif secara fisik, yang juga yang
secara ideologis ditetapkan, yakni : menghalangi pengaruh moral
dan mental penentang negara dan membina masyarakat menuju
hubungan yang lebih layak kepada negara.25 Kekuasaan Kopkamtib
dalam interogasi, penangkapan dan penahanan tidak tunduk ke-
24 Proses metamorfosis kewenangan Kopkamtib yang kian berkembang ke mana-mana
bisa dilihat dari Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Op cit.. Lihat
juga Julie Southwood & Patrick Flanagan, Indonesia: Law, Propaganda and Teror, Zed Press,
London, 1982, hlm. 81-96 dan bagian Appendix I. Satu-satunya lembaga yang sempat
menyaingi pamor dan keangkeran Komkamtib hanyalah Operasi Khusus (Opsus) di
bawah Ali Murtopo yang juga merekrut para ”avonturir” dan bisa melakukan covert
operation dengan sumber dana yang relatif tak terbatas. Tentang keterangan avonturir ini
bisa dibaca pada Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari
1974, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1998.
25 Bagian ini diambil dari tulisan Richard Tanter berjudul ”Tentang Kopkamtib” yang
dimuat dalam sebuah mailing list di internet. Pembahasan lengkap mengenai Kopkamtib
bisa dibaca pada Richard Tanter,Op.cit. 1991. Baca juga Richard Tanter, ”The Totalitarian
Ambition: Intelligence Organisations in The Indonesian State” dalam Arief Budiman,
State and Civil Society in Indonesia, Monash Papers on Southeast Asia No. 22, Melbourne,
1990, hlm. 213-284 dan Richard Tanter, ”Notes on Intelligence and Security Agencies in
Indonesia”, (draft makalah), 1988.
225
pada kekangan saluran hukum yang berlaku di Indonesia secara
reguler.
Mantan Kapolri, almarhum Hugeng Imam Santoso, yang dipecat
oleh Soeharto karena melakukan investigasi besar-besaran terhadap
korupsi menekankan aksi teror muncul dari lemahnya batasan
hukum. Kopkamtib memiliki kekuasaan untuk memerintahkan apa
yang seharusnya bukan tugas mereka. Ini seperti ”kekuatan polisi
luar biasa”. Rakyat di Indonesia cenderung merasa dibayangi oleh
teror saat mendengar nama Kopkamtib. Opini umum mengatakan
Kopkamtib dapat melakukan apa saja yang dia mau. Dan ini artinya
mereka bisa menangkap rakyat secara serampangan.26
Dalam praktek, Kopkamtib memang memiliki kekuasaan luar
biasa dalam penetapan kriminalitas dan subversi, seperti hal-hal
berikut ini : penangkapan tanpa surat peringatan dan penahanan
tak terbatas tanpa diadili; menggunakan bentuk interogasi yang
penuh penyiksaan dan brutal sebagai cara yang normal; manipulasi
prosedur pengadilan dan sidang pengadilan; penahanan dalam
penjara yang tidak manusiawi; memantau dan melecehkan/
menganggu mantan tahanan politik (tapol).
Pada pertengahan 1988 Asisten Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (Askamtibmas Kopkamtib) dijabat oleh Jenderal Jaelani
yang sekaligus mengepalai Tim Pemeriksa Pusat dan Tim Oditur
Pusat. Tim ini dibentuk apabila diperlukan dan diperbantukan
sesuai dengan tugasnya. Satgas Intel merupakan istilah yang
dipakai secara luas, yang mengacu pada setiap kelompok intelijen
26 Tentang cerita mantan Kapolri Hugeng yang ”dikerjai” aparat intelijen begitu tak disukai
Soeharto bisa dibaca pada Stanley (ed.), Pak Hoegeng: Polisi Profesional dan Bermartabat,
Adrianus Noe Center dan Lembaga Penghargaan Hoegeng, Jakarta, 2004, hlm. 75-101.
Baca juga Abrar Yusra dan Ramadhan K.H., Hoegeng: Polisi Idaman dan Kenyataan, Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
226
yang dibentuk untuk tujuan-tujuan khusus. Dengan cara yang sama,
kelompok-kelompok Satgas Intel Kopkamtib dibentuk baik pada
tingkat pusat maupun daerah sesuai tugas dan apabila diperlukan.
Selain itu, sebagai tambahan pada staf personalia komadan
Kopkamtib dan kepala staf, ada sejumlah kecil petugas kesekretariatan
(Setkopkamtib) dan keuangan (Paku Kopkamtib). Semua ini
merupakan dasar pembentukan bagi jajaran eselon staf pelaksana
Kopkamtib.
Prinsip jabatan rangkap dalam organisasi diperluas ke seluruh
jajaran Kopkamtib, mulai dari pusat, daerah, hingga distrik dan
rayon. Wakil utama Kopkamtib adalah Panglima Komando Daerah
Militer yang merangkap sebagai Pelaksana Khusus daerah (Laksusda).
Fungsi Laksusda adalah melaksanakan kebijakan Panglima
Kopkamtib, walaupun ia juga menerima perintah dari Presiden
melalui Pangab. Sejauh yang diketahui, seluruh Pangdam juga
bertindak sebagai Laksusda. Laksusda dibantu oleh staf Kodam.27
Dengan demikian, Asisten Intelijen (Asintel) Pangdam adalah
seorang perwira berpangkat kolonel, juga sebagai Asintel Laksusda.
Asintel Lakusda biasanya mengendalikan satuan kerja intelijen untuk
hubungan-hubungan Kopkamtib (terstrukur dan beranggotakan
seperti yang diperlukan, kadang kala kurang atau lebih permanen
dan dibedakan dari kelompok intelijen Kodam lain) dan dikepalai
oleh seorang Letnan Kolonel (yang ditunjuk sebagai Komandan
Satuan Tugas Intelijen, disingkat KomSatgas Intel). Di sini ada dua
masalah penting, pertama kekuasaan ini menetapkan staf Kodam
dan Asintel secara khusus, dengan wewenang pelaksana, termasuk
hak untuk menangkap. Inilah dasar yang mengarahkan satgas Intel
Kodam untuk melakukan semua interogasi, penangkapan dan
27 Lihat: Richard Tanter, ”Tentang Kopkamtib”, Op cit.
227
intervensi politik. Kedua, Asistel Laksusda biasanya bekerja-sama
langsung dengan Badan Intelijen Strategis atau Bais (barangkali di
luar pelaporan langsung operasi Kopkamtib kepada Komandan
regional/Panglima Kopkamtib).
Beberapa sumber wawancara mengklaim bahwa ada perbekalan
keuangan khusus bagi perwira yang merangkap sebagai pelaksana
khusus Kopkamtib daerah. Dana khusus tersebut dibagikan ke
seluruh jajaran vertikal Kopkamtib sampai kepada Koramil. Untuk
Panglima Kodam jumlah tersebut dihitung sebagai gaji rangkap.
Alasan untuk itu adalah, seperti yang diklaim, para perwira
Kopkamtib perlu paling tidak banyak bicara, mandiri dalam segi
pendapatan, tidak bergantung pada sumber luar.
Pengadaan sejumlah anggaran dana ekstra dari sumber-sumber
yang secara finansial tak bisa dipertanggungjawabkan yang
kemudian diserahkan kepada Panglima Kodam, maka alasan
rasional di atas bisa diragukan. Jika anggapan itu benar, berarti ada
perbedaan pembayaran resmi penting –(yang bertentangan dengan
anggapan adanya sumbangan tidak resmi)— yang dibangun di
dalam struktur Angkatan Bersenjata yang setuju dengan arah tugas
pengamanan dan intelijen ketimbang arah tugas bertempur dan
tugas fungsional lain.
Sejak akhir 1970-an, hubungan perburuhan diidentifikasi sebagai
ancaman potensial yang terus berkembang terhadap ”pembangunan
ekonomi dan stabilitas nasional”, maka kemudian diatur
rangkaian koordinasi campuran pengawasan, pencegaham dan
penindasan. Kopkamtib terlibat jauh dalam upaya mengendalikan
perluasan dan peningkatan asertif buruh industri. Sejalan dengan
Departemen Tenaga Kerja, yang dikepalai oleh bekas panglima
Kopkamtib, Laksamana Sudomo (1983-1988) bekerja sama dengan
serikat buruh yang dikendalikan pemerintah dan kelompok
pengusaha klien, maka Kopkamtib memantapkan suatu sistem
pengawasan dan kemapuan intervensi menyeluruh (komprehensif),
228
khususnya di daerah industri vital, Jakarta-Bogor-Tangerang-
Bekasi.28
Di bawah Sudomo, Departemen Tenaga Kerja dan Kopkamtib
terjalin erat lewat pembentukan serangkaian badan-badan
pengawasan dan tim dan prosedur intervensi. Usaha pertama
koordinasi intelijen dan keamanan Kopkamtib yaitu menyerasikan
pendekatan kooperatif tampaknya tidak berhasil dan di pertengahan
1982 Sudomo, saat ia masih menjabat sebagai Panglima Kopkamtib,
mengumumkan bahwa seluruh perselisihan perburuhan harus
dilaporkan secara langsung ke Kopkamtib.
Pada awal 1983, saat telah menjabat Menteri Tenaga Kerja,
Sudomo mengeluarkan Surat Keputusan untuk mendirikan Pusat
Pengelolaan Krisis Masalah Ketenagakerjaan yang mencegah konflik
perburuhan dengan tujuan memantapkan Hubungan Industrial
Pancasila. Lembaga ini bertujuan untuk mencegah bangkitnya
konflik industrial dan apabila krisis tersebut terjadi, mencegah
penyebarannya dan ”memudahkan peredaman dan perundingan
antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan”.
Dalam bekerja, Kopkamtib mengembangkan kerja sama yang
erat dengan Bakin dan Kejaksaan Agung. Bahkan karena kesulitan
keuangan untuk melaksanakan operasi intelijen Pangkopkamtib,
Soemitro pernah memberikan konsesi pemanfaatan hutan di Pulau
Buru dan Pulau Seram serta Kalimantan Timur.29
Kontrol Terhadap Kesenian
Banyaknya seniman dan kelompok kesenian rakyat yang
bergabung pada Lembaga kebudayaan Rakyat (Lekra) pada jaman
Soekarno menjadikan Orde Baru juga kemudian mengontrol semua
28 Ibid.
29 Heru Cahyono, Op cit. , hlm. 95 – 98.
229
bentuk kesenian. Yang pertama kali ditaklukan adalah kesenian
yang tadinya banyak menyuarakan politik sebagai panglima,
sebagaimana slogan kelompok kesenian di masa itu, yaitu sebagian
besar kelompok kesenian rakyat seperti ketoprak, ludruk, reog dan
lain-lain. Para panglima komando daerah militer (Kodam) langsung
menjadi pembina kelompok-kelompok kesenian ini. Demikian
pula pertunjukan wayang kulit yang menjadi sarana efektif bagi
penyampaian pesan-pesan politik pemerintah dan Repelita.30 Para
penyanyi juga diminta untuk melebur dan bergabung dengan Badan
Koordinasi Seni Komando Strategi Angkatan darat ( BKS Kostrad).
Hampir semua kelompok kesenian ludruk dan juga kelompok
Reog Ponorogo di Jawa Timur dimasukkan sebagai bagian
organisasi Kodam. Kelompok kesenian rakyat ini diminta oleh
30 Pemerintah menghimpun para dalang melalui organisasi yang diprakarsai Menteri
Penerangan Boediardjo dan Menteri P&K Mashuri melalui organisasi Lembaga Pembina
Seni Pedalangan Indonesia (Ganasidi) yang didirikan di Semarang pada 1969. Pada
saat itu hadir 59 orang dalang. Mereka adalah para dalang yang selamat dari korban
pembunuhan massal sepanjang Oktober 1965 hingga Maret 1966 dan juga lolos dari
berbagai operasi penangkapan bagi mereka yang berindikasikan sebagai komunis hingga
pertemuan berlangsung. Pelindung Ganasidi adalah Penguasa Perang Daerah (PAPDA).
Seorang mantan ketua Ganasidi, Subarno, menuturkan bahwa, ”prakarsa untuk mendirikan
Ganasidi datang dari Pangdan VII Diponegoro, Mayjen Surono. Prakarsa itu lahir
di bawah bayangan nasib dalang-dalang yang telah jatuh menjadi korban Gerakan 30
September. Di samping keinginan untuk melindungi mereka dari kesalahan-kesalahan
politik di masa mendatang. ” Sejak itu para dalang yang dulunya menganggap diri
mereka adalah guru masyarakat kemudian menyebut diri mereka sebagai seniman.
Sebuah pembalikan situasi dan nilai-nilai tradisional. Dalam butir ke 2 dari 6 butir tata
tertib Ganasidi tercantum kata-kata antara lain ”Dalang sebagai abdi negara, dalam
segala tingkah laku, ucapan, dan sikapnya wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan
Pancasila dan UUD 45 dengan mengutamakan kepentingan nasional, berkiblat kepada
Garis Kebijaksanaan Pemerintah RI”. Tentang dalang di jaman Orde Baru bisa dibaca
pada Victoria M. Clara van Groenendael, Dalang di Balik Wayang, Grafiti Pers, Jakarta,
1987, hlm. 221-237. Pada saat Harmoko menjadi Menteri Penerangan para dalang wayang
kulit dihimpun dalam sebuah organisasi yang ketua kehormatannya adalah Menpen.
Organisasi ini kemudian memobilisasi para dalang untuk menyuarakan pesan sponsor
dari pemerintah dalam pertunjukan mereka. Para dalang dan pendukung pertunjukan
wayang kulit ikut dimobilisasi dalam politik warna kuning, warna khas Golkar, saat
terjadi heboh kasus kuningisasi di Jawa Tengah pada menjelang Pemilu 1997.
230
para pembinanya untuk lebih menyuarakan pesan-pesan pembangunan.
Upaya kontrol lainnya juga dilakukan terhadap kesenian
teater maupun drama, pertunjukan, film maupun rekaman
musik, pembacaan puisi. Sedangkan wayang Potehi yang berbau
kebudayaan Cina telah dinyatakan dilarang dimainkan sejak akhir
1969. Hal yang sama juga menimpa wayang Sasak di Lombok.
Dalam upaya mengontrol kesenian, aparat intelijen memantau
ketat semua naskah kesenian yang akan dipentaskan maupun
lagu-lagu yang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui
penerapan prosedur ijin pertunjukan atau ijin keramaian dari
kepolisian yang wajib dimiliki oleh setiap kelompok kesenian yang
ingin menggelar pertunjukan. Dalam prosedur mengurus perijinan
harus dicantumkan struktur organisasi penyelenggara, orang
yang bertanggungjawab dan juga melampirkan naskah yang akan
dipentaskan. Naskah yang disertakan dalam mengurus perijinan
ini biasanya dibaca oleh sebuah tim yang bukan hanya terdiri dari
petugas kepolisian, tapi juga ada aparat dari Bakin, Kejaksaan
Agung dan tentu saja, Kopkamtib.
Sejumlah seniman maupun kelompok kesenian berikut pementasannya
tercatat pernah dilarang pentas oleh aparat keamanan
dengan alasan baik karena polisi tak mengeluarkan ijin ataupun
pihak polisi menghentikan pertunjukan yang sedang berlangsung.
Tercatat antara lain pementasan drama W.S. Rendra, Teater Koma
(paling sering), Teater Dinasti (Emha Ainun Najib dkk), Harry Roesli,
pementasan musik Iwan Fals, pementasan musik Doel Sumbang,
dan Teater Gandrik. Pembacaan puisi-puisi pembangunan oleh
WS Rendra di Taman Ismail Marzuki pada 28 April 1978 bahkan
dilempari dengan bom amoniak oleh orang-orang yang diduga
adalah aparat intelijen.31
31 Akibat kejadian tersebut bahkan Rendra kemudian ditahan Laksusda Jaya pada 1 Mei
1978 dan baru bebas pada 7 Oktober 1978 setelah diprotes oleh banyak kalagan termasuk
dunia internasional.
231
Sedangkan penyanyi yang lagu dan kaset rekamannya dilarang
antara lain adalah Onny Suryono, Remy Silado, Doel Sumbang,
Kelompok Kampungan, D’lloyd (lagu ”Hidup di Bui”), Onny
Suryono, dan Tris Sakeh. Termasuk kaset perdana Mogi Darusman
yang berjudul ”Rayap-Rayap” di mana selain kasetnya dinyatakan
terlarang untuk diedarkan, dua lagu di dalamnya juga dinyatakan
dilarang untuk dinyanyikan antara lain lagu ”Rayap-Rayap”, ”Aje
Gile”, dan ”Koruptor”.32 Lagu-lagu kelompok Black Brothers dari
Papua juga dinyatakan terlarang setelah kelompok ini menyatakan
mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan lari
untuk kemudian meminta suaka politik pada pemerintah Belanda.33
Nasib yang sama dengan alasan yang berbeda menimpa mantan
Kapolri Hogeng Iman Santoso yang acara dan lagu-lagu the
Hawaian Seniors-nya dicekal dan tak boleh ditayangkan di TVRI
32 Karier Mogi sebagai penyanyi berakhir sudah. Sejak albumnya dicekal, kakak sulung
Marzuki Darusman itu juga tak pernah bisa mendapatkan ijin pementasan. Bukan
hanya itu, pada menjelang Pemilu 1982 saat Gombloh dengan kelompok Lemon Treesnya
menyanyi, Gombloh mendaulat Mogi untuk maju naik ke panggung. Di panggung
Mogi berteriak kepada penonton bahwa dirinya tak suka pada ”presiden yang namanya
Su.....Suhar.....”. Menurut Mogi, presiden itu suka menerima suap dan menutup mata
terhadap kerakusan istrinya. Mogi kemudian harus membayar mahal kenekadannya itu.
Begitu istirahat di belakang panggung, tiga orang aparat intelijen meringkusnya. Mogi
kemudian dinaikkan ke sebuah truk dan setelah babak belur dihajar di atas truk yang
melaju kencang, ia di lempar ke aspal jalanan. Lihat P. Hasudungan Sirait, ”Kisah Musik
Terlarang” dalam Tidak Bebas Berekspresi: Kisah tentang Represi dan Kooptasi Kebebasan
Berekspresi, ISAI, Jakarta, 2005.
33 Tapi sejak reformasi lagu-lagu Black Brothers di Jayapura direkam ulang dan
diperjualbelikan dengan laris. Kekerasan lain di Papua menimpa Arnold Ap dengan
kelompok kesenian Mambesak-nya yang dianggap mengidupkan kembali pan-Melanesia
dan berpotensi mendorong kuatnya OPM. Pada 30 November 1982 Arnold Clements Ap
dijemput oleh pasukan elit Kopassandha (sekarang Kopassus) yang berpakaian preman
dengam menggunakan mobil tanpa plat nomor Setelah mengalami siksaan ia dibebaskan
dan kemudian dijebak dan ditembak. Jasad Arnold Ap ditemukan di sebuah kamar mayat
di rumah sakit Aryoko, Jayapura pada 26 April 1982 oleh seorang perawat yang kebetulan
mengenai wajahnya. Lihat Robin Osborne, Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan
Perang Rahasia di Papua Barat, Elsam, Jakarta, 2001, hal 318-331.
232
dengan alasan gara-gara Hoegeng bergabung dengan Kelompok
Petisi 50. Acara bincang-bincang Hoegeng di Radio Elshinta juga
mengalami nasib serupa.
Kontrol Terhadap Film
Selain seksi perfilman Kopkamtib, pemerintah Orde Baru
meneruskan kebijakan jaman kolonial Belanda dan pemerintahan
Soekarno yang membentuk badan sensor.34 Pasca Peristiwa G30S,
terjadi pembersihan terhadap semua unsur kiri di tubuh Badan
Sensor Film (BSF). Pada awalnya, keanggotaan BSF di jaman Orde
Baru terdiri dari 24 orang perwakilan pemerintah dan sembilan
dari partai politik. Namun, secara bertahap pemerintah Orde Baru
kemudian melepaskan kontrol lembaga atas sensor yang tadinya
ada di tangan para wakil masyarakat dan mengalihkannya ke para
agen keamanan, terutama kepolisian dan Bakin. Situasi ini kian
menguat sepanjang kurun 1972-1982 saat Ali Murtopo menjadi
menteri penerangan.35 Pada era Ali Murtopo, Bakin mempunyai
dua orang perwakilan dalam keanggotaan BSF.
34 Pada jaman Belanda, pemerintah kolonial membentuk Algemeen Nederlandch-Indisch Film
pada 1925. Lembaga ini selain menjalankan sensor juga bertugas untuk memproduksi
sejumlah film dokumenter yang tertunya berpihak pada kepentingan Belanda. Pada
Era Sukarno dibentuk Perusahaan Film Negara yang memproduksi besar-besaran citra
Sukarno dan Badan Sensor Film (BSF) yang bertugas mengawasi film-film produksi
Nekolim. Lihat: Krishna Sen dan David T. Hill, Media, Budaya dan Politik di Indonesia, ISAI,
Jakarta, 2001, hlm. 160-161.
35 BSF kurun 1971-1972 merupakan kurun paling liberal dan terbuka sejak 1965. Pada masa
ini anggota BSF terdiri dari para seniman dan intelektual terkemuka. Semua perdebatan
film yang kena sensor muncul di media massa. Salah seorang anggota BSF yang mantan
aktivis mahasiswa, Arief Budiman, sangat rajin menulis tentang film-film yang ditonton
dan perdebatan di kalangan internal BSF di koran nasional.
233
Setiap film yang diproduksi atau diimpor harus terlebih dulu
diserahkan kepada BSF untuk ditonton oleh komite yang terdiri dari
tiga anggota. Jika anggota komite tidak bisa mencapai kesepakatan,
maka film harus dipresentasikan pada pleno anggota dewan. Jika
produser dan importir film ditolak oleh ketiga anggota komite,
mereka bisa meminta ditinjau ulang oleh anggota dewan.36
Pada pertengahan 1970-an pemerintah membuat regulasi
yang mengatur kemungkinan adanya intervensi pemerintahan
lokal dalam mengawasi film. Hal ini disusul dengan dibentuknya
Badan Pembinaan Perfilman Daerah (Bapfida) pada 1975. Bapfida
ditunjuk oleh gubernur dan dikepalai oleh kepala wilayah departemen,
termasuk aparat keamanan. Pada 1977, kewenangan Bapfida
ditambah kewenangan untuk menyensor film yang diputar
di wilayahnya. Kalau BSF bertugas untuk menggunting adagan
film yang memiliki potensi berbahaya, maka Bapfida memiliki
kewenangan untuk melarang peredaran sebuah film di tingkat
propinsi.
Berbagai upaya untuk mengontrol film melalui praktek sensor
dilakukan pemerintah Orde Baru. Pada 1977 pemerintah menyusun
sebuah pedoman sensor sistematis yang pertama, disusul pada
1981 Dewan Film Nasional (lembaga yang didanai pemerintah)
menerbitkan Kode Etik Produksi Film Nasional.
Dalam seminar tentang Kode Etik Produksi Film pada 1981,
Jenderal Sutopo Juwono yang juga adalah KaBakin menjelaskan
36 Lihat Budi Irawanto, Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia,
Penerbit Media Pressindo, Yogyakarta, 1999, hlm. 93. Pada masa Ali Murtopo menjadi
menteri penerangan, keanggotaan BSF dimekarkan menjadi 37 orang, termasuk ketua
dan ketua pelaksana. Tentang sejarah sinema Indonesia termasuk pembuatan film-film
propaganda di jaman Soeharto seperti film ”Pengkhianatan G30S/PKI” dan ”Janur
Kuning” bisa dilihat pada Krishna Sen, Indonesia Cinema: Framing the New Order, Sed
Book, London, 1994.
234
tentang larangan bagi sebuah film, yaitu tidak boleh ada muatan
konflik antar kelompok yang umumnya dimulai dari kesenjangan
antara ”kaya dan miskin”. Aspek politik dari pedoman sensor yang
akan melarang sebuah film adalah apabila dianggap berbahaya bagi
”politik dalam dan luar negeri” atau ”bertentangan dengan kebijakan
pemerintah”. Kode etik juga menyatakan bahwa adalah tanggung
jawab sebuah film untuk menghilangkan semua pernyataan
yang memerosotkan kepercayaan masyarakat pada lembaga
pengadilan. Dan terutama larangan bagi penghinaan pada aparat
penegak hukum dan ketertiban, serta larangan memperlihatkan
memperlihatkan aparat kepolisian yang dibunuh oleh penjahat. Ini
termasuk cerita tentang penculikan, di mana pada akhir film sang
anak yang diculik harus kembali dalam keadaan selamat.37
Pemerintah Orde Baru pada 1984 mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No 7 Tahun 1984. Dalam peraturan tersebut dinyatakan
bahwa semua film yang mempromosikan sebuah analisis atau
ideologi politik atas tuduhan-tuduhan yang keliru, yang mungkin
dipandang mengganggu stabilitas nasional secara otomatis akan
dilarang.38 Pemerintah juga membuat berbagai aturan penyensoran
yang lebih detil, komprehensif dan bersifat publik.
Pada tahun 1992 BSF diganti menjadi Lembaga Sensor Film
(LSF). Pada kenyataannya, lembaga baru ini tidak mengalami
perubahan yang berarti dan tetap saja harus bertanggungjawab
kepada Menteri Penerangan. Cara kerja LSF juga tertutup dan
bersifat rahasia. LSF memiliki kewenangan yang lebih besar,
bukan sekadar menyensor film tapi juga bertanggungjawab untuk
menyensor semua materi audio visual yang diedarkan, ditayangkan,
atau disiarkan di Indonesia.
37 Ibid., hlm. 95-96.
38 Krishna Sen dan David T. Hill, Op cit., hlm. 163-165.
235
Terhitung sejak tahun 1970 hingga 2005 tercatat ada 40 film
yang bermasalah dengan sensor. Dari jumlah itu ada 8 film ( 20%)
yang dianggap kena masalah dengan sensor berkaitan dengan
kritik sosial. Bentuk sensor film di Indonesia tidak hanya berupa
pemotongan adegan atau dialog film yang dilakukan oleh BSF
tapi juga bisa berupa pelarangan bagi produser atau sutradara
untuk memproduksi cerita tertentu. Pada saat seorang produser
hendak membuat film, ia harus meminta ijin terlebih dahulu
kepada Departeman Penerangan. Departemen ini akan menilai
apakah sebuah cerita bisa diloloskan atau tidak. Ada beberapa
naskah cerita (skenario) yang tidak diloloskan oleh Departemen
Penerangan. Yang paling terkenal adalah sebuah cerita mengenai
pengadilan antara gelandangan dan pejabat di Jakarta. Film ini
rencananya mengambil judul ”Wasdri” (1977). Naskah ini ditolak
ijin produksinya oleh Departemen Penerangan dengan alasan cerita
film mempertajam kesenjangan sosial.39
Selain melarang sebuah cerita diproduksi menjadi film,
Departemen Penerangan juga kerap meminta perubahan judul atau
isi cerita yang dipandang tidak sesuai. Permintaan ini umumnya
disetujui oleh produser atau sutradara. Karena hanya dengan jalan
ini film bisa diproduksi. Dengan tindakan seperti ini, Departemen
Penerangan telah masuk jauh mencampuri isi dari suatu film.
Salah satu contoh menarik adalah kasus film ”Nyoman dan Merah
Putih”. Ketika skenario diserahkan ke Departemen Penerangan, film
ini memakai judul Nyoman dan Presiden. Pihak Deppen sejak awal
tidak suka dengan pemakaian judul ini. Tapi produser langsung
memproduksi film tersebut. Dari segi isi dan jalan cerita tidak ada
39 Eryanto, ”Sensor dan Kebebasan Berekspresi Dalam Dunia Perfilman Indonesia” dalam
Irawan Saptono dkk, Tidak Bebas berekspresi: Kisah tentang Represi dan Kooptasi Kebebasan
Berekspresi, ISAI, Jakarta, 2004, hlm. 65-95.
236
yang bermasalah dari film ini. Setelah film itu selesai, Departemen
Penerangan meminta agar film tidak memakai judul ”Nyoman
dan Presiden”. Departemen ini menawarkan 5 alternatif judul
film yang bisa diambil, yaitu ”Nyoman dan Bapaknya”, ”Nyoman
dan Kita”, ”Nyoman dan Bangsa”, ”Nyoman dan Merah Putih”.
Hanya gara-gara persoalan judul ini muncul kontroversi. Departemen
Hankam menilai film ini tidak mengandung hal-hal yang
negatif baik kepada lembaga kepresidenan, pemerintah RI maupun
masyarakat. Sekretaris Militer juga memberikan rekomendasi
bahwa judul ”Nyoman dan Presiden” bisa dipakai. Namun
Departemen Penerangan tetap keberatan dengan judul itu. Alasan
Departemen Penerangan, lembaga kepresidenan adalah lembaga
istimewa. Lembaga istimewa dan dihormati tidak sepantasnya
dipakai sebagai bagian dari barang yang diperdagangkan.
Departemen Penerangan bukan hanya berhak menilai apakah
sebuah naskah skenario layak diproduksi menjadi film atau tidak.
Lebih jauh ia juga berhak untuk menghentikan peredaran suatu film
meskipun dari segi isi film tersebut telah lolos dari BSF. Salah satu
contoh terkenal adalah larangan edar terhadap film ”Romusha”
(1972) yang disutradarai oleh SA Kariem. Film ini isinya melukiskan
kekejaman tentara Jepang semasa pendudukannya sekitar tahun
1943-1944. Film ini juga menggambarkan ratusan romusha dengan
keringat darah melakukan kerja paksa, menggempur gunung,
membuat lobang perlindungan, gudang bawah tanah
dan sebagainya. BSF sendiri meloloskan film ini, namun pihak
Departemen Penerangan beralasan film ini bisa memancing
permusuhan antara Indonesia dan Jepang. Kopkamtib juga menilai
film ”Romusha” melukiskan kekejaman Jepang jauh lebih besar
dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya.
Selain pemotongan film oleh lembaga sensor , bentuk sensor
lain yang pernah menghantui dunia perfilman Indonesia adalah
pelarangan edar. Dari 40 kasus sensor film di Indonesia 1970-
237
2005, sebanyak 14 kasus di antaranya adalah pelarangan edar,
baik pelarangan edar nasional maupun lokal. Di tingkat nasional,
Departemen Penerangan mempunyai hak untuk melarang edar
sebuah film meski film tersebut telah lolos sensor. Lembaga lain yang
bisa menghentikan peredaran sebuah film adalah Kejaksaan Agung.
Tetapi dari kasus pelarangan edar film, yang banyak terjadi adalah
pelarangan edar film di tingkat lokal. Lembaga sensor memang
tidak ada di dearah, tetapi di tingkat provinsi terdapat Bapfida yang
mempunyai hak untuk mengevaluasi sebuah film dan menentukan
apakah film bisa atau tidak bisa beredar di wilayah tertentu.
Tak ada standar yang dipakai oleh Bapfida untuk menilai apakah
sebuah film layak atau tidak diputar di daerah. Masing-masing
Bapfida mempunyai kebijakan dan selera sendiri-sendiri. Dari semua
Bapfida, Bapfida Yogyakarta yang paling sering mengeluarkan
larangan edar suatu film. Posisi Yogyakarta sebagai kota pelajar,
acapkali dipakai oleh Bapfida untuk melarang peredaran sebuah
film utamanya yang banyak mengumbar erotisme. Ada banyak
alasan yang dipakai oleh Bapfida untuk melarang sebuah film
beredar. Selain alasan menjaga kepribadian (terutama film kekerasan
atau pornografi), alasan lain yang dipakai adalah menjaga kondisi
keamanan wilayah.
Film, terutama dengan tema sosial politik, hampir bisa dipastikan
susah beredar di wilayah di mana cerita film itu berasal.
Sebut misalnya film ”Perawan Desa” yang disutradarai oleh Frank
Rorimpandey. Film yang kisahnya berasal dari cerita nyata perkosaan
terhadap seorang penjual telur di Yogyakarta ini dilarang beredar
di wilayah Yogyakarta —kendati film ini telah lolos dari BSF. Film
”Kabut Ungu di Bibir Pantai” (1981) yang dibuat berdasar kisah
skandal yang menghebohkan di tahun 1980-an yang melibatkan
perwira polisi Komdak X, Jawa Timur, juga dilarang beredar di
wilayah Jawa Timur. Bapfida Jawa Timur menilai film ini bisa
menimbulkan gambaran yang keliru terhadap aparat keamanan.
238
Namun yang paling unik dari kasus pelarangan edar film
oleh Bapfida adalah film ”Max Havelar” yang versi Indonesianya
berjudul ”Saijah dan Adinda”. Film yang diangkat dari kisah Max
Havelaar ini sempat tertahan di BSF selama 11 tahun. Diproduksi
selama dua tahun (1974-1976), film ini baru diloloskan oleh BSF
pada 1986. Setelah film ini lolos, di beberapa wilayah film ini justru
dilarang beredar. Dua wilayah yang banyak disebut dalam
film itu, Lebak dan Subang mempunyai kebijakan yang berbeda
terhadap peredaran film ini di wilayahnya. Di Lebak, Bupati Iman
Sachroni melarang peredaran film itu di wilayahnya. Film ini dinilai
menyudutkan bupati, menggambarkan watak dan pemerintahan
Bupati Kartanatanegara yang kejam sementara penjajah yang
diwakili Asisten Residen Max Havelaar dilukiskan sebagai pembela
rakyat. Film ini selain dinilai bisa menimbulkan gambaran yang
keliru mengenai pemerintah daerah juga dinilai bisa menyinggung
perasaan keturunan Bupati Kartanatanegara. Sementara di Subang,
justru film ini menjadi tontonan wajib bagi siswa sekolah menengah.
Pemerintah Daerah Subang menilai film ini mendidik. Film ini
memberi penyadaran bukan hanya penjajah saja yang buruk. Orang
Indonesia juga bisa berperilaku buruk dan jahat.40
Kebijakan sensor dalam film ini pada akhirnya mengurangi
kebebasan berekspresi dari para pembuat film. Sutradara atau
produser jarang yang mau membuat film bertema kritik sosial
karena takut film mereka akan dilarang beredar. Atau kalau beredar
sudah melalui proses pemotongan atau perubahan adegan yang
berbeda dengan adegan awal.
Salah satu contoh menarik adalah film Frank Rorimpandey
yang berjudul ”Perawan Desa”.. Film ini diangkat dari sebuah
kisah nyata perkosaan yang menimpa Sum Kuning, seorang gadis
40 Ibid.
239
penjual telur di Yogyakarta. Kisah yang terjadi pada September
1970 itu itu sendiri sangat menghebohkan karena diduga dilakukan
oleh sekumpulan anak seorang pejabat. Pihak kepolisian membuat
surat-surat keterangan palsu pada waktu pemeriksaan awal,
sehingga pelakunuya tidak pernah diseret ke pengadilan. Namanama
para pelakunya pun tidak pernah diumumkan walaupun
ciri-ciri mereka dimuat di surat kabar.
Film ini dibuka dengan sebuah adegan perkosaan yang dilakukan
oleh empat pemuda berandal, pedagang ganja di atas jip.
Atas bantuan keluarga langganannya, Sumira (Sum Kuning)
berhasil diselamatkan. Anak langganan Sumira ini kebetulan
seorang wartawan di sebuah surat kabar Yogyakarta. Karena iba
dengan penderitaan Sumira, wartawan ini memutuskan menulis
kisah perkosaan Sumira di surat kabar. Ia juga membantu Sumira
membawa kasus perkosaan itu ke pengadilan. Film selanjutnya
menceritakan proses pengadilan kasus Sumira. Orang tua Sumira
yang kebingungan atas musibah anak gadisnya, malu atas semua
publikasi mengenai kejadian perkosaan dan cenderung menutupi
kejadian ini.
Tapi mahasiswa, wartawan dan para ahli hukum yang bersimpati
atas nasib Sumira melancarkan aksi-aksi untuk membentuk
opini melawan para kriminal. Sementara para pemerkosa
menggunakan kenalan mereka di Kepolisian Daerah Yogyakarta
untuk mendapatkan perlindungan dan menghindari pengadilan.
Kapolda Yogyakarta, Murtono menahan mahasiswa dan wartawan
yang menyelidiki kasus Sumira. Namun karena usaha itu tidak
bisa membendung simpati masyarakat yang membanjir terhadap
Sumira, Murtono akhirnya menahan Sumira sendiri. Terasing
dari dukungan teman-temannya dan di bawah tekanan polisi,
Sumira ternyata mengubah ceritanya sama sekali. Di dalam sebuah
konferensi pers yang diadakan oleh pihak kepolisian, Sumira tidak
hanya menarik cerita mengenai pemerkosaan yang menghebohkan
240
itu tetapi juga mengakui bahwa ia sebenarnya telah mengarang
cerita pemerkosaan itu karena ingin terkenal.
Sumira lalu diadili dengan tuduhan menipu masyarakat.
Seorang wanita pengacara yang terkenal, Sudarsini, tetap membela
Sumira meskipun ia menerima ancaman dari pihak kepolisian. Di
pengadilan polisi membawa saksi-saksi yang sehari-hari bekerja
sebagai pedagang kecil di pasar. Para saksi ini mudah disuap
dan diancam, dan karena sebenarnya mereka adalah saksi palsu,
kesaksian mereka mudah dipatahkan oleh pengacara pada waktu
pemeriksaan di pengadilan. Tetapi jaksa dan polisi terus berusaha
menekan saksi-saksi untuk memperkuat bahwa perkosaan itu
adalah cerita rekaan Sumira saja. Kasus Sumira ditunda dengan
alasan tidak cukup bukti. Pada bagian akhir film Perawan Desa ini
ditampilkan sebuah shot yang menarik. Sumira meninggalkan ruang
pengadilan dengan dituntun oleh orang tuanya dan pembelanya.
Shot terakhir memperlihatkan Sumira yang lemas dengan latar
belakang wajah-wajah kabur orang-orang kritis yang bersimpati
dan yang penasaran dengan kasus Sumira, koran-koran yang
memuat ceritanya berserakan di layar.
Film ini, untuk konteks Indonesia, sangat istimewa. Inilah
sedikit film yang menggambarkan polisi dan pengadilan secara
kritis. Film ini mengkritik keadilan yang sulit didapat oleh
orang-orang kecil. Tentang hamba-hamba hukum ( polisi, jaksa)
yang mudah disuap untuk melindungi kepentingan orang yang
berkuasa atau punya uang. Film ini menggambarkan secara detil
bagaimana hukum belum menjadi instrumen untuk menegakkan
keadilan. Akhirnya, film ini sampai ke Badan Sensor Film (BSF) dan
harus berhadapan dengan gunting sensor. Oleh BSF, film ini dinilai
bermasalah, karena dipandang bisa menimbulkan ketegangan
sosial, menciptakan citra yang buruk atas aparat pemerintah. Agar
film itu tetap bisa beredar, BSF meminta kepada produser dan
sutradara agar mengubah bagian tertentu dari film itu.
241
Produser Perawan Desa menuruti permintaan BSF dengan
memberi tambahan cerita di akhir film. Bagian yang ditambahkan
panjangnya lima menit. Setelah pengadilan Sumira, tiga orang
pemerkosa yang mendengarkan jalannya pengadilan melalui radio
menjadi marah. Pemuda keempat yang baru saja mengedarkan
kokain bergegas masuk dan mengatakan polisi melihatnya. Keempat
pemuda bergegas masuk ke dalam mobil, berusah melarikan diri
dari kejaran polisi. Pengejaran ini berakhir dengan kecelakaan yang
menyebabkan keempat pemuda ini luka berat. Ketika ambulans
yang membawa keempatnya masuk ke pintu rumah sakit, Sumira
muncul dalam pakaian perawat. Ia melihat korban kecelakaan yang
berlumuran darah, ketika mereka dibawa masuk, Sumira mengenali
pemuda ini. Ketika ditanya apakah ia masih dendam, kepada orang
yang telah begitu banyak menyiksa dirinya, ia berkata,”Mereka
telah mendapat hukuman yang setimpal.”
Akhir film ini telah mengubah secara secara halus kritik sosial
yang ingin disampaikan oleh film. Dalam versi awal, Perawan Desa
menggambarkan secara meyakinkan keadilan yang tidak berpihak
kepada orang-orang kecil seperti Sumira. Pelakunya belum ditangkap
dan mungkin masih berkeliaran sementara Sumira sebagai
korban justru menghadapi tuduhan yang serius telah menciptakan
kabar bohong mengenai pemerkosaan. Dalam versi baru ( dengan
tambahan akhir cerita) hendak ditekankan keadilan telah terjadi.
Pemerkosa mendapat hukuman yang setimpal, dan korban telah
mendapatkan kebahagiaan akibat sikap pasrah dan lapang dadanya.
Dengan tambahan akhir cerita yang diminta oleh BSF itu, kritik
yang hendak disampaikan oleh film itu menjadi kurang menggigit.
Persoalan keadilan lantas seolah menjadi persoalan personal.
Bagaimana akhir cerita yang sebenarnya dari kasus perkosaan
Sumira ini? Pengadilan memang telah digelar. Sejumlah tersangka
telah dijatuhi hukuman, tetapi pelaku utamanya belum diketahui.
Sumira sendiri akhirnya berganti nama untuk menghindari publi242
kasi terus menerus mengenai dirinya. Dengan cara itu, Sumira menginginkan
agar anaknya dan masyarakat sekitarnya kelak tidak akan
pernah mengingat luka lama itu. Sumira memang telah membangun
hidup baru. Ia menikah dengan kenalan lamanya, Darmanto yang
mau menerimanya apa adanya. Sumira akhirnya memang bekerja
sebagai perawat di satu puskesmas di Yogyakarta. Tetapi tentu, ia
tidak pernah bertemu dengan keempat pemerkosanya seperti yang
diceritakan dalam film itu.41
Kasus seperti yang dialami oleh film Perawan Desa ini banyak
terjadi. Agar film tetap bisa beredar, BSF meminta produser atau
sutradara agar mengubah bagian tertentu dari film tersebut —
bisa judul, adegan atau bahkan menambah adegan baru. Dari 40
kasus sensor film yang bisa diidentifikasi antara tahun 1970-2005,
setidaknya ada 11 kasus film yang terpaksa harus diubah bagian
tertentu bisa lolos sensor.
Kasus lebih lucu terjadi dalam film karya Nya Abbas Akup,
”Gadis” (1980). Film ini mengisahkan mengenai seorang ibu
yang keluar dari rumah suaminya, seorang pejabat yang tergilagila
pada perempuan lain. Ia menjadi buruh cuci pada keluargakeluarga
bangsawan. Kesengsaraan ini bertambah ketika cucian
dicuri seseorang, sehingga anaknya, Gadis, harus menjadi budak
di rumah Renggo, seorang bangsawan yang pakaiannya dihilangkan
oleh ibu tersebut. Di sini Gadis bertemu dengan Jaka, yang
baru lulus Mosvia dan ditugaskan di daerah itu. Kisah cinta ini
tidak berjalan lancar apalagi dengan latar belakang penggusuran
sebuah desa yang dilakukan oleh Renggo demi memenuhi tuntutan
sebuah perusahaan perkebunan yang ingin meluaskan tanahnya.
Kisah cinta mereka juga diwarnai berbagai intrik. Anak Renggo
41 Ibid.
243
jatuh cinta pada Jaka. Di akhir cerita, Jaka memilih Gadis. Saat itu
juga Renggo membalas dengan menyerbu rakyat yang mengobrakabrik
rumahnya dan sedang mengelukan Gadis dan Jaka.
Semula Badan Sensor Film (BSF) tidak akan meloloskan
film ”Gadis”. Film ini dinilai oleh BSF tidak jelas alur ceritanya.
Terutama di akhir cerita ketika Jaka dengan gembira membopong
Gadis yang dikelilingi oleh rakyat yang ketakutan. Sementara di
latar belakang tampak barisan serdadu Belanda dengan bedil
terhunus siap menumpas. Akhir film ini, menurut BSF, bisa menimbulkan
penafsiran yang beragam di kalangan penonton. Ada yang
menyangka bahwa Jaka dan Gadis tewas tertembak Belanda,
tetapi ada juga yang menebak justru rakyatlah yang tewas. Karena
penonton dianggapnya mungkin akan keliru, BSF menganjurkan
agar produsernya (PT Inem Film) menambahi akhir cerita ini
dengan teks ”Ternyata penjajah licik dan ingkar janji. Penduduk
setempat ditumpas”. Menginginkan film itu lolos sensor, produser
menyetujui usul BSF. Jadilah film itu muncul dengan tambahan
kata-kata itu.
Selain mengubah atau menambah adegan dalam film, cara
lain yang banyak dilakukan oleh lembaga sensor adalah memotong
bagian tertentu yang dipersoalkan dalam film. Pemotongan ini
kerap menimbulkan film kehilangan bentuk dan roh aslinya. Salah
satu contoh menarik adalah sensor yang menimpa film ”Matahari-
Matahari” (Sutradara Arifin C. Noer, 1985). Film ini berkisah
tentang urbanisasi. Arifin berusaha mengkontraskan kehidupan di
kota yang kejam dengan desa. Bagian awal film ini menceritakan
kehidupan desa yang damai. Sampai muncul Sarkim, warga desa
yang merantau ke kota dengan membawa perhiasan. Kedatangan
Sarkim ditemani oleh Kokom, seorang penyanyi dangdut. Kedatangan
Sarkim dan Kokom ini memancing warga untuk meninggalkan
desa dan mengadu nasib di kota. Di Jakarta, Warga bersama
isterinya ( Iyom) berada di bawah pengaruh Sarkim yang jadi raja
244
pengemis. Kehidupan rumah tangga Warga terancam. Iyom dituduh
main gila dengan laki-laki lain. Warga marah dan meninggalkan
anak isterinya. Setelah Warga pergi, pondokan Iyom terbakar. Maka
keluarga ini tercerai berai. Sarkim menjerumuskan Warga menjadi
pembunuh bayaran , hidup mewah dan tinggal bersama wanita
impiannya, Kokom. Ketika sadar bahwa semua ini ulah Sarkim,
Warga membunuh Sarkim dan masuk penjara. Akhir film ini, Iyom
meninggalkan Jakarta dan kembali ke desa. Ia memulai kehidupan
baru bersama anaknya.
Film ini sempat tertahan beberapa lama di BSF. Film ini dinilai
banyak memuat dialog dan adegan yang bisa mempertajam
kesenjangan sosial. Film ini akhirnya bisa beredar setelah beberapa
adegan dan dialog dipotong oleh BSF. Pemotongan ini menyebabkan
nuansa dari film menjadi hilang. Lewat film ini, Arifin
sebenarnya ingin menceritakan sebuah tragedi dan juga rasa
pahit. Nuansa ini hilang karena beberapa dialog yang dinilai BSF
mempertajam kesenjangan sosial dibuang oleh BSF. Dialog-dialog
yang mempertegas kemuraman gubuk pengemis dan kepengapan
nasib mereka menjadi hilang. Jadinya film ini bukan cerita tentang
sebuah tragedi. Apalagi ada satu adegan yang menggambarkan
betapa irigasi di desa berlangsung dengan lancar, dan bagaimana
gemerlapnya lalu lintas di kota. Rasa pahit yang mulai tercicip
ketika gubuk atau asrama pengemis terbakar, urung jadi napas
kisah ini.42
Berikut (Tabel 2) adalah sejumlah film non-seks/kekerasan
yang pernah bermasalah dengan BSF,
42 Ibid.
245
Film ini sebenarnya sudah lolos sensor dari BSF, hanya
dilarang beredar oleh Departemen Penerangan. BSF
memandang film ini tidak masalah. Hanya pihak Departemen
Penerangan yang tidak membolehkan film ini
beredar. Film ini melukiskan kekejaman tentara Jepang
semasa pendudukan di Indonesa 1943-1944, dikhawatirkan
dapat membuat marah pihak Jepang. Oleh Departemen
Pene¬rangan dipandang dapat menganggu hubungan
baik Indonesia-Jepang. Kedutaan Jepang sendiri tidak
pernah secara resmi melakukan protes atas isi film ini.
Film ini diminta oleh BSF untuk diubah judulnya. Judul
film ini berubah berkali-kali. Dari ”Matinya Seorang
Pegawai Negeri”, ”Ilalang”, hingga ”Renungkanlah si
Mamad”. Film ini berkisah tentang seorang pagawai negeri
yang jujur yang terus menerus merasa berdosa telah
melakukan korupsii. Meksi korupsi yang dilakukannya
kecil. Judul ”Matinya Seorang Pegawai Negeri” dinilai
oleh lembaga sensor sensitif dan bisa menimbulkan
penafsiran yang keliru tentang pegawai negeri.
Film ini sempat tertahan di BSF selama sepuluh tahun.
Baru pada tahun 1985, film ini boleh beredar. Film ini
berkisah tentang Max Havelaar yang menentang sistem
kolonialisme saat itu. Film ini mengundang kontroversi.
Diantaranya mempertontonkan bahwa orang Belanda
baik dan pejabat pribumi buruk. Oleh BSF, salah satu
adegan dalam film ini yang mengkontraskan adegan
kotbah di gereja dengan penindasan di Lebak, bisa memancing
permusuhan agama.
Film ini tertahan beberapa tahun di BSF. Sempat beberapa
kali berganti judul. Mula-mula ”Bandot Tua”, kemudian
menjadi ”Bandot”. Bisa lolos sensor setelah mengalami
pemotongan yang nyaris memotong semua isi film. Film
ini berkisah tentang seorang pensiunan jenderal. Dengan
bahasa karikatural, film ini banyak mengkritik kehidupan
pensiunan jenderal tersebut—misalnya memiliki
1972
1973
1975
1977
Romusha
Si Mamad
Max Havelaar
(Saijah dan
Adinda)
Cinta Biru
1
2
3
4
No Judul Tahun
Produksi Catatan
Tabel 2. Film Nonseks yang Pernah Bermasalah dengan Sensor
246
simpanan dan sebagainya. Film ini dipersoalkan karena
menggambarkan pensiunan jenderal secara buruk.
Meski sudah lolos sensor setelah melalui beberapa
pemotongan BSF, film ini oleh Kopkamtib dilarang
beredar di wilayah hukum Kodam Jaya. Film ini juga
menjadi perhatian Kopkamtib. Pada 1983, film ini baru
boleh diputar. Film yang dibintangi oleh Rendra ini bercerita
soal pencarian jati diri anak muda. Kodam Jaya
menilai film ini mengandung unsur propaganda, agitasi
dan menghasut masyarakat, khususnya generasi muda.
Bahkan Kopkamtib mensinyalir film ini mempromosikan
ajaran komunisme.
Film ini belum sempat diproduksi. Karena rencana
produksi dalam bentuk skenario tidak disetuji oleh Departemen
Penerangan. Departemen Penerangan. Wasdri
berkisah soal pemuda dari satu desa di Jawa Tengah
yang hidup terlunta dan menggelandang di Jakarta.
Cerita Wasdri diangkat dari kisah nyata. Departemen
Penerangan menilai cerita Wasdri mempertentangan
kesenjangan sosial.
Beberapa bagian dari film itu diubah agar bisa lolos
sensor. Film ini oleh Bapfida Yogyakartadilarang
beredar di Yogyakarta Film ini diangkat dari kisah
nyata pemerkosaan Sum Kuning di Yogyakarta. Kasus
perkosaan itu sendiri pernah menjadi peristiwa yang
sangat menghebohkan. Film ini dilarang beredar dengan
alasan bisa membawa pengaruh buruk bagi pelajar yang
menontonnya.
Film ini selama enam tahun tertahan di BSF. Akhirnya
lolos sensor setelah dipotong di banyak adegan dan
mengganti judulnya. Judul asli dari film ini adalah ”Koruptor-
Koruptor”. Film ini dengan gaya karikatural
menceritakan korupsi, kecurangan dalam sebuah perusahaan.
Film ini tertahan lama di BSF karena banyak
terdapat kritik sosial yang disajikan secara tajam. BSF
menilai film ini bisa menimbulkan gambaran yang keliru
terhadap pejabat pemerintah.
Film ini tertahan hampir lima tahun di BSF. Setelah mengalami
pemotongan, baru lulus sensor dan boleh die-
1977
1977
1978
1978
1978
Yang Muda
Yang Bercinta
Wasdri
Perawan Desa
Petualang-Petualang
Bung Kecil
5
6
7
8
9
247
darkan pada 1983. Film ini berkisah mengenai seorang
anak muda yang idealis. Ia menginginkan pembaruan,
melawan feodalisme di sekitarnya. Ia aktif berpidato di
banyak tempat dan membala kaum buruh. Film ini banyak
memuat kritik sosial. Oleh BSF, film ini dipandang
mempertentangkan kelas sosial.
Film ini sempat tertahan selama empat tahun di BSF.
Setelah produsernya melakukan protes dan mengalami
pemotongan beberapa adegan, barulah film ini lolos
sensor. Cerita film ini berkisar pada aksi seorang polisi
untuk menumpas sendikat narkotika. Film ini dipersoalkan
karena banyak kritik sosial terutama kepada pejabat.
Selain itu BSF menilai film ini diwarnai banyak adegan
kekerasan.
Film ini diangkat dari Novel terkenal, Arjuna Mencari
Cinta. Departemen Penerangan keberatan dengan pemakaian
judul ini, dan meminta judul film diganti. Dari
segi isi tidak ada persoalan dari BSF. Film ini berkisah
tentang kehidupan cerita cinta remaja. Tidak ada yang
istimewa dari jalinan cerita dan isi film ini. Yang dipersoalkan
hanya pemakaian judul film. Oleh Departemen
Penerangan pemakaian kata Arjuna (dalam judul dan
nama tokoh utama film) dinilai bisa menghina tokoh pewayangan,
Arjuna.
Film ini sempat tertahan di BSF selama beberapa tahun.
Film ini lolos setelah BSF meminta agar ending film diberi
teks. Film ini bercerita mengenai kisah percintaan antara
Jaka (Ray Sahetappy) dengan Gadis (Dewi Yull), anak
seorang tukang cuci. BSF mempersoalkan akhir cerita
itu, dimana Jaka membopong Gadis yang dikelilingi oleh
rakyat yang ketakutan. Semenbtara di latar belakang
tampak barisan serdadu Belanda dengan bedil terhunus.
Ending ini menurut BSF menimbulkan kebingungan,
apakah Jaka dan Gadis tewas ditembak Belanda, ataukah
rakyat yang tewas. BSF meloloskan film ini dengan syarat
di akhir film itu diberi teks tambahan ” Ternyata penjajah
licik dan ingkar janji. Penduduk setenpat ditumpas”.
Film ini teloh lolos sensor. Bapfida Jawa Timur melarang
film ini beredar di wilayahnya. Film ini dilatarbelakangi
oleh skandal yang menghebohkan di tahun 1980-an yang
1978
1978
1980
1981
Jurus Maut
Mencari Cinta
Gadis
Kabut Ungu
di Bibir Pantai
10
11
12
13
248
melibatkan perwira polisi Komdak X, Jawa Timur. Bapfida
Jawa Timur menilai film ini bisa menimbulkan gambaran
yang keliru terhadap aparat keamanan.
Film ini sempat tertahan di BSF dan berganti judul beberapa
kali sebelum lolos sensor.Isi film ini adalah kisah
seorang wanita yang terjurus dalam dunia malam/pelacuran.
BSF tidak mempersoalkan isi dan dan adegan
dalam film ini. Yang dipersoalkan adalah pemakaian
judul film yang bisa menimbulkan salah pengertian di
kalangan umat Islam.
Film ini sempat tertahan di BSF. Setelah melalui beberapa
pemotongan, film ini baru bisa beredar. Kisah film ini
adalah tentang kehidupan kota dan desa. Film ini dinilai
oleh BSF cenderung mempertajam perbedaan sosial.
BSF mempersoalkan film ini bukan karenanya isinya.
Tetapi judul film. Semua film ini berjudul Duta Besar.
Sempat berganti beberapa judul lain (seperti Hapuslah
Air Matamu, Kemesraan, Suamiku Duta Besar) akhirnya
diloloskan dengan judul Suami. Isi film ini adalah tentang
kisah affair seorang duta besar. Ia melakukan affair
akibat tidak mendapat perhatian isterinya yang seorang
wanita karir. BSF hanya mempersoalkan pemakaian
judul film (versi awal) yakni Duta Besar. Judul ini, oleh
BSF dinilai bisa mendeskriditkan profesi duta besar.
Semua film ini berjudul ”Kiri Kanan OK”. Pihak Departemen
Penerangan keberatan dengan pemakain
judul ini. Agar lolos sensor, judul film diubah menjadi
Kanan Kiri OK. Film Kanan Kiri OK ini adalah film humor
yang dibintangi oleh sejumlah pelawak. Tidak jelas
alasan yang dipakai Departemen Penerangan melarang
pemakaian judul ”Kiri Kanan OK”. Kemungkinan karena
kata kiri di masa itu dianggap tabu.
Yang dipersoalkan dalam film ini adalah judul. Judul
awal film ini adalah Nyoman dan Presiden. Judul ini
diminta diubah oleh Departemen Penerangan. Film ini
baru bisa diedarkan setelah judulnya diubah menjadi
Nyoman dan Merah Putih. Film ini berkisah tentang keinginan
seorang anak dari Bali untuk bertemu dengan
presiden. Setelah melewati berbagai keheboan akhirnya,
1981
1985
1988
1989
1989
Surga Dunia
di Pintu Neraka
Matahari-Matahari
Suami
Kanan Kiri
OK
Nyoman Cinta
Merah Putih
14
15
16
17
18
249
si anak di akhir cerita bisa bertemu dengan presiden. BSF
sendiri tidak mempersoalkan isi dan judul film ini. Tetapi
pihak Departemen Penerangan keberatan. Alasannya,
Presiden adalah institusi yang terhormat yang tidak bisa
dipakai sembarangan.
Sumber: dioleh kembali dari Eryanto, Ibid.
Kontrol Terhadap Media
Secara perlahan aktivitas intelijen Kopkamtib kian menancapkan
kukunya di mana-mana. Pada 1974 kekuasaan Kopkamtib untuk
meninjau lisensi penerbitan pers (Surat Ijin Terbit, atau SIT), yang
sebelumnya hanya untuk daerah-daerah tertentu di Indonesia,
diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap tahun semua lisensi
penerbitan pers harus melalui peninjauan Kopkamtib dan lisensi
tersebut dapat setiap saat segera ditangguhkan atas wewenang
komadan Kopkamtib daerah setempat.
Setiap wartawan wajib melapor setiap saat, sebelum agen Kopkamtib
datang dan diinterogasi. Bentuk dasar interogasi biasanya
diputuskan oleh petugas Kopkamtib, namun pemukulan selama
masa interogasi bukan tidak lazim. Dan intelijen dapat mengancam
pemilik media dengan pencabutan linsensi pers atau dengan kerugian
fisik. Selain itu, semua penerbitan baru harus atas persetujuan
Menteri Penerangan dan sejak 1974 tindakan keras dilaksanakan
dengan hanya mengeluarkan satu lisensi baru untuk satu penerbit.
Hal ini diikuti dengan kebijakan penarikan kembali seluruh iklan
pemerintah dan perusahaan swasta diharuskan menarik semua
iklannya dari suatu media massa, apabila petugas Kopkamtib yakin
adanya ancaman terhadap keamanan nasional atau merusak nama
baik pemerintah. Kopkamtib juga mengeluarkan ketentuan yang
mengatur bahwa surat kabar pemerintah yang mencerminkan garis
pemerintah sampai titik koma, tidak akan menghadapi hambatan
sirkulasi, malah setiap departemen pemerintahan diwajibkan berlangganan
surat kabar pemerintah.
250
Dalam hal pemberitaan, petugas Kopkamtib mengeluarkan
penjelasan resmi kepada wartawan tentang kasus-kasus nasional
terpenting seperti invasi ke Timor Timur, status tahanan politik
dan pemilihan umum. Dalam momen-momen seperti ini kehadiran
para wartawan dianggap sebagi suatu kewajiban dan ucapan aparat
wajib untuk ditulis. Walau semua penjelasan resmi tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum resmi, tetapi di dalam iklim persuasif
intimidasi di Indonesia, mereka tentu merasakan pengaruh yang
diharapkan sehingga garis Kopkamtib bisa secara jelas disampaikan
kepada masyarakat.
Aparat intelijen juga menggunakan pers sebagai alat bagi para
anggotanya untuk melakukan penyamaran dengan berpura-pura
menjadi wartawan. Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara,
koran Suara Karya, koran Angkatan Bersenjata, koran Merdeka (sejak
era 80-an) dan juga sejumlah media nasional lain dalam media
yang menyediakan kartu pers bagi sejumlah aparat intelijen. Pada
umumnya anggota intelijen yang menyamar sebagai wartawan ini
mempunyai posisi yang istimewa di kantor. Ia biasanya dibenci
oleh sesama wartawan di tempat bekerja, namun disayang oleh
pemimpin redaksi karena umumnya sering memberikan info-info
eksklusif dan menjadi penghubung media dengan pejabat.
Sejak pengendalian pers dilakukan ada banyak hal yang
berubah, khususnya jika menelusuri perubahan perundangundangan
pers dari tahun 1982 sampai 1966. Namun walau sudah
ada perubahan dalam perundang-undangan pers, Kopkamtib tetap
memakai kekuasaannya untuk melarang penerbitan surat kabar
dan majalah, meskipun praktik peringatan dan pecabutan SIUPP
(yang menjadi permanen) dikeluarkan oleh Menteri Penerangan
di bawah hukum yang memberlakukan adanya persyaratan lisensi
sebagai cara khusus untuk mengintimidasi pers sejak 1978.43
43 Tampaknya ada beberapa fungsi pers yang dianggap penting oleh penguasa Orde Baru.
Antara lain, pertama, bahwa pers itu meningkatkan imajinasi mereka yang berkuasa
251
Ada banyak peristiwa politik yang melalui operasi penggalangan
intelijen dan politik pembinaan media berhasil tidak diredam dan
tak muncul di media. Atau kalau muncul, umumnya saat dalam
persidangan, berita yang dipublikasikan tak ada hubungnya dengan
peristiwa yang sesungguhnya terjadi. Berita yang dimunculkan di
media adalah berita yang sudah mendapatkan pengarahan dari
penguasa. Barangkali bisa ditelaah kembali beberapa berita yang
sangat mencolok, antara lain pemberitaan mengenai penembakan
misterius pada sepanjang 1982-1984 yang oleh media dilaporkan
berdasarkan keterangan pihak penguasa dan intelijen adalah
merupakan ekses dari perang antar geng. Namun Soeharto, dalam
bukunya, justru menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan
perintahnya untuk menghabisi preman yang telah meresahkan
rakyat.44
Beberapa peristiwa besar lainnya yang pantas disebut adalah
Peristiwa G30S, pembunuhan massal, kasus pembantaian di
Purwodadi, pembunuhan Jendral KKO Hartono dan pembunuhan
sejumlah tokoh politik lainnya, kasus pemerkosaan Sum Kuning
di Yogyakarta, peristiwa Malari, integrasi Timor-Timur, peristiwa
Tanjung Priok, pembunuhan Dice, peristiwa Lampung, peristiwa
pengadilan Sawito,45 peristiwa Haur Koneng, peristiwa Santa Cruz,
peristiwa penyerangan Kantor PDI pada 27 Juli 1996, pembunuhan
tentang kekuasaannya. Dalam anggapan mereka, bila pers tak dikuasai maka pers akan
dipakai oleh orang lain untuk mengancam kekuasaannya. Kedua, pers meningkatkan
imajinasi dari orang yang tidak berkuasa bahwa mereka diwakili oleh pers. Ketiga,
meningkatkan imajinasi pers itu sendiri bahwa ia adalah wakil rakyat, wakil orang kecil,
dan sebagainya. Lihat Daniel Dhakidae, ”Negara dan Kecemburuannya Kepada pers:
Suatu Tinjauan Ideologis” dalam Heri Akhmadi (ed.), Ilusi Sebuah Kekuasaan, ISAI dan
Pusham Universitas Surabaya, Jakarta, 1977.
44 Lihat G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. (ed.), Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya,
Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta, 1989.
45 Kasus Sawito (nama lengkapnya: Sawito Kartowibowo) pada 1976 yang disebut-sebut
sebagai si Ratu Adil ini dari sisi liputan sangat menarik untuk dikaji. Media memberitakan
252
kyai-kyai NU yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi.
Jelas, dalam berbagai liputan media mengenai peristiwa tersebut,
media tak melaporkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan
hanya melaporkan keterangan versi intelijen yang dalam hal ini
disampaikan oleh pejabat militer.
Dalam pemberitaan mengenai Peristiwa G30S, harian
Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha yang jelas dikuasai intelijen
militer mempunyai sumbangan yang tak kecil dalam membangun
kebohongan demi kebohongan. Terutama mengenai aksi di luar
batas kemanusiaan yang dilakukan para perempuan ”sundal”
yang tergabung dalam Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di
Lubang Buaya saat menyiksa pada jenderal.46 Apalagi kedua media
kasus Sawito seolah-olah hanya sebagai ulah dari seorang pengikut kebatinan yang tak
rasional. Sawito diberitakan mendapatkan wahyu lantas meminta Presiden Soeharto
turun dari jabatan dengan melibatkan dukungan tanda tangan sejumlah tokoh antara
lain Mohammad Hatta (mantan wapres), Prof. Dr. Buya Hamka (Ketua MUI), Kardinal
Yustinus Darmoyuwono (Ketua MAWI) Raden Said Tjokrodiatmodjo (Ketua Sekretariat
Kerja Sama Kepercayaan Indonesia), Dr. T.B. Simatupang (Ketua Dewan Gereja Indonesia)
dan sejumlah lainnya. Apa yang terjadi sesungguhnya tak pernah diungkap oleh media.
Apalagi kemudian pengadilan Sawito yang digelar pada 1977 hingga perrengahan 1978
penuh rekayasa dengan mengabaikan keharusan dihadirkannya sejumlah saksi kunci.
Jaksa melancarkan sejumlah tuduhan aneh dengan sejumlah saksi yang telah direkayasa.
Dengan demikian masyarakat tak pernah tahu bahwa di balik kasus Sawito, sebetulnya
ada tuntutan dari sejumlah tokoh masyarakat bahwa Presiden Soeharto sebaiknya
mundur dari jabatannya akibat berbagai penyelewengan yang dilakukannya serta
kemerosotan kondisi moral bangsa. Pada saat itu, Muhammad Hatta telah menyatakan
kesediaannya untuk sementara waktu memimpin sebuah pemerintahan presidium.
Soeharto dilaporkan sangat marah dengan Sawito yang pernah dekat dengannya dan
menuduhnya telah melakukan serangan-serangan yang bersifat personal. Sawito dan
sebagian orang yang mendukung pernyataan dalam dokumen ”Menuju ke Keselamatan”
ditangkap, dan yang lainnya mendapat intimidasi dan kemudian menarik dukungan
mereka pada Sawito. Dalam hal ini Soeharto mengerahkan kekuatan intelijen dan aparat
militernya. Tentang kasus sawito bisa dibaca Sumi Narto, Sawito: Ratu Adil, Guru Uji,
Tertuduh, CV Aneka SMG, Semarang, 1978. Lihat juga: R.E. Elson, Suharto: Sebuah Biografi
Politik, Pustaka Minda Utama, Jakarta, 2005, hlm. 416-423.
46 Bagian ini saya kutip dari Stanley, ”Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh
dan Setan: Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka” dalam
253
tersebut kemudian dikutip berbagai suratkabar, dengan sejumlah
tambahan seperti mata dicungkil dan lain-lain, tersebut betul-betul
membuat pembaca mual, marah, sekaligus bergidik.47 Tak ada yang
bisa membayangkan bahwa ada manusia yang bisa berbuat kejam
di luar batas kemanusian seperti itu. Banyak di antara mereka yang
membayangkan para perempuan pelaku kekejaman itu bukan
manusia. Mereka lebih mirip sebagai setan perempuan yang jahat,
kuntilanak (sundel bolong). Apalagi belakangan, ditambah dengan
pemberitaan tentang meninggalnya Ade Irma Nasution akibat
berondongan peluru para pembunuh yang menyasar pimpinan
Angkatan Darat, Jendral AH Nasution.
Mayjen Soeharto, menanggapi berita mengenai kekejaman
tersebut dengan menyatakan, ”Jelaslah bagi kita yang menyaksikan
dengan mata kepala, betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan
oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan Gerakan
30 September.”48 Yang jadi pertanyaan, betulkah cerita itu sebuah
fakta? Apa bukan sekadar fiksi ”ajaib” dari sebuah imajinasi yang
hebat? Yang jelas, dari sisi jurnalistik, berita tersebut bukan hanya
meragukan, tapi sulit untuk dipertanggungjawabkan.49 Sejumlah
SejarahNo 9/Th 2002, Masyarakat Sejarawan Indonesia. Lihat juga Saskia E. Wieringa,
Penghancuran Organisasi Perempuan di Indonesia (ed.), Kalyanamitra dan Garba Budaya,
Jakarta, 1999.
47 Kutipan ini ”konon” dimuat oleh berbagai media massa untuk mengutuk Gerakan
G30S. Kutipan ini di kemudian hari jadi mahsyur lantaran banyak penulis mengutip
ulang, termasuk penggambaran adegan dalam film ”Pengkhianatan G 30 S/PKI” yang
disutradarai Arifin C. Noer. Secara detil. kutipan ini bisa dibaca kembali pada Soegiarso
Soerojo, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, Penerbit Antar Kota, Jakarta, September
1989, hlm. 219 dan 228 (edisi buku saku).
48 Lihat: Berita Yudha, 5 Oktober 1965. Sebagai catatan, perlu saya kemukakan di sini, bahwa
hingga kini tak semua orang bisa mengakses dokumen media massa pada kurun 1964-
1966. Untuk mengaksesnya perlu izin khusus dan persetujuan dari aparat intelijen. Saya
sendiri tak tahu apa alasan dasar dari kebijakan yang ganjil bagi dunia akademis ini.
49 Secara jurnalistik berita tersebut bertentangan dengan prinsip cover both side, balancing
of reporting dan dan prinsip dasar check and recheck. Narasumber berita tersebut hanya
254
kalangan menyatakan cerita tersebut lebih merupakan sebuah fiksi
yang sengaja dihadirkan untuk memberi nuansa teror, sekaligus
melegalisasi terror yang lebih kejam terhadap mereka yang dituduh
bertanggungjawab atas pembunuhan para ”Pahlawan Revolusi”.
Dalam hal ini, sejumlah kalangan mensinyalir, agen intelijen
Amerika (CIA) terlibat. 50
Kampanye atas kekejaman itu bukan saja dibuat atas dasar
kebohongan dan cerita rekaan semata, tapi memang sengaja dirancang
untuk menyulut kemarahan umum terhadap kaum
komunis dan sekaligus menyiapkan panggung pembunuhan
besar-besaran dengan alasan ”dendam rakyat”.51 Gelombang pembunuhan
massal yang ’konon” merupakan aksi balas dendam
ada dua, yaitu pengakuan Gatut Sukrisno dan seorang perempuan bernama Jamilah.
Keduanya berstatus ”tersangka”, yang sebelumnya mengalami proses interograsi hebat.
Sama sekali tak ada nuansa jurnalisme investigative yang dilakukan para wartawan
untuk melacak kembali kebenaran atas ”fakta” tersebut, kecuali sumber militer berdasar
interograsi yang didahului dengan serangkaian penyiksaan.
50 Ada banyak bahan yang mengungkap keterlibatan intelijen AS dalam upaya penggulingan
Soekarno. Di antaranya ditulis oleh para sejarawan terkemuka tentang Indonesia
seperti George Turman Mc. Kahin dan Audrey Kahin (Subversion as Foreign Policy). Juga
pengakuan mantan anggota CIA, B. Hugh Tovar, ”The Indonesian Crisis of 1965-1966: A
Retrospective” dalam International Journal of Intelligence and Counter-Intelligence Volume
7 No 3, Fall 1994. Yang paling mutakhir, tentu saja adalah disertasi Greg Poulgrain yang
menyimpulkan bahwa pemegang skenario utama penjatuhan Soekarno adalah pihak
Inggris. Lihat Greg Poulgrain, The Genesis of Konfrontasi, Crawford House Publishing Pty
Ltd, NSW, Australia, 1998. Namun, khusus menyangkut penyebaran fitnah terhadap PKI
dan Gerwani bisa dilihat pada Peter Dale Scott, ”The United States and the Overthrow
of Sukarno, 1965-1967”, tesis pada University of California, 1984. Perlu juga dibaca
Geoffry Robinson, ”Some Arguments Concerning U.S. Influence and Complicity In the
Indonesian ’Coup’ of October 1 1965”, (paper). Tentunya sama sekali tak boleh diabaikan
adalah pengakuan A. Latief soal keterlibatan Soeharto dalam pledoinya pada 1975. Dalam
hal ini perlu juga dibaca sejumlah tulisan Prof. Wim. F. Wertheim, di antaranya adalah
ceramahnya di Amsterdam pada 23 September 199o yang kemudian diterbitkan sebagai
suplemen Arah No 1 Tahun 1980 dengan judul ”Sejarah Tahun 65 Yang Tersembunyi”.
51 Peter Dale Scott, Op cit. Barangkali perlu juga ditelusuri sebuah studi penting tentang
operasi CIA di Indonesia yang pernah dilakukan McCehee. Lihat juga Ralp McGehee,
”The CIA and the White Paper on Salvador” dalam The Nation, 11 April 1981.
255
”rakyat” terhadap kelompok komunis yang terjadi pada 1965-
1967 sendiri sebetulnya lebih merupakan sebuah hasil manipulasi
kebenaran. Sebab, faktanya operasi ini dilakukan oleh pasukan elit
Angkatan Darat yang melakukan gelombang ”pergerakan” dari
arah Jawa Barat ke Bali. Pasukan yang dipimpin langsung oleh
Sarwo Edhi ini dalam melakukan operasinya dengan mengerahkan
para pemuda setempat. Ada banyak kesaksian yang menceritakan
bagaimana operasi pembersihan ini dilakukan secara brutal, tanpa
mengindahkan hukum dan penghormatan hak asasi, dan lebih
merupakan aksi balas dendam yang tak jelas juntrungannya.52
Fiksi soal kekejaman yang dijadikan fakta itu bertahan puluhan
tahun lamanya dan dikutip berulang-ulang oleh para wartawan dan
kalangan sejarawan.53 Fakta dan fiksi jelas dua hal yang berbeda.
Fakta asli sebetulnya bisa diungkap melalui publikasi hasil otopsi
tim medis terhadap jenasah enam jenderal dan seorang perwira
yang dikubur di Lubang Buaya di kawasan Halim. Namun fakta ini
sepertinya secara sengaja disembunyikan rapat-rapat.
52 Kesaksian atas peristiwa dahsyat ini bisa dilihat pada Clifford Geertz, After the Fact,
Harvard University Press, 1995, atau Geoffry Robinson (1995), M.R. Siregar (1995), Robert
Cribb (1990), Julie Southwood & Patrick Flanagan (1983), juga sebuah tulisan Soe Hok Gie
yang menggunakan nama samaran Dewa. Lihat Dewa, ”Di Sekitar Peristiwa Pembunuhan
Besar-Besaran di Bali”, Mahasiswa Indonesia, Edisi Minggu II dan III, Desember 1967. Lihat
juga kesaksian salah satu anggota komisi pencari fakta, Oei Tjoe Tat dalam Pramoedya
Ananta Toer & Stanley Adi Prasetyo (ed.), Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno,
Penerbit Hasta Mitra, Jakarta, 1995. Buku terakhir ini penting karena ada bagian yang
bercerita bahwa tuntutan sebagaimana yang dikemudian hari dikenal sebagai Tritura
telah dimulai pada Desember 1965, jauh sebelum 11 Maret 1966 dan lebih merupakan
skenario yang didukung oleh Panca Tunggal, yaitu gabungan pemerintahan lokal yang
kini lebih lazim disebut sebagai Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).
53 Hanya harian Sinar Harapan pada 13 Desember 1965 yang menyangkal hal ini dan memuat
hasil visum tim dokter secara lengkap, tapi tampaknya terjadi tekanan hingga setelah itu
harian ini kembali memberitakan versi yang ”baik dan benar”. Soal tanggal di sini saya
tak bisa merechecknya, karena tak memiliki akses terhadap dokumentasi media massa
yang masih berstatus ”tertutup”. Andalan saya hanya keterangan dalam desertasi Sakia.
Lihat: Saskia (1999).
256
Baru pada 1987, seorang Indolog dari Universitas Cornell, Ben
Anderson, mengungkapnya dan menimbulkan kehebohan.54 Dari
hasil visum tim dokter yang diketuai Brigjen TNI dr Roebiono Kertapati
didapat keterangan bahwa cerita soal penyayatan kelamin
oleh anggota Gerwani merupakan isapan jempol belaka. Kelamin
semua jenasah utuh. Malah ada sebuah jenasah yang kelaminnya
belum disunat. Diduga karena almarhum memang beragama Kristen.
Tentang bola mata yang copot, hal itu disebabkan saat jenasah
dimasukkan ke sumur posisinya adalah kepala terlebih dulu.
Tim dokter yang memeriksa keadaan jenasah merasa ketakutan
dengan adanya tekanan lewat pemberitaan tentang penyayatan
penis para jendral yang sama sekali tak terbukti. Mereka mengaku
menemui kesulitan dengan penyusunan laporan akhir otopsi, sebab
berita yang dilansir media massa dan kemudian berkembang di
masyarakat sudah terlanjur misleading.55
Dalam Kasus 27 Juli, semua media massa mengutip ucapan
pejabat tinggi militer dan intelijen sebagai kebenaran. Tuduhan
bahwa PRD adalah kelompok komunis yang militan, gerombolan
setan gundul, dan kelompok pengacau keamanan dilansir berbagai
media tanpa memberikan kesempatan pada PRD dan keluarga
aktivis PRD untuk membela diri. Hebatnya, dalam situasi seperti
ini beberapa media mengutip ucapan Kassospol ABRI, Letjen TNI
Syarwan Hamid, yang mengatakan, ”Saya bisa tahu bahwa mereka
itu komunis hanya dari mendengar cara mereka bernyanyi atau
bersiul.”56 Media dan wartawan saat itu seperti bungkam saat
54 Lihat Ben Anderson, ”How Did the General Die” dalam Indonesia No 43, April 1987. Lihat
juga fotokopi hasil lengkap hasil otopsi (visum et repertum) pada Lampiran IV buku M.R.
Siregar, Tragedi Manusia dan Kemanusiaan, Penerbit Tapol (Edisi II), London, 1995.
55 Tentang detil proses otopsi dan ketakutan yang dialami tim dokter bisa dibaca pada
pengakuan mantan anggota tim dokter, Prof. Dr. Arief Budianto (dh. Liem Joe Thay)
dalam wawancaranya dengan majalah D&R. Lihat: ”Meluruskan Sejarah Penyiksaan
Pahlawan Revolusi” dalam D&R, 3 Oktober 1998.
56 Lihat Terbit dan Republika, 1 Agustus 2000.
257
menerima ”pengarahan” dan kebohongan versi militer, meski di
antara wartawan banyak yang jadi saksi bahwa pelaku penyerbuan
Kantor DPP PDI adalah pasukan militer yang menyamar.
Dari sisi jurnalistik, Indonesia adalah sebuah negeri desas-desus,
tempat di mana batas antara kebenaran dan ketidakbenaran
begitu tipis. Banyak orang membicarakan tentang praktek korupsi
yang merajalela di hampir semua lini pemerintahan, tapi tak ada
satu pun koruptor yang bisa ditemukan untuk kemudian dijatuhi
hukuman. Tapi toh negeri ini berkali-kali dianugerahi ”kehormatan”
sebagai negeri terkorup nomor satu di dunia. Begitu pula
para konglomerat yang dituduh menggelapkan uang negara masih
bebas berkeliaran, malah ada yang masuk dalam struktur pemerintahan
baru.
Sejumlah pengamat asing menyatakan bahwa praktek korupsi
di kalangan pejabat telah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa.
Praktek ini telah dimulai pada jaman Orde Lama oleh kalangan
pejabat militer dan menghebat di jaman Orde Baru pada awal 1970-
an di mana Indonesia mengalami booming minyak. Seluruh proyekproyek
pembangunan di-mark-up, bantuan dari negara asing dan
lembaga donor asing mengalami kebocoran sampai sekitar 40%.
Namun, sesuai dengan perkembangan iklim politik Orde baru
yang kian represif, wartawan Indonesia selama puluhan tahun
terlanjur tak terbiasa dengan pola penyelidikan (investigation). Wartawan
Indonesia juga sama sekali tak mengenal provetic journalism
sebagaimana diterapkan para wartawan di negara maju. Dalam
meliput konflik elit politik, wartawan lebih banyak mengutip ucapan
para tokoh elit politik. Tokoh elit seolah merupakan representasi
dari rakyat Indonesia. Asumsi seperti ini membawa dampak
terseretnya rakyat ke wilayah pertikaian elit.
Sejumlah pengamat media menyatakan para wartawan di
Indonesia lebih banyak mempraktekkan talking jurnalism, yaitu
jurnalisme omongan yang lebih merupakan kutipan atas pernyataan
258
seorang tokoh atau pejabat dan counter pakar atas pernyataan
tersebut, atau sebaliknya. Pola kerja dan liputan wartawan Indonesia
yang hanya berdasarkan pada omongan ini membuat news paper
diplesetkan sebagai views paper. Artinya, media lebih memberitakan
tentang persepsi atau pikiran ketimbang menghadirkan kenyataan
sosiologis. Sebuah berita direkonstruksi berdasar ucapan dan
pikiran para narasumber.
Sejak pengungkapan kasus korupsi Pertamina oleh harian
Indonesia Raya pada 1974, praktis tak ada lagi berita semacam
itu.57 Semua media tunduk di bawah kontrol pemerintah. Dalam
ini Kopkamtib melalui Departemen Penerangan dan Kejaksaan
Agung menjadi semacam lembaga pembina utama pers di
Indonesia. Bersamaan dengan hal ini pada awal 1980-an muncul
wacana tentang perlunya pers di Indonesia menganut sistem pers
Pancasila, yakni sistem pers yang tidak menganut model libertarian
dan juga bukan otoritarian tapi lebih mendekati model pers yang
”bebas tapi bertanggung jawab”. Namun apabila diteliti lebih lanjut
sesungguhnya apa yang dinamakan sebagai pers Pancasila itu tak
lain adalah pers yang mentolelir adanya sensor dan kontrol dari
pemerintah (lihat Tabel 3 berikut).
Di bidang media pertelevisian juga muncul fenomena baru di
mana penguasa Orde Baru sepertinya membuka ruang kebebasan
baru, namun sesungguhnya sama sekali tidak. Pada November
1988, Presiden Soeharto memberikan kesempatan kepada putraputrinya
untuk bekerja sama dengan sejumlah pengusaha yang
loyal dan dipercayainya untuk mengelola siaran percobaan TV
swasta. Tak seberapa lama stasiun swasta pertama di Indonesia,
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), muncul. Stasiun TV ini
57 Tentang koran perjuangan Indonesia Raya di bawah pimpinan Mochtar Lubis yang akhirnya
dibredel setelah pemberitaan mengenai Peristiwa Malari 1974 bisa dibaca pada Ignatius
Haryanto, Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran Indonesia Raya, LSPP, Jakarta, 1996.
259
Tanggung-
Otoritarian Libertarian jawab Sosial Soviet-Totalitarian Pers Pancasila
Berkem-bang
Muncul Dari
Di Inggris pada
Abad XVI dan
XVII, dipraktekan
secara luas di
dunia dan masih
dipraktekan di
beberapa tempat
saat ini
Filsafat kekuasaan
monarkhi
absolut, kekuasaan
pemerintahan
absolut, atau
kedua-duanya
Di Inggris, setelah
1688 dan kemudian
di AS dan di berbagai
tempat lain di
dunia, terutama berkembang
di Eropa
Barat
Sejumlah ide tulisan
Milton, Locke,
Mill dan filsafat
umum tentang rasionalisme
dan hak
asasi manusia
Di AS pada Abad
XX
Tulisan WE
Hocking, Komisi
Kebebasan Pers,
para pelaksana
media dan kode
etik
Di Uni Soviet
hingga sebelum
keruntuhannya. Di
Jerman pada jaman
Nazi dan di Italia
pada jaman fasisme
Mussolini
Pemikiran Marxis-
L e n i n i s - S t a l i n i s
dengan campuran
pikiran Hegel dan
pandangan yang
mendominasi Rusia
pada Abad XIX
Di Indonesia sejak pasca Malari
1974, di mana. Dipraktekkan secara
masif sejak jaman Menpen
Ali Murtopo dan diteruskan secara
lebih canggih oleh Harmoko
Chauvinisme bahwa bangsa
Indonesia adalah bangsa yang
unik, yang tidak ini dan tidak itu
serta mempunyai Pancasila sebagai
pegangan hidup rakyatnya.
Sejak 1978 dite-tapkan kebijakan
untuk setia P-4 yang disebut
“Eka Prase-tya Pancakarsa”.
Dibentuklah BP-4 dan BP-7 dan
laboratorium Pancasila di IKIP
Malang (bandingkan dengan
“Manipol Usdek” dan “Jubir Usman”
pada jaman Orla..
Tabel 3. Lima Paradigma Pers di ”Dunia”58
58 Di sini kata ”dunia” sengaja diberi tanda kutip, sebab Pers Pancasila itu adalah sebuah model yang mengada-ada (tepatnya: diadaadakan).
Dalam teori pers hanya dikenal 4 model saja. ”Pers Pancasila” yang sebetulnya lebih mirip gabungan antara pers otoritarian
dan pers Soviet-totalitarian. Kalau pun ada yang membedakan pers Pancasila dengan keduanya adalah cara pengendaliannya yang
unik dan keberhasilannya untuk menjinakkan pers hingga muncul berbagai macam istilah mulai ”pers tiarap”, ”pers kepiting”,
260
Tujuan Utama
Yang Berhak
Menggunakan
Media
Pengawasan
Media
Mendukung dan
memajukan kebijakan
pemerintah
yang berkuasa
dan mengabdi
pada negara
Siapa saja yang
punya lisensi dari
kerajaan atau ijin
lain yang mengancam
itu
Melalui ijin-ijin
pemerintah, serikat
kerja, dan
Memberi informasi,
menghibur dan
berjualan. Tetapi terutama
untuk membantu
menemukan
kebenaran dan
mengawasi pemerintaH
Siapa saja yang
punya kemampuan
ekonomi untuk
menggunakannya
Dengan “proses pelurusan
sendiri untuk
mendapat-kan
kebenaran” dalam
“pasar ide yang bebas”,
serta melalui
Memberi informasi,
menghibur
dan berjualan, tapi
terutama untuk
mengangkat konflik
sampai tingkatan
diskusi
Siapa saja yang
ingin mengatakan
sesuatu
Melalui pen-dapat
masya-rakat, tindakan
(gugatan)
kon-sumen, etika
profesionalisme
Memberi sumbangan
bagi keberhasilan
dan
kelanjutan sistem
sosialis Soviet dan
terutama bagi kediktatoran
partai
Anggota partai
yang loyak dan ortodoks
Pengawasan dan
tindakan politik
atau ekonomi oleh
pemerintah
Mendukung dan memperkuat
politik pemerintah dengan meniadakan
oposisi. Ideologi yang
ditekankan adalah pembangunan
dan stabilisasi. Ruang
yang tersisa merupakan ruang
hiburan.
Lembaga representasi negara
atau swasta yang telah dikontrol
dan teruji loyalitasnya. Pers
diminta menandatangani ikrar
kesediaan untuk dibina pemerintah
(Deppen)
Pengawasan melalui keten-tuan
SIT (kemudian SIUPP) dan STT,
imbauan/ tegur-an/panggilan
terhadap redak-si, teror dan penangkapan
wartawan, penutupan
perusahaan, pengendalian organisasi
wartawan. Dalam paradigma
Gramscian, pemerintah mengembangkan
apa yang disebut sebagai
“kekuasaan hegemonis”.
”pers pembajakan” dan lain-lain. Kita bisa melihat bagaimana UU No 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang No 11
Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers tak lebih merupakan proses adaptasi dari UU Pokok Pers Orde Lama yang
ciri-cirinya irip dengan Pers Otoritarian. UU No 21 Tahun 1982 bahkan hanya mengubah sejumlah istilah penting Orde Lama yang
dikemudian hari diadaptasi dan dijadikan jargon dan kata kunci utama Orde Baru yang lebih terkesan halus, permifis, hati-hati serta
261
Hal Yang Dilarang
Kepemilikan
Perbedaan
Utama Dengan
Teori Lainnya
Kritik terhadap
mekanisme politik
dan para pejabat
yang berkuasa
Swasta perorangan
atau umum
Media massa dianggap
sebagai
alat untuk melaksanakan
kebijakan
pemerintah, walaupun
tidak harus
dimiliki oleh
pemerintah
Penghinaan, ke-cabulan,
keren-dahan moral
dan pengkhianatan
pada masa perang
Swasta perorangan
Media massa adalah
alat untuk mengawasi
pemerintah
dan memmenuhi
berbagai kebutuhan
masyarakat lainnya
Invasi serius terhadap
hak perorangan
yang dilindungi
dan terhadap kepentingan
vital masyarakat
Perorangan, ke-cuali
jika peme-rintah harus
mengambil-alih
demi kelangsungan
pelayanan terhadap
masyarakat
Media harus menerima
tanggungjawabnya
terhadap
masyarakat; dan kalau
tidak, harus ada
pihak (orang) yang
mengusahakan agar
media mau menerimanya
Kritik-kritik terhadap
tujuan partai
yang dibedakan dari
taktik-taktik pertai
Kelompok masyarakat
Mediamassa adalah
milik negara
sepenuhnya dan media
yang dikontrol
sangat ketat sematamata
dianggap sebagai
kepanjangan
tangan negara
Pemberitaan tentang first family
(keluarga Cendana), perpecahan
elit, praktek KKN, masalah
SARA, isu sakitnya kepala negara,
skandal pejabat tinggi dsb
Perusahaan organ negara dan
swasta loyalis negara, atau kelompok
swasta yang kehilangan
daya kritisnya
Korporatisme negara sangat
dominan kepada setiap komponen
pers. Mulai dari pembentukan
wadah tunggal organisasi
wartawan, SPS hingga pengelompokan
wartawan dalam segmentasi
departeman pemerintah.
Unsur pemerintah (dalam hal ini
diwakili perorangan kroni penguasa)
menguasai saham kepemilikan
media dan ikut mendikte
isi redaksional
terlihat seolah-olah lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Lebih detil pembahasan mengenai pers otoritarian, libertarian,
tanggung jawab sosial dan Soviet-totalitarian lihat: Fred Ss. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, Empat Teori Pers,
Penerbit PT Intermasa, Jakarta 1986.
262
dimiliki Bambang Trihatmojo, anak ke-3 Soeharto dari kelompok
bisnis Bimantara. Pada 1989 menyusul lahir Surya Citra Televisi
(SCTV) yang sahamnya 80% dimiliki pengusaha Henri Pribadi yang
dekat dengan Soeharto dan 20% dipegang oleh saudara Soeharto,
Sudwikatmono.
Berangkat sebagai pay TV di mana pemirsa harus berlangganan
dekoder untuk bisa menonton, pada Agustus 1990 RCTI memproklamirkan
diri sebagai free TV. Tak seberapa lama kemudian
giliran anak tertua Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak
Tutut), memutuskan untuk memproklamirkan berdirinya Televisi
Pendidikan Indonesia (TPI). Cara TPI bersiaran merupakan caracara
yang paling kasar di mana seluruh sistem transmisi TPI
menggunakan apa yang dimiliki TVRI. Semula TPI hanya melakukan
siaran pagi sekitar 4,5 jam di mana pada jam-jam tersebut TVRI tak
ada program siaran. Namun kemudian TPI meningkatkan waktu
siarannya menjadi 8 jam per hari. Meski mengusung nama sebagai
televisi pendidikan pada kenyataannya siaran TPI saat itu hanya
bermuatan pendidikan sebanyak 38% saja.
Dua stasiun TV swasta lain tak lama kemudian ikut menyusul.
Pada 1993 Anteve memulai siaran perdananya dan pada 1995 Indosiar
menyusul. Sebagaian besar saham Anteve (Cakrawala Andalas
Televisi) dimiliki oleh Bakrie Group yang memiliki kedekatan
dengan istana dan sebagian lagi dimiliki oleh Agung Laksono yang
merupakan kader Golkar. Siaran Anteve semula dibatasi hanya
boleh menjangkau kawasan Sumatra Selatan sebagaimana ijinnya,
namun pada kenyataannya Anteve bersiaran dari Jakarta dan bisa
ditangkap ke mana-mana. Sedangkan Indosiar, sebagian besar
sahamnya dimiliki oleh Salim Grup yang merupakan pengusaha
paling dekat dengan Soeharto.
Para pengusaha, termasuk anak-anak Soeharto, yang memiliki
stasiun TV swasta tersebut menolak semua upaya Deppen untuk
membatasi jangkauan siaran. Ketegangan memuncak pada 1996-
263
1997 ketika DPR menyelesaikan RUU Penyiaran yang pertama.
Presiden Soeharto menolak menandatangi RUU tersebut dan
mengembalikannya ke DPR guna direvisi.
Beberapa media yang di mata penguasa dianggap mencoba
menimbulkan ”huru-hara” dengan mengungkap hal-hal yang
menjadi aib kekuasaan seperti kasus korupsi, skandal politik, aib
keluarga Cendana dan kekejaman tentara mendapat tindakan
tegas.59 Mulai dari dari pemanggilan dan intimidasi pemimpin
redaksi hingga pembredelan media.60 Sejak awal 1990 sudah menjadi
kelaziman bahwa setiap instansi militer bisa mengeluarkan imbauan
baik melalui faksimili, pesan pager maupun telepon ke kantor
redaksi yang berisi permintaan agar media tak memberitakan halhal
tertentu yang dianggap akan bisa merugikan instansi militer,
negara, mempermalukan keluarga Cendana, atau bermuatan
konflik SARA.
Secara prinsip pemerintah Orde Baru menjalankan lima model
kontrol terhadap pers. Pertama adalah kontrol untuk memasuki
sektor industri media bagi para pelaku bisnis. Antara lain melalui
59 Surat izin terbit majalah Tempo pada 12 April 1982 dicabut oleh Sukarno SH lantaran
pemberitaan mengenai Peristiwa Lapangan Banteng. Namun berkat hasil pengarahan
Dewan Pers yang mengeluarkan semacam kesepakatan dengan pimpinan majalah Tempo
berisi kesediaan untuk ikut menjaga stabilitas nasional dan mengutamakan kepentingan
negara di atas kepentingan Tempo, SIT kembali dicairkan. Saat Surat Ijin Usaha Penerbitan
Pers (SIUPP) majalah Tempo dibatalkan pada 21 Juni 1994 gara-gara skandal mark-up
pembelian kapal perang eks Jerman Timur, Menteri Penerangan Harmoko membuka
sejumlah daftar dosa majalah Tempo. Antara lain disebutkan bahwa majalah Tempo sejak
Agustus 1980 tercatat telah muncul 40 jenis pelanggaran terdiri atas 39 pelanggaran
pemberitaan yang berkaitan dengan Polkam dan 1 pemberitaan berkaiatan dengan SARA.
Hal ini mencerminkan bahwa Deppen sesungguhnya merupakan lembaga kontrol politik
negara terhadap media dan pemberitaan. Lihat Fajar Nursahid, ”Konflik Negara dengan
Pers di Indonesia”, Skripsi S-I pada Fisip Universitas Diponegoro, 1998.
60 Salah satu media yang pernah mengalami represi dan ancaman langsung dari Mabes ABRI
Cilangkap adalah Majalah Jakarta-jakarta saat menurunkan investigasi mengenai korban
kekerasan Peristiwa Santa Cruz yang terjadi pada 12 November 1991. Saat itu pimpinan
264
penciptaan penghalang politik bagi yang ingin turut mengambil
bagian. Selain hambatan ekonomi yang alamiah dari pasar dan
berbagai ketentuan finansial, penguasa Orde Baru juga menciptakan
ketentuan politik bagi mereka yang ingin menjadi pemain pasar
dalam industri media antara lain dengan kebijakan pemberlakuan
SIUPP secara selektif berdasar kriteria politik tertentu.
Kedua adalah kontrol terhadap individu dan kelompok pelaku
profesional (wartawan), melalui mekanisme seleksi dan ketentuan
(antara lain keharusan menjadi anggota PWI).61 Juga kontrol
penunjukkan individu-individu untuk menduduki jabatan tertentu
dalam media milik pemerintah. Ketiga adalah kontrol terhadap
isi serta isu pemberitaan melalui berbagai mekanisme. Keempat,
kontrol terhadap sumber daya antara lain berupa monopoli kertas
oleh pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa (antara lain
Bob Hasan dengan Aspex Papers-nya). Kelima, kontrol terhadap
akses ke pers berupa pencekalan tokoh-tokoh oposan tertentu agar
tidak tampil dalam pemberitaan pers.62
Kelompok Kompas-Gramedia, Yakob Oetama bahkan menewarkan pengembalian SIUPP
majalah Jakarta-jakarta kepada Menpen Harmoko. Namun Harmoko menolak dan ”hanya”
meminta agar tiga redaktur yang dianggap bertanggungjawab atas penurunan berita
tersebut dicopot dari pekerjaannya. Secara detil lihat Seno Gumira Ajidarma, ”Jakartajakarta
& Insiden Dili” dalam Seno Gumira Ajidarma, Bila Pers Dibungkam Sastra Harus
Bicara, Bentang,Yogyakarta, 1998, hlm. 48-94.
61 Ketika pada 1988 terjadi benturan kepentingan antara kelompok Sudharmono dengan
Benny Murdani, terjadi viktimisasi yang luas di kalangan pegawai negeri dan politikus
lokal yang kemudian merembet ke media massa. Dilaporkan terjadi aksi pembersihan
terhadap orang-orang yang berindikasikan tidak bersih lingkungan antara April sampai
Agustus 1988. Dalam kurun ini ada 37 staf Deppen dinyatakan memiliki indikasi terlibat
G30S/PKI dan 14 lainnya dinyatakan tak bersih lingkungan. Lihat: Kompas 27/9/1988.
Bahkan majalah Tempo edisi 12/11/1988 melaporkan adanya perluasan screening yang
kemudian memunculkan kepanikan sosial. Lihat Ariel Heryanto, State Terrorism and
Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging, Roudledge, New York, 2006, hlm. 57.
62 Lihat Dedy N. Hidayat, ”Politik Media, Politik Bahasa Dalam Proses Legitimasi dan
Mendeligitimasi Rejim Orde Baru” dalam Sandra Kartika dan M. Mahendra, Op cit., hlm.
44-45.
265
Kontrol Penerbitan dan Peredaran Buku
Penerbitan buku dan perkembangan dunia ilmiah adalah hal
yang saling berkaitan. Buku adalah masa depan. Pada bukulah
seharusnya orang menuliskan pengalaman, angan-angan dan
pengetahuannya. Apa pun itu. Pada bukulah generasi masa depan
seharusnya menemukan catatan-catatan tentang kehidupan dan
tingkah-polah makhluk yang pernah hidup sebelum mereka.63
Pemerintah Orde Baru, barangkali bisa disebut sebagai pemegang
rekor dalam soal pelarangan buku. Selama hampir 31 tahun,
Orde Baru telah melarang lebih dari 2.000 judul buku.64 Pelarangan
pertama dimulai Orde Baru tak lama setelah pecah Peristiwa G30S,
yaitu pada 30 November 1965. Saat itu Pembantu Menteri Pendidikan
Dasar dan Kebudayaan Bidang Teknis Pendidikan, Drs. K.
Setiadi Kartohadikusumo, melarang 70 judul buku.
Pelarangan ini kemudian disusul dengan pelarangan ”membabi
buta” terhadap semua karya dari 87 pengarang yang dituduh
sebagai bagian kelompok kiri yang harus dilibas habis dari bumi
Indonesia yang bersendikan Pancasila. Kebijakan ini tampaknya
terus berlangsung hingga kini, yaitu melarang buku bukan karena
isinya tapi lebih dikarenakan ”noda politik” si penulis, si editor dan
sang penerbit. Suatu hal yang sama sekali tak ada hubungannya
dengan isi buku.
Yang menarik, pelarangan semua karya 87 pengarang yang
ditandatangani tokoh yang sama pada 6 Desember 1965 tersebut
63 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak jaman Fuad Hassan selalu mengritik lambatnya
upaya penerbitan buku di Indonesia. Beberapa Mendikbud mengritik, Indonesia kalah
jauh dibandingkan dengan India (yang secara GNP berbeda jauh), baik secara kuantitas
maupun kualitas menerbitkan buku. Lihat: Stanley, ”Orde Baru 31 Tahun, 2000 Judul
Buku Dibredel”, Opini Tempo Interaktif, Edisi 29/01 – 14/Sep/1996.
64 Ibid. Lihat juga Human Rights Watch, Academic Freedom in Indonesia; Dismantling Soeharto-
Era Barriers, Human Rights Watch Report, Agustus 1988.
266
bukan merupakan suatu keputusan yang berdiri sendiri, tapi merupakan
suatu lampiran dari keputusan yang dikeluarkan sebelumnya,
yaitu Keputusan No. 1381/1965. Dalam lampiran itu juga disertakan
nama 21 pengarang yang buku-bukunya harus dimusnahkan
dari seluruh ruang perpustakaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Tak ada catatan yang pasti, berapa judul yang dimusnahkan
pada periode 1 Oktober hingga 6 Desember 1965 setelah meletusnya
Peristiwa G30S. Karena semua dokumentasi buku telah musnah.
Sebagian besar dibakar habis. Baik oleh penguasa, maupun oleh
pemiliknya sendiri yang ketakutan ketahuan memiliki atau
menyimpannya. Tapi diperkirakan lebih dari 500 judul buku telah
”dinyatakan” sebagai terlarang. Baik secara langsung, maupun
dengan ”hanya” menyebutkan nama sang pengarang saja.
Pada 28 Desember 1978, Menteri Perdagangan dan Koperasi
Radius Prawiro mengeluarkan Surat keputusan Menteri No. 286/KP/
XII/78 yang berisi tentang larangan mengimpor, memperdagangkan
dan mengedarkan segala barang cetakan dengan aksara Cina.
Alasannya, untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan
kebudayaan Indonesia demi kesatuan dan persatuan bangsa serta
peningkatan pembinaan kesatuan bahasa nasional. Keputusan itu
kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya pengaturan teknis
melalui Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri No. 01/
DAGLU/KP/III/1979.
Jumlah buku terlarang kian membengkak setelah tak lama
kemudian, pada Maret 1967, pemerintah Orde Baru mengeluarkan
sebuah kebijakan yang merupakan tindak lanjut upaya penumpasan
semua pengaruh G30S, khususnya di bidang mental ideologis. Saat
itu, Tim Pelaksana/Pengawasan Larangan Ajaran Komunisme/
Marxisme-Leninisme dan Marxisme-MaoTseTungisme mengeluarkan
sederetan daftar buku dan majalah dalam dan luar negeri.
Daftar tersebut melibatkan ratusan buku yang terlarang untuk
267
disimpan, diedarkan dan diperdagangkan di wilayah hukum DKI
Jaya. Total yang masuk dalam daftar berjumlah 174 judul. Karya
sastra hanya berjumlah 13 judul, termasuk di antaranya beberapa
karya Pramoedya Ananta Toer dan Utuy Tatang Sontani. Rekor ini
secara perlahan, tapi pasti, terus menanjak. Baru pada dekade 1980-
an grafik menunjuk kurva yang agak mendatar, yaitu rata-rata ada
14 buku yang dilarang per tahun. Rekor 1980-an hanya disamai oleh
tahun 1986. Pada tahun itu ada 26 buku dinyatakan terlarang.
Buku apa yang dilarang? Ada kesan semua buku bisa dilarang.
Maklum, dari judul-judul buku yang dilarang, bisa ditarik
gambaran bahwa isi, sifat dan topik buku yang dilarang begitu
luas. Sedangkan dari sudut alasan dan tuduhan yang digunakan
sangat plastis dan lentur sehingga semua hal bisa dikenai tuduhan
yang sama. Mulai dari buku pendidikan seks yang diedit seorang
tokoh pendidik, karya ilmiah, roman sejarah, novel imajinasi liar
maupun buku ”kuning”, semuanya kena. Jadi bukan hanya bukubuku
seks, macam majalah semacam Hustler atau Penthouse atau
karya kacangan novel Nick Carter atau sastra seks jalanan stensilan
terkenal macam karya Valentino, Any Arrow dan Anjar Any yang
bisa ditemukan di sudut-sudut jalan dan terminal bus pada akhir
1970-an hingga 1990-an. Tapi juga buku yang sebetulnya masuk
dalam kategori ”seni fotografi” macam buku Madame Syuga yang
memuat gambar-gambar ”indah” janda almarhun Sukarno, Ratna
Sari Dewi.
Dan yang cukup mencengangkan, bila dilihat dari ragam
”benda” yang dilarang ternyata bukan hanya buku tapi juga kliping,
majalah, koran, buletin, jurnal, almanak, kaset rekaman dan
bahkan selebaran gelap serta pamflet. Dalam dekade 80-an, yang
paling banyak dilarang adalah buku dan kaset yang berbau ajaran
keagamaan.65
65 Barangkali kurun ini bisa dicermati lebih lanjut dengan adanya tekanan terhadap
kelompok agama tertentu dan pemaksaan diterimanya asas tunggal oleh pemerintah.
268
Beberapa karya akademis yang bisa disebutkan di sini antara
lain adalah buku sejarah. Agaknya sejarah merupakan wilayah
yang rawan untuk selalu dibatasi, meski itu berada dalam ruang
akademis. Antara lain Di Bawah Lentera Merah yang merupakan
skripsi sarjana muda Soe Hok Gie pada Jurusan Sejarah, Fakultas
Sastra, Universitas Indonesia. Juga buku tentang Tan Malaka yang
merupakan disertasi doktor ahli sejarah Harry Poeze yang kini
menjabat sebagai Direktur KITLV di Belanda, Militer dan Politik di
Indonesia karya Harold Crouch, Kapitalisme Semu karya Yoshihara
Kunio, Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer, Teologi
Pembebasan, Sejarah, Metode, Praksis dan Isinya yang merupakan
skripsi Frater Wahono Nitiprawiro, Amir Sjarifoeddin Pergumulan
Imannya dalam Perjuangan Kemerdekaan yang merupakan tesis
Frederick Djara Wellem, serta Indonesia the Rise of Capital karya
Richard Robison yang masih belum diterbitkan dalam edisi
Indonesia. Juga buku yang sebetulnya merupakan dokumentasi
karya beberapa sastrawan lama macam Tempo Doeloe ikut terkena
getahnya, hanya karena ia dihimpun oleh Pramoedya Ananta Toer
dan diterbitkan oleh PT Hasta Mitra.
Alasan pelarangan itu nyaris seragam, yakni merupakan
tulisan yang menyesatkan, memutarbalikkan sejarah, merendahkan
pemerintah Orde Baru dan pimpinan nasional. Tapi suatu proses
peradilan yang bersifat akademis tak pernah digelar. Demikian
juga para guru besar atau dosen pembimbing dan pejabat kampus
tak ada satu pun yang memberikan reaksi.
Ketika karya Pulau Buru Pramoedya Ananta Toer Bumi Manusia
diedarkan untuk pertama kalinya pada 2 Agustus 1980, Kadit
Polkam Kejaksaan Agung langsung mengontak penerbitnya, PT
Hasta Mitra dan meminta agar buku tersebut distop peredarannya
sambil menunggu clearance dari pihak Kejaksaan Agung. Namun
karena tak ada berita lebih lanjut, pada 25 Agustus Hasta Mitra
kembali mengedarkannya. Muncul sambuat positif dari kalangan
269
pers dan masyarakat, termasuk harian Angkatan Bersenjata yang
memuat sejumlah ulasan tentang novel tersebut. Namun hal itu
tak berlangsung lama, karena sejumlah media mendapat imbauan
untuk tak mengulas karya Pram tersebut.
Dalam rapat panitia kerja tetap (Panjatap) di lingkungan Menko
Polkam pada 9 September 1980, Menko Polkam menyampaikan
bahwa aparat keamanan menilai isi buku Pram tersebut mengandung
”pertentangan kelas”. Rapat juga mengimbau agar Departemen
Pendidikan dan kebudayaan segera melarang peredaran
buku tersebut di wilayah kerjanya. Tak lama kemudian, Kejaksaan
Agung mencekal buku tersebut pada bulan Mei 1981 melalui SK
No. Kep-052/JA/5/1981. Penerbit dan editor buku Bumi Manusia
mendapat panggilan dari kejaksaan Agung dan menjalani proses
interograsi.66
Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) mengomentari
buku Bumi Manusia dengan keras. Pramoedya dinilai masih
belum menunjukkan kemauannya untuk melepaskan ideologi
komunisnya, bahkan berusaha untuk menonjolkan diri sebagai tokoh
melalui karya tulisnya. Selain itu, Dephankam menilai bahwa
masih terdapat kelompok penyanjung buku Bumi Manusia secara
berlebih-lebihan dengan tujuan komersial agar masyarakat mau
membeli buku tersebut dengan harga tinggi tanpa memikirkan
ekses gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat ditimbulkannya.
Karena itu Dephankam menganjurkan agar masyarakat tetap
waspada akan ancaman komunis yang tetap merupakan bahaya
laten, yang penetrasinya kembali dapat melewati cara-cara dalam
berbagai bentuk antara lain lewat kebudayaan dan kesusastraan.67
66 Jaringan Kerja Budaya, Menentang peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia, Elsam, Jakarta,
1999, hlm. 112-113.
67 Lihat Tinjauan Teritorial edisi September 1980. Buletin terbatas ini adalah terbitan
Dephankam.
270
Nama penerbit buku yang buku-bukunya paling banyak
dilarang, berdasar nisbah antara jumlah dan frekuensi buku
terbitan, tak ayal lagi dipegang oleh PT Hasta Mitra di Jakarta
yang menerbitkan karya-karya Pramoedya. Disusul oleh penerbit
UD Mayasari di Solo. Semasa hidupnya, pemilik UD Mayasari,
P. Bambang Siswoyo merupakan penulis sekaligus penerbit yang
bukunya paling banyak dilarang.68 Rekornya belum terpecahkan
hingga kini.
Sejak awal 1980, pemerintah tak lagi menggunakan palu godam
instansi macam Kementerian P&K atau Kopkamtib, tapi Kejaksaan
Agung. Sebab ketentuan hukum memang memberikan kewenangan
tunggal pada petugas Kejaksaan Agung untuk mengetik dan
mengeluarkan surat pelarangan buku. ”Peradaban hukum” tampaknya
bergerak maju, tapi pelarangan buku terus terjadi. Dalam
proses ini aparat intelijen ikut berperan.
Pada 2 Maret 1989 Kejaksaan Agung RI mengeluarkan sebuah
edaran yang mewajibkan setiap penerbit dan percetakan untuk
mengirimkan sebuah barang yang diproduksinya. Tapi tampaknya
banyak penerbit dan percetakan enggan memenuhi permintaan itu.
Maka pada 20 Oktober 1989, Jaksa Agung Sukarton Marmosudjono SH
membentuk sebuah clearing house. Tim clearing house beranggotakan
sembilan orang. Mereka terdiri dari wakil Kejaksaan Agung dari
Bidang Intelijen dan Pengawasan Mediamassa, Bakorstranas,
Bakin, Badan Intelijen ABRI, Departemen Penerangan, P&K serta
Departemen Agama.
Untuk mencegah buku-buku ”rawan” beredar, secara rutin
tim itu mengadakan rapat. Kecuali ada hal yang mendesak untuk
dirapatkan. Bila tak ada rapat, anggota tim bertugas meneliti dan
68 Penulis buku yang mantan wartawan ini meninggal dunia di Solo pada 1992. Buku-buku
yang diterbitkannya sendiri itu sebagian besar adalah analisis berita atau kumpulan
kliping koran dari berita-berita yang sebelumnya sudah pernah dipublikasikan oleh
media massa.
271
menilai semua barang yang tergolong barang cetakan. Antara
lain buku, buletin, brosur, poster, pamflet dan surat-surat yang
diumumkan. Hasil penelitian mereka jadi masukan bagi Jaksa
Agung untuk melarang bahan-bahan yang berkategori ”bisa
mengganggu ketertiban umum”. Menurut ketentuan, Jaksa Agung
sebelum melarang harus membaca ulang semua bahan tersebut.
Bagaimana etos kerja tim clearing house? Sangat lambat. Contohnya
adalah buku ”pelajaran” seks berjudul Pesona Seks Wanita
karya Dale Carnegie yang beredar sejak 1970 ternyata baru dilarang
Kejaksaan Agung sekitar 20 tahun kemudian. Budaya baca dan
memburu buku agaknya tak ada di kalangan anggota tim. Hal
ini diakui Kahumas Kejaksaan Agung dalam wawancara dengan
sebuah media.69
Batas ketentuan ”mengganggu ketertiban umum” pun nyaris
tak berbatas. Yaitu, semua hal yang bertentangan dengan konstitusi,
hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, yang
dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan ideologi, politik,
ekonomi, sosial dan budaya hankam. Rincian yang ada hanya
menjelaskan, yakni : bertentangan dengan Pancasila dan UUD
1945; yang mengandung dan menyebarkan ajaran atau faham
Marxisme/Leninisme-Komunisme yang dilarang oleh Tap MPR No.
XXV/MPRS/1966; merusak kesatuan dan persatuan masyarakat,
bangsa dan negara RI; merusak kepercayaan masyarakat terhadap
kepemimpinan nasional; tulisan atau gambar yang merusak akhlak
dan memajukan percabulan/pornografi; memberikan kesan anti-
Tuhan, antiagama dan penghinaan terhadap salah satu agama yang
diakui di Indonesia; yang merugikan dan merusak pelaksanaan
pembangunan yang tengah dilaksanakan dan hasil-hasilnya yang
69 Lihat majalah laporan utama majalah Jakarta-jakarta tentang pelarangan buku. Jakartajakarta,
edisi 21-27 September 1991.
272
telah dicapai, menimbulkan pertentangan suku, agama, ras dan
antar golongan (SARA); bertentangan dengan GBHN.
Namun bukan hanya itu, karena Kejaksaan Agung masih
memasukkan poin ”dan lain-lain” dalam rincian ketentuan
tersebut. Artinya, Kejaksaan Agung membuat sebuah ketentuan
yang memungkinkan dirinya memasuki semua wilayah secara
tak terbatas yang bisa dipakai melarang terbitan apa saja.
Setiap kali mengeluarkan larangan, pihak Kejaksaan Agung
selalu mencantumkan sejumlah ”pasal-pasal karet” dalam poin
”mengingat”. Pasal-pasal itu antara lain tercantum dalam Undang
Undang Anti-Subversi yang lebih dikenal sebagai UU Nomor 4
PNPS/1963, suatu undang-undang yang keberadaannya dalam
Orde Baru sangat kontroversial. Pasal-pasal yang bisa dipakai
melarang buku juga ada di sejumlah undang-undang dan keputusan
Presiden, misalnya UU Nomor 5 tahun 1991 atau Keppres Nomor
55 tahun yang sama.
Para pengedar buku terlarang pun bisa diancam dengan UU
Subversi, seperti yang pernah dialami tiga aktivis kelompok studi di
Yogyakarta (1989) yang ditangkap dan disiksa setelah mengedarkan
karya Pramoedya Ananta Toer. Artinya, setelah buku yang dilarang
dimasukkan dalam domain subversif, orang yang mengedarkannya
bisa dianggap sebagai berupaya menggoyah sendi-sendi negara
kesatuan RI. Padahal, dalam dalam rapat Polkam, para petinggi
negara selalu melaporkan situasi keamanan dan politik dalam
”keadaan aman, tertib, mantap dan terkendali”.70
70 Soal penangkapan, teror dan penyiksaan yang dialami tiga aktivis kelompok studi di
Yogyakarta yang dituduh sebagai pengikut komunis ini bisa dibaca pada Ariel Heryanto,
Op cit., hlm. 62-105.
273
Kontrol Terhadap Dunia Akademis
Pemberlakuan NKK BKK pasca gelombang protes mahasiswa
pada 1988, mengakhiri kampus sebagai pusat gerakan mahasiswa.
Dewan Mahasiswa dibubarkan dan diganti dengan Badan
Koordinasi Kemahasiswaan dengan menjadikan Pembantu Rektor
III (urusan kemahasiswaan) menjadi pembina lembaga baru
para wakil mahasiswa ini. Mahasiswa dilarang melakukan aksi
demonstrasi dan sebagai gantinya dianjurkan untuk melakukan
kegiatan-kegiatan penelitian. Meski di sejumlah kampus kotakota
besar di Jawa masih muncul perlawanan mahasiswa, namun
penguasa Orde baru akhirnya berhasil ”menormalkan” kampus.
Konsep NKK BKK ini kemudian diperkuat oleh Nugroho
Notosusanto melalui penerapan konsep ”Wawasan Almamater”
pada 1980 saat ia dipilih menjadi rektor Universitas Indonesia.71
Dengan demikian kampus menjadi wilayah yang benar-benar steril
dan tak boleh dimasuki oleh sejumlah tokoh yang dikenal vokal.
Pada tahun 1980-an ada sejumlah orang yang namanya masuk
dalam daftar hitam dan dilarang untuk diundang berbicara di
kampus. Mereka antara lain adalah Pramoedya Ananta Toer, WS
Rendra, Emha Ainun Najib, Abdul Hakim Garuda Nusantara,
Adnan Buyung Nasution, Roekmini K. Astoeti, Arief Budiman,
Arbi Sanit, dan George Junus Aditjondro.72
71 Penerapan konsep ini mengakibatkan sejumlah tokoh dilarang memasuki kampus. Hal
ini guna menghindari provokasi orang luar terhadap mahasiswa. Dalam bahasa Nugroho
dikatakan bahwa kampus adalah ”menara api’ yang harus menerangi dan menunjukkan
jalan kepada masyarakat sekitarnya seperti halnya sebuah mercu suar. Campur tangan
dari pihak luar ke kampus oleh Nugroho diibaratkan menjadikan kampus sebagai sebuah
”menara air” yang krannya bisa dibuka dan ditutup atau dikendalikan oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggungjawab.
72 Daftar hitam ini dibuat oleh pihak intelijen dan diberikan kepada pimpinan setiap
kampus. Lihat Human Rights Watch, Op cit., Bab X.
274
Berbagai terbitan mahasiswa di kampus yang tadinya dikenal
garang juga dinyatakan dilarang.73 Sebagai gantinya pihak pimpinan
universitas menerbitkan media yang langsung dikontrol oleh
rektor. Semua penerbitan harus mengajukan permohonan surat
tanda terdaftar (STT) di Departemen Penerangan di tingkat lokal.
Semua mahasiswa baru diwajibkan mengikuti penataran Pedoman
Penghayatan dan Pelaksanaan Pancasila (P-4) di mana mereka
harus mendengarkan ceramah-ceramah yang disampaikan para
Manggala,74 yang sebagian adalah anggota militer, secara top-down.
Menteri P dan K bersama dengan Menteri Dalam Negeri
dan Menteri Pertahanan mengeluarkan surat keputusan bersama
tentang pembentukan resimen mahasiswa (menwa) di kampuskampus
di Indonesia. Para pimpinan satuan mahasiswa umumnya
memiliki hubungan organisasional model matriks dengan rektorat
di satu pihak dan pimpinan Komando Daerah Militer (Kodim) di
lain pihak. Dengan pola seperti ini banyak anggota Menwa yang
berdasar talent scouting saat pendidikan dasar (latsar) kemiliteran
direkrut menjadi anggota intelijen. Para anggota intel kampus ini
biasanya memberikan laporan secara rutin kepada pihak Kodim
mengenai situasi keamanan di kampus dan juga nama-nama para
mahasiswa yang dianggap ”bermasalah”.75
73 Tercatat ada sejumlah penerbitan yang tidak tunduk kepada ketentuan yang ada dan
akhirnya menghadapi tindakan pembredelan dari pihak rektorat. Antara lain majalah
Arena di IAIN Kalijaga Yogyakarta (1987), majalah Imbas di UKSW Salatiga (1987), majalah
Balairung di UGM Yogyakarta (1993) ,koran Ganesha di ITB Bandung (1994).
74 Istilah ”manggala” ini agaknya sengaja diciptakan untuk membedakan para pengajar
Pancasila dengan guru biasa. Manggala berarti ”pengajar utama” yang juga berarti adalah
orang-orang yang memiliki kekuatan penyelamat untuk memberi berkat, membersihkan
dan menjamin keberhasilan maupun naskah suci yang memurnikan atau menyucikan
mereka yang mendengar atau membacanya. Dalam hal ini yang jadi super menggala tak
lain adalah Soeharto sendiri. Lihat Dhaniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam
Negara Orde Baru, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
75 Lihat juga eksplorasi dan hasil penelitian Josep Saunders dalam Human Rights Watch, Op
cit., Bab VIII dan Bab IX.
275
Untuk meningkatkan kontrol terhadap kehidupan kampus dan
dunia akademis pada awal 1980 pihak keamanan juga mengeluarkan
ketentuan tentang diperlukannya ijin dari kepolisian bagi setiap
pertunjukan, seminar maupun pertemuan di luar maupun di dalam
kampus. Pihak penyelenggara harus mengajukan surat permohonan
ijin acara dengan melampirkan daftar panitia secara lengkap dan
fotokopi identitas ketuanya kepada pihak Polres. Pihak kepolisian
kemudian akan meneruskan surat tersebut ke pihak Kodim,
Korem atau Kodam, tergantung dari urgensi dan topik yang akan
diangkat. Bila dianggap berbahaya ijin tak akan dikeluarkan hingga
saat penyelenggaraan. Bila panitia ngotot untuk mewujudkan acara,
polisi pada umumnya akan segera membubarkannya.76
Dalam hal penelitian juga muncul berbagai hambatan. Para
mahasiswa dan peneliti tak bebas melakukan untuk melakukan
penelitian. Termasuk penelitian tentang buku-buku yang dilarang.
Bahkan untuk keperluan referensi akademis sekali pun. Mahasiswa
dan peneliti yang bermaksud menggunakan referensi dan membukabuka
halaman buku terlarang yang tersimpan di Perpustakaan
Nasional harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari badan intelijen
Bakin, Kejaksaan Agung dan Kepala Perpustakaan Nasional. Kerap
kali diperlukan rekomendasi khusus dari Bakorstanas dan Badan
Intelijen ABRI. Itu artinya yang bersangkutan harus menjalani
screening test dari sejumlah lembaga yang terkenal angker.
Kontrol juga dilakukan terhadap para mahasiswa dan peneliti
asing yang akan melakukan penelitian di Indonesia. Para peneliti
yang berkewajiban mendapatkan visa itu umumnya melampirkan
proposal penelitian mereka saat mengajukan permohonan visa di
kedutaan besar Indonesia setempat. Selain itu, mereka juga harus
mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
76 Lihat FORUM-ASIA, Indonesia 50 Years After Independence: Stability and Unity on a Culture
of Fear, FORUM-ASIA, Bangkok,1995, hlm. 146-150.
276
Indonesia (LIPI) sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan
surat rekomendasi bagi peneliti asing.
Unsur intelijen di kedutaan lazimnya akan membaca dan
memeriksa proposal yang diajukan para mahasiswa atau peneliti itu.
Bila topiknya dianggap berpotensi bisa menimbulan ”huru-hara”,
maka pihak Departemen Luar Negeri akan segera mengeluarkan
memo kepada LIPI agar tak mengeluarkan surat rekomendasi yang
diperlukan. Dalam sejarah adanya nota memo hampir pasti LIPI
tak pernah menolaknya. Hal ini menunjukkan adanya hegemoni
dunia dan kerja intelijen terhadap dunia akademis. Bisa dipastikan
bahwa sebuah riset tak akan pernah bisa dijalankan tanpa ada surat
ijin dari LIPI dan persetujuan dari Bakin.77
LIPI sendiri mempunyai sebuah tim yang bertugas untuk
mempelajari, menilai dan mengeluarkan keputusan untuk
memberikan atau menolak pemberian rekomendasi penelitian
bagi para mahasiswa atau peneliti asing yang akan melakukan
penelitian di Indonesia. Bergabung dalam Tim LIPI ini antara lain
unsur Departemen Luar Negeri, Bakin, Badan Intelijen ABRI (BIA,
sekarang BIS), dan tentu saja Kopkamtib. Ada pun topik-topik yang
umumnya ditolak adalah topik yang dianggap bisa menimbulkan
resiko politik, misalnya penelitian terhadap kebenaran Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera) Papua.78
77 Lihat Vedi R. Hadiz dan Daniel Dhakidae, ”Kata Pengantar” dalam Ilmu Sosial dan
Kekuasaan di Indonesia, Equinox Publishing, Jakarta-Singapore, 2006, hlm. 11. Pada
21 Februari 1995 Soehartyo mengundang sejumlah orang LIPI untuk datang ke istana
kepresidenan dan secara formal menginstruksikan dilaksanakannya sebuah aturan
penelitian berkaitan dengan evaluasi pelaksaan Pemilu dan meminta agar beberapa
subyek penelitian tidak dipublikasikan. ”Karena LIPI adalah lembaga pemerintah yang
secara langsung bertabnggungjawab kepada saya,” ungkap Soeharto. Lihat Human
Rights Watch, Bab X.
78 Contoh ini dan beberapa contoh lain didapat dari hasil wawancara dengan Ketua Pusat
Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti.
277
Seorang mahasiswa doktoral asal Korea, Koh Young Hoon
juga pernah mengalami hambatan saat akan mengambil S-3 di
Universitas Indonesia, Jakarta. Akibat niatnya untuk mengangkat
Pramoedya Ananta Toer sebagai bahan kajian, para calon dosen
pembimbingnya merasa ketakutan dan satu per satu mundur hingga
ia memutuskan pindah ke Universitas Nasional (Unas) Jakarta.
Tapi kejadian kembali berulang dan mengakibatkan disertasi
Koh menjadi terkatung-katung. Ia kemudian terpaksa pindah ke
University Kebangsaan Malaysia. Baru di tempat terakhir ini ia
menyelesaikan disertasinya.79
Ilmu dan pelajaran yang dianggap kekiri-kirian juga terlarang
diajarkan di perguruan tinggi, sekali pun untuk alasan ilmiah dan
sekadar alat analisis. Pada 1987 di Universitas Kristen Satya Wacana
(UKSW) Salatiga, Dr. Arief Budiman mendapat berbagai serangan
karena dianggap mengajarkan Marxisme kepada para mahasiswa
pascasarjana di universitas tersebut.80
Pemerintah Orde Baru melalui aparat intelijen juga mencoba
melakukan penjinakkan terhadap ilmu sosial, ekonomi, dan sejarah.81
Semuanya lebih merupakan sebuah upaya untuk ”menormalkan”
kehidupan menurut pandangan Orde Baru tentang manusia dan
masyarakat yang disebut sebagai sistem Orde Baru. Menurut Daniel
79 Disertasi Koh Young Hoon ini akhirnya diterbitkan menjadi buku dan beredar luas di
Malaysia. Lihat Koh Young Hoon, Pemikiran Pramoedya Ananta Toer dalam Novel-novel
Mutakhirnya, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor, 1996.
80 Penyebab masalah ini bermula dari saat Arief Budiman mempermasalahkan beberapa
persoalan termasuk skandal moral yang dilakukan salah satu pimpinan kampus UKSW.
Rupanya pimpian kampus tidak terima dengan bocornya surat Arief ke mana-mana
termasuk kemudian dimuat di majalah Imbas terbitan Fakultas Teknik. Arief kemudian
didemo oleh sejumlah mahasiswa yang mengaku pro-rektor. Bukan hanya itu, rupanya
ada pihak-pihak di dalam kampus yang kemudian mencari kelemahan Arief Budiman dan
melaporkan soal pelajaran ilmu Marxisme tersebut kepada aparat intelijen. Dalam konflik
pemilihan rektor UKSW pada 1993, pihak yang pro-rektor mengunakan isu komunis
untuk menyerang sejumlah pengajar yang menolak terpilihnya Dr. John Ihalauw menjadi
rektor UKSW yang tak sesuai aspirasi civitas academica.
278
Dhakidae (Daniel 2003), normalisasi Orde Baru memberikan dampak
besar bukan saja kepada ilmu-ilmu sosial akan tetapi juga kepada
upaya mendisiplinkan ilmuwan sosial dan penelitian sosial. Terjadi
pertarungan antara cendekiawan dengan kekuasaan negara. Para
cendekiawan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas ilmu-ilmu
sosial berhadapan dengan kekuasaan negara terhadap ilmu sosial
dan ilmuwan sosial yang kadang dilihat sebagai ”juru selamat” dan
kadang sebagai ”keparat”.
Lebih lanjut, Daniel menyatakan bahwa semua hal dikontrol
oleh negara. Sejarah dikontrol, ilmu ekonomi dikendalikan,
historiografi dibekukan dan hampir-hampir dibunuh. Sebagai
akibatnya dalam satu gerak negara bukan saja mengatur ilmu-ilmu
sosial akan tetapi menjadi ”ilmuwan sosial” itu sendiri, menjadi
”ahli ilmu ekonomi”, ahli statistik dan lain-lain. Birokrat negara
menjadi ahli ilmu-ilmu sosial, ahli ilmu statistik, dan bahkan dia
juga menjadi seniman serta sastrawan sendiri.82
Dalam sejumlah kasus, para ilmuwan dan intelektual lebih
banyak menunggu Soeharto dawuh. Kasus gerhana matahari
total yang hanya berlangsung 1 kali dalam 100 tahun pada 1982
dan mengamuknya hama wereng pada 1993 memperkuat hal ini.
Saat itu tak ada satupun ilmuwan yang berinisiatif memberikan
penjelasan. Malah dalam kasus gerhana matahari, rakyat ditakuttakuti
agar tidak ke luar rumah apalagi melihat matahari karena
akan mengalami kebutaan secara langsung. Dalam kasus hama
wereng, para guru besar IPB justru manggut-manggut ketika Pak
Harto mengadakan temu-wicara dengan Kelompencapir di Bogor.
81 Baca juga mengenai penguasaan intelijen terhadap kalangan intelektual di Indonesia sejak
awal 1960-an yang kemudian memunculkan kelompok Mafia Berkeley sebagai mastermind
semua kebijakan Orde Baru dalam David Ransom, Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di
Indonesia, Koalisi Anti Utang (KAU), Jakarta, 2005. Sebelum diterbitkan oleh KAU tulisan
David Ransom telah beredar dalam bentuk stensilan pada awal 1980-an dan menjadi
bahan kajian penting di kalangan aktivis mahasiswa ketika itu.
279
Sepertinya para guru besar IPB takut dituduh mencuri start sebelum
Pak Harto memberikan kiat-kiat penanggulangan hama wereng
kapada rakyat secara langsung.
Dalam kasus gerhana total matahari pada 1982, masyarakat
diteror dan ditakut-takuti dengan berbagai keterangan yang
seolah-olah ilmiah bahwa menonton gerhana secara langsung akan
membuat mata jadi buta. Jadi lebih baik dan lebih aman menonton
gerhana melalui siaran langsung TVRI. Imbauan untuk sebaiknya
melihat gerhana melalui siaran TVRI ini juga digencarkan oleh
sejumlah doktar ahli mata dan pejabat Departemen Kesehatan. Juga
ada imbauan agar rumah-rumah penduduk sebaiknya menutup tirai
atau gorden dan mengunci pintu rumahnya rapat-rapat. Bahkan ada
banyak penduduk yang menutupi kaca jendelanya dengan kayu
tripleks. Yang menarik dari peristiwa ini adalah ketika menjelang
hari yang ditentukan tiba, aparat militer di Jawa tengah dikerahkan
untuk melakukan patroli di jalanan dan menegur setiap orang yang
ada di jalanan untuk segera pulang atau masuk ke rumah. Usut
punya usut, sejumlah wartawan menyebutkan bahwa ternyata
salah satu penasihat spritual Soeharto menyatakan bahwa bila pada
saat terjadi gerhana matahari total terjadi kerumunan massa, bukan
tak mungkin Presiden Soeharto akan jatuh dari kekuasaan. Untuk
itu perlu dilakukan pencegahan.
Sebetulnya sejak akhir 1970-an sejumlah ilmuwan dan intelektual
telah mencoba melancarkan berbagai gugatan. Mereka
umumnya merasa gerah karena ilmu dan intelektual indonesia
sepertinya terpisah dengan realitas negeri. Ilmu sepertinya tak
82 Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara Orde Baru, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal xxxiii. Secara panjang lebar kegelisahan Daniel akan
kontrol negara yang berujung pada munculnya pelacuran intelektual dan krisis ilmu
akibat cengkaraman kuasa Orde Baru bisa dibaca pada hlm. 291 s.d. 360.
280
pernah mampu menjawab persoalan-persoalan empirik yang ada
di masyarakat.83
Ilmu sosial di Indonesia terjebak dalam tujuan birokratis negara,
selain para ilmuwan memang lebih tertarik menjadi birokrat negara.
Hal ini bisa dilihat dari adanya model pelatihan para ilmuwan
sosial yang menggunakan cara-cara pengidentifikasian masalah
dan mencari solusi dengan cara-cara yang teknokratis. Demikian
pula halnya dengan para ilmuwan sosial, baik yang lulusan dalam
maupu luar negeri, menyelenggarakan berbagai seminar dan
lokakarya serta membicarakan bagaimana agar ilmu sosial bisa
relevan bagi pembangunan.
Masyarakat Patuh Sebagai Sebuah Kemunduran
Saat Soeharto lengser dari tampuk kekuasaan pada 21 Mei
1998 masyarakat baru sadar bahwa keilmuan dan intelektualitas
di negeri ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara
tetangga se-Asia Tenggara, bahkan bila dibandingkan negara Asia
yang kualitas ilmu pengetahuannya tidak sebaik negara tetangga.
Ilmu sosial di Indonesia ternyata tak mengalami perkembangan
yang menggembirakan. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya para
ilmuwan yang terbiasa menulis, tak adanya jurnal ilmiah yang
menonjol. Perkembangan buku juga tak jauh bergeser, tak ada
83 Baca masalah yang dikemukakan oleh Dr. M. Amien Rais, Dr. Soedjatmoko, Dr. Arief
Budiman, Dr. Toety Herati Noerhadi, Dr. Mulyarto Tjokrowinoto, Dr. Chris Manning, Dr.
Hidajat Nataatmadja, Dr. Usman P. Tampubolon, dan Ignas Kleden mengenai kondisi ilmu
sosial di Indonesia yang sangat memprihatinkan dan tak mempu menjawab permasalahan
yang ada dalam A.E. Priyono dan Asmar Oemar Saleh (ed.), Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam
Pembangunan di Dunia Ketiga, PLP2M, Yogyakarta, 1984. Baca juga tulisan Benny Subianto,
”Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia: mencari pendekatan dari Masa ke Masa” dalam Prisma, Edisi
No 2/1989. Tulisan yang paling bagus dan menguliti habis persoalan krisis ilmu sosial bisa
dibaca pada Dhaniel Dhakidae, Op cit., hlm. . 305-320 dan hlm. 333-349.
281
buku-buku fiksi maupun non-fiksi yang sangat menonjol. Kalau
bicara sastra orang masih menunjuk pada karya-karya Pramoedya.
Dari sisi perkembangan film lebih menyedihkan lagi, karena yang
muncul adalah film tentang hantu atau percintaan di kalangan
remaja.
Situasi menyedihkan ini tak bisa tidak memang adalah akibat
peran intelijen yang melebihi kewenangannya. Di masa lalu intelijen
bukan hanya mengumpulkan dan menganalisis informasi, tapi juga
”menyentuh” obyek secara langsung. Sentuhan secara represif telah
berakibat jauh dengan munculnya semacam pasifisme di kalangan
keilmuan di Indonesia. Para ilmuwan sosial lebih suka mengunyahunyah
apa yang pernah mereka terima saat belajar ketimbang
menemukan temuan baru dan menjadikannya semacam tesis untuk
memecahkan persoalan struktural sosial kemasyarakatan. Saat ini
bisa dikataan bahwa hampir tak ada alternatif bagi pemecahan
terhadap krisis keilmuan dan kebudayaan yang tengah dihadapi
rakyat di negeri ini.
Perkembangan iklim politik Orde Baru yang represif, telah
menjadikan wartawan Indonesia selama puluhan tahun telanjur tak
terbiasa dengan pola penyelidikan (investigation). Wartawan Indonesia
juga sama sekali tak mengenal provetic journalism sebagaimana
diterapkan para wartawan di negara maju. Dalam meliput konflik
elit politik, wartawan lebih banyak mengutip ucapan para tokoh
elit politik. Tokoh elit seolah merupakan representasi dari rakyat
Indonesia. Barangkali ini yang menjadikan Indonesia lebih mirip
sebuah negeri desas-desus, tempat di mana batas antara kebenaran
dan ketidakbenaran begitu tipis. Banyak orang membicarakan tentang
praktek korupsi yang merajalela di hampir semua lini pemerintahan,
tapi tak ada satu pun koruptor yang bisa ditemukan untuk
kemudian dijatuhi hukuman.
Politik pengawasan dan dominasi intelijen dalam hampir
semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara memang berhasil
282
mengawal kekuasaan Soeharto hingga lebih dari tiga dasa warsa.
Namun bila diteliti kembali terdapat sejumlah kerusakan yang
bersifat laten.
Tabel 4. Dampak Politik Pengawasan dan Dominasi Intelijen
Hal Yang Diawasi
oleh Intelijen/
Pemerintah
Model Represi Akibat Yang Muncul
Warga Keturunan
Tionghoa
Dikeluarkan sejumlah peraturan
pembatasan dan sejumlah
larangan terhadap
semua hal yang berbau Cina,
pengawasan birokratis terhadap
kependudukan warga
keturunan Cina, pembatasan
usaha warga keturunan Cina
hanya di kota-kota besar,
pembatasan warga keturuinan
Cina untuk memasuki
profesi-profesi tertentu yang
pada akhirnya mendorong
warga Cina untuk bekerja di
perusahaan asing atau berdagang,
? Anak-anak keturunan Tionghoa
sulit memasuki sekolah/
perguruan tinggi negeri (anakanak
keturunan Cina akhirnya
dituduh hidup eksklusif).
? Muncul anggapan bahwa warga
keturunan Cina hanya mau
menjadi pedagang (economic
animal), warga keturunan Cina
teralienasi.
? Posisi politik warga keturunan
Cina lemah hingga mudah diperas
dan jadi target, muncul
stereotip bahwa semua orang
Cina adalah kaya dan bisa dimintai
uang.
? Warga keturunan Cina hanya
diperalat dan dijadikan sebagai
rekanan bisnis/cukong.
? Setiap kali terjadi kerusuhan
jadi sasaran kemarahan tanpa
alasan yang jelas.
283
Teater Semua naskah dan adegan
pementasan dikontrol melalui
sensor, pertunjukan
yang dianggap ”membahayakan”
akan dilarang atau dihentikan.
? Tak ada kritik sosial
? Pertunjukan menjadi menjemukan
dan lebih banyak berbau
propaganda
? Matinya kreativitas di dunia
teater
Film Pembuatan film dikontrol,
naskah disensor, film yang
dianggap ”bermasalah”
dicekal dan dilarang beredar,
monopoli peredaran film
oleh kroni penguasa,
penguasa membuat film-film
propaganda
? Tak ada politik kebudayaan
dalam hal perfilman.
? Tak muncul film idealis yang
bagus di Indonesia.
? Matinya kreativitas dunia film.
? Pudarnya pamor dunia film
dibanding dengan sinetron.
? Hengkangnya aktor dan aktris
bermutu.
? Produksi film Indonesia hanya
mengikuti selera pasar dan
penguasa, tidak memberikan
sumbangan yang berarti pada
dunia film.
? Munculnya film-film cengeng
dan picisan (termasuk film
tentang hantu).
284
Pers Dikontrol dan disensor pemberitaannya
(yang melawan
dikenai pembredelan), para
wartawan dihimpun dalam
wadah tunggal, bahan baku
kertas dikuasai oleh kroni
penguasa, pimpinan media
dijinakkan
? Media tunduk pada penguasa.
? Tak ada media yang kritis dan
bisa menampilkan fakta apa adanya.
? Muncul eufemisme dalam bahasa
pemberitaan.
? Muncul talking news.
? Muncul jurnalisme sensasi dan
infotainment.
? Wartawan idealis tersingkir
dari tempatnya bekerja.
? Tak adanya kemampuan investigasi
(KKN dan pelanggaran
HAM terjadi di mana-mana).
? Media berubah fungsi menjadi
corong kekuasaan dan ruang
hiburan belaka.
Lagu Semua lagu dikontrol dan
disensor, penyanyi dilembagakan
oleh negara, kritik
sosial dilarang, penyanyi
yang nekad diinterograsi/
diteror dan karir dihambat,
perusahaan rekaman harus
mengurus perijinan
? Tak ada lagu-lagu yang kuat secara
tema.
? Kreativitas penulis lagu mati.
? Muncul lagu-lagu cengeng tentang
cinta dan patah hati
? Lahir lagu-lagu rekayasa bertemakan
pesan-pesan pembangunan
seperti ”ABRI Masuk
Desa”, ”Bapak Pembangunan”
dan lain-lain yang lebih merupakan
puja-puji bagi penguasa.
? Lagu-lagu Indonesia tersingkir
dari masyarakatnya sendiri.
285
Buku Isi buku dikontrol dan
disensor, yang bermasalah
diminta untuk ditarik dari
peredaran, penulis diteror,
penerbit diperiksa, pengedar
buku ditangkap dan
dihukum penjara
? Tak lahir pengarang Indonesia
baru yang menonjol selama
hampir 3 dekade terakhir.
? Matinya dunia penulisan fiksi
di Indonesia.
? Penerbitan buku menjadi lesu.
? Penerbitan didominasi oleh
terjemahan komik luar negeri,
novel remaja dan percintaan,
novel tentang seks.
? Penerbit-penerbit idealis
mati dan muncul dominasi
penerbit besar yang cenderung
memonopoli pasar.
Kegiatan Akademis/
Penelitian
Penelitian dikontrol dan
dikendalikan, diberlakukan
prosedur perijinan bagi sebuah
penelitian, topik-tpik
tertentu membutuhkan
clearence dari aparat keamanan/
intelijen
? Tak ada sumbangan berarti dari
dunia akademis kepada masyarakat
Indonesia (misalnya
menyangkut penulisan sejarah
yang masih gelap).
? Hilangnya idealisme di kalangan
kampus dan digantikan
oleh tumbuhnya generasi yang
pragmatis.
? Hilangnya peran ilmu-ilmu sosial
dan teori kritis untuk membantu
memecahkan masalah
kebangsaan.
? Hilangnya kehormatan profesi
akademik.
286
Ada banyak kalangan yang menyatakan bahwa Indonesia
harus bisa menyelesaikan transisi menuju demokrasinya secara
damai. Namun bila melihat lemahnya masyarakat sipil, tidak
adanya politik kebudayaan yang kuat, dan ketidakberdayaan ilmuilmu
sosial dan kaum intelektual di Indonesia, maka isu tentang
perlunya reformasi intelijen menjadi sebuah isu penting yang tak
boleh ditawar lagi. Kalau negeri ini memang mau bangkit, salah
satu yang harus dibenahi adalah sistem dan aparat intelijennya
agar tak membuat negeri ini menjadi sebuah republik patuh yang
tak berdaya menghadapi ancaman globalisasi.
Di satu sisi, Indonesia membutuhkan intelijen yang kuat
dan profesional yang bisa mencegah konflik di dalam negeri dan
ancaman terorisme, di sisi lain rakyat Indonesia masih memiliki
trauma atas campur tangan intelijen yang terlalu jauh di bidang
politik, sosial dan kemasyarakatan.***
REFERENSI :
Buku:
Ajidarma, Seno Gumira. 1998. Bila Pers Dibungkam Sastra Harus
Bicara. Bentang.
Yogyakarta.
Akhmadi, Heri (ed.). 1997. Ilusi Sebuah Kekuasaan. ISAI dan Pusham
Universitas Surabaya. Jakarta.
Aly, Rum. 2006. Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966. Kata Hasta
Pustaka, Jakarta
Artikel 19. 1994 Pers di Bawah Kepungan: Sensor di Indonesia. Artikel
19. London
287
Budiman, Arief (eds). 1990. State and Civil Society in Indonesia.
Monash University, Melbourne
Cahyono, Heru. 1998. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa
15 Januari 1974.
Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
Coppel, Charles A. 1994. Tionghoa Indonesia Dalam Krisis. Pustaka
Sinar Harapan. Jakarta
Dhakidae, Daniel. 2003. Cendekiawan dan Kekuasaan Dalam Negara
Orde Baru. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Dwipayana, G. dan Ramadhan K.H. (ed.).1989. Soeharto: Pikiran,
Ucapan dan Tindakan Saya. Citra Lamtoro Gung Persada.
Jakarta.
Elson, R.E. 2005. Suharto: Sebuah Biografi Politik. Pustaka Minda
Utama. Jakarta.
Farid, Hilmar et.al. 1996. Menentang Peradaban. Elsam. Jakarta.
FORUM-ASIA. 1995. Indonesia 50 Years After Independence: Stability
and Unity on a Culture of Fear. FORUM-ASIA. Bangkok.
Hadiz, Vedi R dan Daniel Dhakidae (ed.). 2005. Social Science and
Power in Indonesia. Equino and ISEAS. Jakarta.
Haryanto, Ignatius .1996. Pembredelan Pers di Indonesia: Kasus Koran
Indonesia Raya. LSPP. Jakarta.
Heryanto, Ariel. 2006. State Terrorism and Political Identity in Indonesia:
Fatally Belonging. Routledge. New York.
Hill, David T. 1994. The Press in New Order Indonesia. University of
Western Australia, Press. Australia.
Human Rights Watch. 1998. Academic Freedom in Indonesia; Dismantling
Soeharto-Era Barriers. Human Rights Watch Report.
288
Irawanto, Budi. 1999. Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer
Dalam Sinema Indonesia. Penerbit media Pressindo. Yogyakarta.
Jaringan Kerja Budaya.1996. Menentang Peradaban: Pelarangan Buku
di Indonesia, Elsam. Jakarta.
K.H, Ramadhan. 2003. Soemitro Dari Pangdam Brawijaya Sampai
Pangkopkamtib. Sinar Harapan, Jakarta.
Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim (ed.). 1996. Bahasa Dan
Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru. Penerbit
Mizan. Bandung.
Mackie, J.A.C. 1976. The Chinese in Indonesia. The University Press of
Hawaii. Honolulu.
Narto, Sumi. 1978. Sawito: Ratu Adil, Guru Uji, Tertuduh. CV Aneka
SMG. Semarang.
Osborne, Robin. 2001. Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM,
dan Perang Rahasia di Papua Barat. Elsam. Jakarta.
Priyono, A.E. dan Asmar Oemar Saleh (ed.). 1984. Krisis Ilmu-
Ilmu Sosial Dalam Pembangunan di Dunia Ketiga. PLP2M.
Yogyakarta.
Raillon, Francis. 1998. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia,
Pembentukan dan
Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. LP3ES. Jakarta.
Saptono, Irawan, P Hasudungan Sirait, Stanley, Eryanto. 2004. Tidak
Bebas Berekspresi: Kisah tentang Represi dan Kooptasi Kebebasan
Berekspresi. ISAI. Jakarta.
Simanjuntak, Togi. 1999. Preman Politik. ISAI. Jakarta.
Sen, Krishna. 1996. Indonesia Cinema: Framing the New Order. Zed
Book. London.
289
Sen, Krishna dan David T. Hill.2001. Media, Budaya dan Politik di
Indonesia. ISAI. Jakarta.
Setiono, Benny G. 2002. Tionghoa Dalam Pusaran Politik. Elkasa.
Jakarta.
Siebert, Fred Ss, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm. 1986 .
Empat Teori Pers, Penerbit PT Intermasa. Jakarta.
Soemardjan, Selo, Prof. Dr. Gerakan 10 Mei 1963 di Sukabumi. PT
Eresco. Bandung.
Southwood, Julie dan Patrick Flanagan. 1983. Indonesia: Law,
Propaganda and Terror. Zed Press. London.
Sumadi, Drs. 1993. Peranan Kalimantan Barat Dalam Menghadapi
Subversi Komunis Asia Tenggara. Yayasan Tanjungpura. Pontianak.
Suryadinata, Leo, Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta. 2003.
Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan
Politik. LP3ES. Jakarta.
Susanto SJ, Budi dan A. Made Tony Supriatna. 1995. ABRI Siasat
Kebudayaan 1945-1995. Penerbit Kanisius dan Lembaga Studi
Realino. Yogyakarta.
Stanley (ed.). 1994. Pak Hoegeng: Polisi Profesional dan Bermartabat.
Adrianus Noe Center dan Lembaga Penghargaan Hoegeng.
Jakarta.
Toer, Pramoedya Ananta dan Stanley Adi Prasetyo (ed). 1995. Oei
Tjoe Tat: Memoar Mantan Pembantu Presiden Sukarno. Hasta
Mitra. Jakarta.
Van Groenendael, Victoria M. Clara. 1978. Dalang di Balik Wayang.
Grafiti Pers. Jakarta.
290
Wahono, Asri Oktaviany. et.al. 2003. Reformasi Hukum Terhadap
Kebijakan Diskriminasi Ras dan Etnis di Indonesia. Solidaritas
Nusa Bangsa. Jakarta.
Wieringa, Saskia E.. 1999. Penghancuran Organisasi Perempuan di
Indonesia (ed.).
Kalyanamitra dan Garba Budaya. Jakarta.
Yusra, Abrar dan Ramadhan K.H. 1994. Hoegeng: Polisi Idaman dan
Kenyataan, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Tesis/desertasi:
Nursahid, Fajar. 1998. ”Konflik Negara Dengan Pers di Indonesia”.
Skripsi S-I pada Fisip Universitas Diponegoro. Semarang.
Tante, Richard. 1991. ”Intelligence Agencies and Third World
Militarization: A Case Study of Indonesia 1966-1989”. Tesis
doktoral Department of Politics Faculty of Economic and
Politics Monash University. Melbourne.
Artikel Media Massa :
”Gong Majalah Jakarta-Jakarta” Jakarta-Jakarta, edisi 21-27 September
1991.
Stanley, ”30 Tahun Orde Baru 10 Ribu Buku Dilarang” dalam Tempo
Interaktif Edisi
29/01, 14/Sep/1996.
Stanley, ”Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh
dan Setan: Fitnah dan
Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka” dalam
jurnal Sejarah
9/Th. 2002, Masyarakat sejarawan Indonesia.
291
Dokumentasi:
Dokumentasi Hasta Mitra mengenai palarangan buku-buku
Pramoedya Ananta Toer.
Surat-surat pelarangan buku, benda cetakan dan kaset yang
dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung 1970-1996.
Surat-surat pelarangan buku yang dikeluarkan Departemen P&K
pada 1966-1969.
Dokumentasi Stanley mengenai surat-surat imbauan kepada media
massa untuk tidak memberitakan peristiwa tertentu.
Dokumentasi Stanley tentang bahan briefing yang diberikan oleh
pejabat militer untuk kalangan wartawan 1992-2000.
Wawancara:
Ahli Peneliti Utama./Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Ikrar Nusa Bhakti di
dalam pesawat GIA dari Yogyakarta menuju Jakarta pada
19 April 2006.
292
Mencegah Korupsi di Balik Keremangan
Oleh: J. Danang Widoyoko
Januari 2005, polisi berhasil menangkap tangan sindikat
pemalsuan uang. Hal ini sungguh mengejutkan, karena yang
dikepung adalah kantor Badan Koordinasi Pemberantasan
Uang Palsu (Botasupal). Gembong pemalsu uang yang
ditangkap adalah Brigjen Polisi (Purn) Zyaeri, yang tak lain
menjabat sebagai Kepala Staf Harian Botasupal. Bersama
Zyaeri juga ditangkap empat oknum mantan anggota
TNI yaitu Haryanto, Jailani, Woro Nakus Saptoro dan M.
Iskandar.1 Peristiwa itu menghebohkan karena Botasupal
seharusnya adalah lembaga yang bertanggungjawab untuk
memerangi tindak pidana pemalsuan uang dan Ketua Badan
Intelijen Negara (BIN) sekaligus menjadi Ketua Botasupal.
Terkait dengan pemalsuan uang, BIN juga ikut mengurusi
percetakan dokumen berpengaman (security print-
1 Trust No.17 Th. III, 24-30 Januari 2005
293
ing). Keterlibatan BIN di luar masalah pertahanan mengemuka
dalam kontroversi masalah pengadaan blangko kependudukan
di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Menteri Dalam
Negeri, M. Ma’ruf, hanya menunjuk empat perusahaan yaitu PT
Royal Standard, PT Aria Multi Graphia, PT Sandipala Arthapura
dan PT Sumber Cakung untuk mencetak blangko kependudukan.
Penunjukan itu mengundang protes. Hal tersebut disebabkan
oleh beberapa hal. Pertama, pencetakan blangko dilakukan tanpa
melalui tender sehingga tidak transparan, terkesan kolutif dan
menutup kesempatan bagi perusahaan lain yang bergerak di
security printing. Padahal, ada 33 perusahaan percetakan dokumen
berpengaman (security printing) di Indonesia, yang semestinya
memiliki peluang sama untuk mencetak kertas berpengaman itu.
Kedua, harga yang dipatok oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
dianggap terlalu mahal. Tanpa konsultasi dengan asosiasi security
printing, Mendagri mematok blangko dokumen penduduk dengan
harga sebagai berikut :
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Rp. 950,00 menjadi
Rp. 1500,00
• Kartu Keluarga dari Rp. 2.500,00 menjadi Rp. 3.000,00.
• Kutipan Akta Catatan Sipil dari Rp. 3.000,00 menjadi
Rp. 5.000,00
• Register Akta Catatan Sipil dari Rp. 45.000,00 menjadi
Rp. 50.000,00.
TM Pardede, yang melaporkan kasus ini ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa karena harga
yang ditentukan sepihak oleh Mendagri dan tanpa melalui tender,
negara harus membayar 134 miliar lebih mahal untuk pengadaan
blangko KTP saja.2
2 Tempo, 2-8 Januari 2006
294
Ketiga, Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
(Perum Peruri) tidak termasuk dalam perusahaan yang ditunjuk
Mendagri untuk mencetak dokumen berpengaman. Padahal
Peruri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama
ini mencetak uang rupiah dan sejumlah dokumen berpengaman
lainnya. Kewenangan Peruri ini diatur dalam SK Ketua BIN selaku
Ketua Harian Botasupal No. 046 tahun 2002. Seharusnya, dalam
bisnis percetakan kertas berpengaman, Peruri menempati posisi
penting. Oleh karena itu, penunjukan perusahaan pencetak blangko
kependudukan di atas sangat janggal.
Namun, di balik kontroversi dan kejanggalan itu, ada fakta
yang mengejutkan. Ternyata, untuk bergerak di bisnis percetakan
dokumen berpengaman, perusahaan harus mendapatkan rekomendasi
dari BIN. Sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab
dalam pemberantasan uang palsu, BIN harus memberikan
rekomendasi kepada perusahaan percetakan sebagai persyaratan
mengikuti tender dan menjadi pelaksana proyek pemerintah dalam
percetakan dokumen berpengaman. Lalu apa saja yang termasuk
dalam dokumen berpengaman? Ternyata daftarnya sangat panjang
dan tanpa disadari dokumen tersebut merupakan dokumen
yang kerap dipergunakan dan dimiliki oleh masyarakat. Mulai dari
blangko kependudukan hingga ijazah, bahkan tiket pesawat dan
jalan tol. Daftar dokumen selengkapnya dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
295
Tabel 1. Daftar Dokumen Berpengaman yang Diawasi oleh BIN/
Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu
I. Jenis Dokumen Berpengaman Instansi
Pemerintah dan BUMN/BUMD yang
Harus Dicetak Perum Peruri
1. Pita Cukai
2. Perangko
3. Materai Tempel
4. Kertas Bermaterai
5. Sertifikat Tanah
6. Paspor RI
7. Paspor Dinas
8. Paspor Diplomatik
9. STTB (SD, SLTP, SLTA/Kejuruan)
dan Danem
10. Ijasah Perguruan Tinggi
11. SKSHH
12. Stiker Lunas PPN Kaset, LD, VCD,
dan sejenisnya
13. SBI (Sertifikat Bank Indonesia)
14. Fiskal
15. Naskah Ujian Negara
16. Buku Uji Kendaraan Bermotor
17. Surat/Buku Ijin Menangkap Ikan
18. Stiker Visa
19. Encoding Kartu Telepon (termasuk
pencetakan PIN)
20. Kartu peserta Jamsostek (KPJ)
21. Airline Ticket OPTAT
22. Sertifikat Eksport
23. Paper Seal Barang Ekspor
II. Jenis Dokumen Berpengaman Instansi
Pemerintah dan BUMN/BUMD yang
Pencetakannya
Diprioritaskan kepada Perum Peruri.
1. Buku Pelaut
2. Cetakan Tanda Lunas Bea Materai
(TLBM) pada cek dan giro
3. Surat Perintah Membayar Kembali Pajak
(SPMKP)
4. Surat Perintah Membayar Bea (SPMKB)
5. Dokumen Kependudukan (KTP,Akta
Capil, Buku Register)
6. STNK
7. BPKB
8. SIM
9. Paspor Haji
10. Kartu Kredit
11. Leges
12. Akte Notaris
13. Karcis Parkir
14. Security seal yang dikeluarkan instansi
pemerintah dan BUMN/BUMD
15. Kupon-kupon yang dikeluarkan instansi
pemerintah BUMN/BUMD
16. Karcis Angkutan Udara, Laut dan Darat
17. Karcis Pendapatan Daerah, Parkir, Restribusi
18. Karcis Angkutan Sungai
19. Air Waybill
20. Security ID Card
21. Karcis Tol
22. Kartu Tol
23. PKB
24. TDR
25. Rekening Listrik
296
Sumber: Surat Keputusan Ketua BIN selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang
Palsu No. 046 tahun 2002
Persoalan lain yang muncul pada pengadaan blangko
kependudukan di atas, pada salah satu perusahaan yang ditunjuk
Mendagri, yakni PT Aria Multi Graphia, tercantum nama Syamsir
Siregar sebagai Komisaris Utama3. Syamsir Siregar kini menjabat
sebagai Ketua BIN. Kedudukan Syamsir sebagai Komisaris
Utama tak pelak menimbulkan konflik kepentingan. Terutama
dalam fungsinya sebagai regulator security printing, keterlibatan
Syamsir bisa mempengaruhi keputusan BIN guna memberikan
rekomendasi. Apalagi dalam akte perusahaan, meskipun menjabat
sebagai Komisaris Utama, Syamsir Siregar ternyata tidak turut
sebagai penyetor modal perusahaan. Bisa diduga, dipasangnya
Syamsir Siregar sebagai Komisaris Utama adalah bagian dari strategi
bisnis untuk memuluskan semua urusan dengan pemerintah. Tak
heran bila kehadiran Syamsir di perusahaan itu menjadi rumor di
kalangan industri percetakan.
Tindakan BIN lain yang mengundang kontroversi barubaru
ini adalah permintaan BIN kepada seluruh vendor printer
26. Rekening Telepon
27. Rekening PAM
28. PBB
29. Cek
30. Bilyet Giro
31. Nota Debet
32. Nota Kredit
33. Buku Tabungan
34. Sertifikat Deposito
35. Sertifikat Saham
36. Obligasi
37. Polis Asuransi
3 Tambahan Berita Negara RI tanggal 19 April 2002 No.32
297
berwarna dan mesin fotokopi berwarna untuk meregistrasi seluruh
pembelinya, termasuk untuk barang yang sudah dibeli. Seiring
dengan perkembangan teknologi, printer berwarna yang saat ini
beredar mampu mencetak dokumen dengan kualitas yang tidak
jauh berbeda dengan cetakan uang atau dokumen berpengaman
lainnya. Dikhawatirkan, perkembangan teknologi printer yang
pesat dapat memicu tindak kejahatan pemalsuan.
Akan tetapi permintaan BIN untuk mendata seluruh pemilik
printer berwarna dikeluhkan oleh kalangan pengusaha. Wakil
Ketua Komite Tetap Telematika Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Hidayat Tjokrodjojo meminta agar registrasi dilakukan secara
proporsional. Hidayat mengatakan, ”Bila tidak diterapkan secara
proporsional, maka bukannya pelaku kejahatan yang tertangkap,
tapi justru akan ada tindakan penertiban dari oknum aparat yang
tidak bertanggungjawab.”4
Meskipun Kadin tidak menyatakan secara eksplisit, bisa dibaca
kekhawatiran dunia usaha terutama vendor printer terhadap
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat intelijen.
Bisa diduga, bila aturan tersebut mulai diterapkan maka aparat
intelijen akan kerap mengunjungi toko-toko printer dan bila tidak
diawasi akan memunculkan adanya pungutan baru dan mengakibatkan
munculnya ekonomi biaya tinggi (high cost economy).
Sesungguhnya bukan perkara gampang mudah untuk melakukan
registrasi data seluruh pembeli dan pemilik printer berwarna.
Terutama bila BIN sendiri tidak memiliki perangkat yang memadai
untuk menyimpan dan mengolah data. Bandingkan dengan pengalaman
Pusat Pencatatan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK)
yang bertugas mengawasi tindak pidana pencucian uang5. Karena
4 Bisnis Indonesia, 30 Juni 2006
5 PPATK bertugas mengawasi seluruh transaksi yang mencurigakan. Pada bank, transaksi
di atas Rp. 100 juta harus dilaporkan dari mana asal uangnya. Tetapi kenyataannya,
298
belum memiliki perangkat yang memadai, tugas PPATK tidak terlalu
efektif.
Bila BIN hendak turut mengawasi penjualan dan registrasi
printer berwarna, perlu dipertanyakan apakah sudah menyiapkan
infrastrukturnya. Keresahan dan keprihatian pengusaha sangat
beralasan karena dengan persiapan yang tidak memadai dan
lemahnya pengawasan, penambahan otoritas BIN itu bisa berujung
pada penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.
Intel Swasta
Keterlibatan BIN di luar sektor pertahanan tradisional, terutama
di sektor ekonomi, menarik untuk dicermati. Pertahanan
negara secara tradisional hanya melihat ancaman berupa serangan
dan pendadakan dari negara lain menggunakan kekuatan militer.
Tetapi seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi,
sektor pertahanan dan ancaman bagi sebuah negara juga berubah.
Perubahan ini berimplikasi pada perubahan mandat dan peran
intelijen dalam pertahanan negara.
Pada dasarnya peran intelijen meliputi pengumpulan data,
analisis, tindakan tertutup (covert action) dan kontra intelijen (counter-
intelligence). Peran pengumpulan data dilakukan oleh intelijen
dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan menggunakan
beberapa metode. Baik mengumpulkan informasi dari
sumber-sumber terbuka seperti media massa, laporan penelitian
dan dokumen lainnya maupun sumber tertutup. Informasi yang
transaksi di atas Rp. 100 juta tidak hanya melalui bank. Tidak jarang praktek money
laundering dilakukan dalam bentuk pembelian barang mewah dan aset berharga. Karena
itu, seharusnya PPATK juga harus memonitor dan meregistrasi setiap transaksi di atas
Rp. 100 juta pada dealer mobil, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pajak, Bursa Efek dan
sebagainya. Tetapi kenyataannya, wilayah pantauan PPATK sampai saat ini terbatas
hanya pada perbankan saja.
299
berasal dari sumber tertutup dikumpulkan dengan mengakses dokumen
yang merupakan rahasia, melakukan penyadapan komunikasi,
hingga merekrut agen dari kalangan dalam pihak musuh.
Peran analisis dilakukan oleh intelijen untuk memberikan
interpretasi dan usulan kepada pembuat kebijakan berdasarkan
informasi yang telah diperoleh. Dengan demikian, melalui intelijen,
pengambil kebijakan memiliki informasi yang lengkap dari berbagai
sumber sehingga kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran
dan mampu menyelesaikan persoalan.
Sedangkan peran tindakan tertutup dilakukan oleh intelijen
untuk mencegah pihak musuh melakukan tindakan yang mengancam
pertahanan negara. Tindakan dapat dilakukan dalam bentuk
propaganda atau aksi militer. Film ”James Bond” yang terkenal itu
dan berbagai film tentang agen rahasia merupakan gambaran dari
tindakan tindakan tertutup yang lazim dilakukan oleh intelijen.
Kontra intelijen dilakukan oleh intelijen untuk mencegah
musuh memperoleh informasi yang dapat mengancam pertahanan
negara. Selain dengan membongkar identitas agen, tindakan kontra
intelijen juga dilakukan dengan memberikan informasi yang keliru
kepada intelijen musuh. Tujuan akhirnya adalah mencegah musuh
mendapatkan informasi yang diperlukannya.
Akan tetapi di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan
globalisasi, peran tradisional intelijen di atas mengalami banyak
pergeseran dan perlu didefinisikan ulang. Dalam konteks Indonesia,
ada sejumlah perkembangan yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, intelijen kini berada di masa yang luber informasi.
Peran pengumpulan informasi, khususnya dari sumber terbuka,
akan ketinggalan mengikuti perkembangan teknologi. Internet dan
stasiun televisi global seperti CNN dan BBC, memberikan informasi
secara seketika (real time) dan lengkap. Akibatnya, banyak informasi
dari intelijen yang tertinggal dibandingkan dengan laporan stasiun
televisi global atau laporan di internet.
300
Kedua, dalam perkembangannya sektor swasta yang memiliki
keterampilan dan jaringan yang jauh melebihi kemampuan intelijen
negara. Seumpama pemerintah Indonesia hendak melacak harta
Soeharto yang diduga disembunyikan di bank-bank luar negeri,
pemerintah tentu harus menggunakan jasa perusahaan detektif internasional
bukan BIN. Bila pemerintah hendak memperoleh informasi
tentang keamanan di suatu negara, banyak ahli dan peneliti
dari kalangan swasta yang bisa memberikan informasi dan analisis
yang jauh lebih baik dibandingkan dengan intelijen6.
Ketiga, sistem politik di Indonesia pasca jatuhnya pemerintahan
Orde Baru telah berubah secara radikal dan memaksa intelijen
untuk mengubah orientasi dan paradigma. Pada masa Orde Baru,
Richard Tanter mengungkapkan fungsi intelijen Indonesia yang
eksesif, yaitu surveillance, intervensi politik, managemen ideologi
dan teror.7 Pada masa Orde Baru, salah satu tugas utama intelijen
adalah mengawasi potensi ancaman dari dalam negeri, yakni pihak
oposisi dan kelompok-kelompok masyarakat yang dipandang
dapat mengancam kepentingan pemerintah Orde Baru. Karena itu,
operasi intelijen yang dilakukan kerap berupa infiltrasi ke partai
politik, intervensi ke serikat buruh dan terlibat dalam sengketa perburuhan
hingga merekrut aktivis mahasiswa sebagai agen untuk
mengawasi gerakan mahasiswa. Pada akhirnya, tujuan dari operasi
intelijen adalah memastikan bahwa kelompok-kelompok oposisi
dan pendukung demokrasi tidak mengancam kekuasaan pemerintah
atau ”tidak mengancam stabilitas politik”, istilah yang populer
pada saat itu.
6 Perlu diperhitungkan juga, bisa jadi banyak lembaga penelitian atau konsultan swasta
yang mendapatkan informasi dari sumber-sumber intelijen. Atau, bisa jadi peneliti atau
analis justru bekerja juga sebagai agen intelijen.
7 Ikrar Nusa Bhakti, ”Intelijen dan Keamanan Negara” dalam Andi Widjajanto et. Al,
Reformasi Intelijen Negara. Jakarta : Pacivis UI, 2005, hlm.17
301
Keempat, seiring dengan perubahan lanskap politik muncul
desakan yang kuat untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
dan reformasi sektor keamanan. Salah satu implikasinya adalah
desakan untuk membatasi kewenangan intelijen dalam melakukan
penangkapan. Situasi ini tentu berbeda sekali dengan pengalaman
pada masa lalu di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru yang
memberikan kewenangan menggali informasi melalui penangkapan,
bahkan interogasi menggunakan teknik-teknik penyiksaan.
Pencarian informasi dengan melakukan penangkapan praktis
sulit dilakukan oleh intelijen pada masa sekarang ini. Bisa jadi perubahan
situasi dan kondisi ini mengakibatkan intelijen, dalam kasus
terorisme, seperti tidak tidak berdaya dan tertinggal dibandingkan
dengan kepolisian. Karena belum ada perubahan paradigma
tugas intelijen, tidak heran bila muncul RUU Intelijen yang hendak
mengembalikan kewenangan melakukan penangkapan seperti
pada masa lalu. Seakan-akan, intelijen hanya bisa berfungsi dengan
baik bila memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan.
Pembunuhan aktivis HAM Munir beberapa waktu yang lalu,
yang mengarah kepada keterlibatan sejumlah personel dan pimpinan
BIN, memberi petunjuk betapa intelijen Indonesia belum beranjak
jauh dari kebiasaan dan peran yang mereka lakukan di masa
lalu. Oleh karena itu, perubahan paradigma dan peran intelijen sesungguhnya
merupakan keniscayaan dan respon terhadap perkembangan
jaman. Dan perubahan bisa dimulai dengan melakukan
spesialisasi dan kemauan untuk meninggalkan peran dan tugas dimana
kehadiran intelijen tidak terlalu diperlukan lagi.
Pelajaran dari Amerika Serikat
Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 lalu memberikan
pelajaran berharga. Sebuah negara seperti Indonesia bisa ”ditenggelamkan”
ke dalam krisis dengan menjatuhkan nilai mata uang302
nya. Karena krisis dan melemahnya nilai rupiah secara drastis,
mengakibatkan hutang luar negeri meningkat secara drastis pula.
Selain itu, untuk melakukan rekapitalisasi perbankan, pemerintah
juga harus menerbitkan surat hutang yang memunculkan hutang
dalam negeri dalam jumlah yang tidak kecil. Akibatnya, Indonesia
harus meminta bantuan dari lembaga keuangan internasional
seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank. Implikasinya,
kebijakan moneter Indonesia didikte oleh lembaga
keuangan internasional dan praktis otoritas moneter Indonesia sesungguhnya
telah ”berpindah” ke Washington.
Dalam konteks pertahanan negara, sektor ekonomi sangat
penting. Tetapi pertanyaannya, apakah intelijen juga harus masuk
ke sektor ekonomi?8 Bagaimana koordinasi dengan Bank Indonesia
sebagai otoritas sentral moneter? Lalu apakah BIN misalnya harus
merekrut analis-analis ekonomi dan pasar modal karena ketahanan
perekonomian negara ditentukan di pasar modal?
Sebelum mendiskusikan peran BIN dalam intelijen ekonomi,
perlu diperjelas istilah intelijen ekonomi. Tentang keterlibatan
intelijen di bidang ekonomi, ada beberapa terminologi yang harus
dipisahkan, terutama antara negara dan swasta serta mikro dan
makroekonomi. Intelijen bisnis merupakan istilah yang merujuk
pada aktivitas sebuah perusahaan yang mengumpulkan informasi
tentang perusahaan lain yang dianggap sebagai pesaing. Dalam
prakteknya, sektor bisnis intelijen bisnis juga melakukan seperti
8 Salah satu persoalan mendasar, pemerintah belum pernah mendefinisikan secara jelas
ancaman terhadap pertahanan negara. Padahal dengan definisi yang jelas dan terukur,
pembagian peran dan mekanisme koordinasi antara institusi-institusi di bidang
pertahanan dan keamanan bisa diperjelas. Misalnya dalam hal pemberantasan terorisme.
Selain polisi, TNI dan BIN juga mempunyai mandat dan tugas yang sama sehingga
tumpang tindih, tidak terkoordinasi dan memboroskan sumberdaya. Selengkapnya baca
ICG, Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy, Jakarta/Brussel : International Crisis
Group, 2004 hlm.9.
303
halnya intelijen negara, tidak hanya pengumpulan data dan analisis
tetapi juga tindakan tertutup dan kontra intelijen. Jika pengumpulan
informasi dilakukan secara tertutup (covert-action), maka disebut
dengan spionase industri.
Sedangkan intelijen ekonomi umumnya melibatkan pemerintah
dan memiliki dua dimensi yakni mikroekonomi dan makroekonomi.
Mikroekonomi intelijen merujuk pada tindakan intelijen oleh
pemerintah untuk kepentingan kelompok bisnis di negaranya
atau memata-matai perusahaan negara lain yang menjadi pesaing.
Sedangkan makroekonomi intelijen merupakan kegiatan intelijen
di bidang ekonomi untuk kepentingan negara sepenuhnya.9
Tabel di bawah ini bisa memberikan penjelasan singkat
bagaimana pembagian peran antara intelijen yang dilakukan oleh
pemerintah dan sektor bisnis.
Tabel 2. Pembedaan Wilayah Kerja dan Sifat antara Intelijen
Ekonomi yang Dilakukan Pemerintah dan Sektor Swasta
Sektor Swasta Swasta – Pemerintah Pemerintah
Intelijen bisnis Intelijen ekonomi
(overt action)
Spionase industri Intelijen mikroekonomi Intejelen makroekonomi
(covert action) (covert action) (overt/covert action)
Sumber: Loch K Johnson, Secret Agencies. US Intelligence in a Hostile World, New Haven dan
London : Yale University Press, 1996, hlm.150
Dalam prakteknya, bagaimana intelijen bekerja di bidang
ekonomi untuk kepentingan negara, dapat merujuk pada peran
9 Loch K Johnson, Secret Agencies. US Intelligence in a Hostile World, New Haven dan London
: Yale University Press, 1996,hlm. 147-148
304
intelijen Amerika Serikat di sektor ekonomi. Mandat yang diberikan
kepada komunitas intelijen untuk terlibat di sektor ekonomi dapat
dilihat pada enam topik utama.10
Pertama, keterlibatan intelijen di sektor ekonomi untuk memastikan
bahwa aturan-aturan perdagangan di dunia internasional
dan investasi dilakukan secara adil. Informasi intelijen juga diperlukan
untuk mengetahui apakah kompetitor bisnis dari negara lain
tidak melakukan penyuapan dan praktek korupsi untuk mendapatkan
kontrak. Tujuan utama dari pencarian informasi oleh intelijen
adalah untuk meningkatkan daya saing Amerika Serikat di dunia
internasional. Salah satu contoh menarik adalah lobi perusahaan
minyak Amerika Serikat untuk mendapatkan kontrak di ladangladang
minyak di negara lain guna mengamankan pasokan energi.
Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut adalah entitas swasta,
tidak diragukan lagi adanya keterlibatan dan intervensi pemerintah,
bahkan mungkin juga intelijen.
Kedua, intelijen turut menyiapkan data dan informasi bagi
delegasi yang akan mengikuti pertemuan bisnis internasional seperti
World Trade Organization (WTO) Data yang diberikan intelijen akan
memberikan informasi apa yang menjadi tuntutan negara-negara
lain dan bagaimana sikap peserta pertemuan apabila keputusan
dijatuhkan melalui pemungutan suara. Seperti diungkapkan oleh
Joseph S. Nye, Jr., dalam perundingan-perundingan NAFTA,
informasi tentang apa yang akan diminta oleh Meksiko tidak akan
didapat dari sumber-sumber resmi seperti staf yang melakukan
negosiasi atau dutabesar. Sebagian informasi tersebut justru berasal
dari intelijen.11
Ketiga, kegiatan intelijen di sektor ekonomi menjadi penting,
khususnya bagi Amerika Serikat, untuk memonitor penerapan
10 Ibid., hlm. 156
11 Ibid., hlm. 157
305
sanksi ekonomi yang dikenakan pada sejumlah negara. Para pengambil
kebijakan akan membutuhkan informasi yang akurat apakah
sanksi yang telah dijatuhkan benar-benar berjalan dan menimbulkan
dampak dan tekanan seperti yang diharapkan. Salah satu
contoh adalah sanksi dan embargo yang dijatuhkan pada Irak di
bawah pemerintahan Saddam Husein beberapa tahun silam. Untuk
memastikan apakah embargo dijalankan dengan baik, yang dimonitor
bukanlah perbatasan Irak tetapi justru pasar minyak dunia,
pasar gandum dan berbagai indikator perdagangan dan makroekonomi
lainnya.
Keempat, intelijen di Amerika Serikat merupakan bagian
dari Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (Committee on
Foreign Investment in the United State). Komite ini beranggotakan
perwakilan beberapa lembaga, terutama Departemen Perdagangan.
Tugas intelijen adalah memasok data dan informasi tentang
perdagangan di Amerika Serikat.
Kelima, intelijen juga bertanggungjawab untuk memperbarui
database pengusaha ”hitam” yang terlibat kegiatan pencucian
uang, perdagangan senjata ilegal atau penyandang dana kelompok-
kelompok teroris. Dalam aktivitas ini, intelijen bekerjasama dengan
Departemen Keuangan, Bank Sentral dan Departemen Perdagangan.
Keenam, ekonom yang bekerja untuk intelijen menjadi sangat
diperlukan dalam perang melawan gembong narkotika. Seperti dikatakan
oleh seorang ekonom di CIA, ”Money provide a mirror image
of the real world” atau uang merupakan cermin dari realitas faktual.12
Dengan mengetahui perpindahan uang dan seluruh transaksi, intelijen
bisa memonitor aktivitas kelompok-kelompok yang menjadi
sasaran.
12 Ibid., hlm. 159
306
Bulan Juni 2006 lalu, CIA diberitakan oleh New York Times
dan media massa lain mendapat akses dari Society for Worldwide
Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) yang berbasis di
Brussel, Belgia. SWIFT merupakan perkumpulan antar bank dan
lembaga keuangan di seluruh dunia untuk memudahkan proses
transaksi antar bank antar negara. Di dalam SWIFT terhubung 7800
lembaga keuangan dari 205 negara di dunia. CIA memerlukan akses
itu untuk melacak pendanaan teroris di seluruh dunia. Kabarnya
keberhasilan penangkapan Hambali alias Riduan Isamuddin di
Thailand karena akses dari SWIFT. Tetapi karena akses yang diberikan
kepada CIA dianggap melanggar hukum setempat, maka
pemerintah Belgia memutuskan untuk melakukan penyelidikan
tentang persoalan tersebut13.
Sama seperti aktivitas intelijen lainnya, di sektor ekonomi
intelijen juga memainkan peran untuk mengumpulkan informasi,
analisis, tindakan tertutup dan kontra-intelijen. Jika apa yang
diungkapkan oleh John Perkins dalam bukunya, ”Confessions of
an Economic Hit Man” adalah benar adanya, itu adalah contoh
nyata bagaimana intelijen ekonomi dilakukan. Sebagai konsultan
di perusahaan energi, John Perkins memberikan perkiraan yang
menyesatkan sehingga negara-negara miskin seperti Indonesia,
Panama dan negara Amerika Latin lainnya terjerat dalam hutang
yang tidak mungkin terbayar dan akan patuh pada kepentingan
Amerika Serikat.
Dalam bentuk yang berbeda tetapi dengan tujuan sama, John
Perkins juga mengaku turut merekayasa infrastruktur di negara kaya
minyak seperti Saudi Arabia. John Perkins mengatur sedemikian
rupa sehingga perekonomian Saudia Arabia terhubung erat dan
13 Lihat ”Terorist Finance Tracking Program” di http://en.wikipedia.org/wiki/SWIFT dan
”Belgia Selidiki Praktek Spionase CIA” di Radio Netherland Siaran Indonesia http://
www.ranesi.nl/arsipaktua/eropa/cia_belgia060627.
307
tergantung pada perekonomian Amerika Serikat. Ketergantungan
itu menjadikan Saudi Arabia dan negara-negara sekutur Amerika
di Timur Tengah tidak bisa lagi menjatuhkan embargo minyak.
Karena kontraksi di perekonomian Amerika Serikat akan berakibat
pada ekonomi di Timur Tengah. Bila perbankan dan pasar modal di
Amerika kolaps, maka uang dari Timur Tengah yang diinvestasikan
akan turut amblas juga.
Intel dan Ekonomi di Indonesia
Lalu bagaimana dengan peran intelijen di luar bidang
pertahanan di Indonesia? Keterlibatan BIN dalam pemberantasan
uang palsu atau sebagai pemberi rekomendasi untuk percetakan
kertas berpengaman adalah salah satu keterlibatan intelijen Indonesia
di bidang ekonomi. Uang palsu yang beredar dalam jumlah besar
bisa mengakibatkan inflasi dan menyeret perekonomian negara ke
dalam krisis. Oleh karena itu, soal peredaran uang palsu dianggap
sebagai salah satu aspek dari pertahanan negara, khususnya
pertahanan di bidang ekonomi. Argumen ini yang mendasari
mengapa Soeharto memberikan wewenang koordinasi pada BIN
dalam pemberantasan uang palsu melalui Inpres No.1 Tahun 1971.
Pada bagian ”menimbang” dalam Inpres disebutkan, ”bahwa
adanya peredaran uang rupiah palsu dapat merupakan ancaman
terhadap stabilisasi ekonomi dewasa ini”. Keterlibatan intelijen,
saat itu Bakin, dalam uang palsu dipicu oleh informasi dari CIA
tentang kedatangan pengusaha dari Amerika, Bernard Tractman.
Bisnis Tractman tidak sepenuhnya legal karena menurut informasi
yang diperoleh CIA, Tractman adalah pemimpin dari sindikat
pemalsuan uang internasional.14
14 Ken Conboy, Intel. Inside Indonesia’s Intelligence Service, Jakarta: Equinox Publishing, 2005,
hlm. 81
308
Tetapi dalam perkembangannya, keterlibatan BIN dan komunitas
intelijen Indonesia di bidang ekonomi perlu ditimbang kembali.
Ada beberapa kasus menarik yang bisa menjadi titik pijak
untuk meredefinisi peran intelijen di bidang ekonomi. Pertama,
globalisasi pasar modal. Globalisasi ekonomi, khususnya pasar
uang, berimplikasi pada perputaran uang dengan cepat. Modal bisa
berpindah dalam hitungan detik. Karena itu, ketahanan negara
terutama di bidang ekonomi, bisa dilihat pada pasar uang. Salah
satu ancaman yang mengemuka adalah spekulan uang yang bisa
menjatuhkan nilai mata uang dalam waktu singkat.
George Soros, sebagai contoh, dituding sebagai pemicu krisis
mata uang di kawasan Asia Tenggara yang menyeret pada krisis
ekonomi. Tidak hanya negara-negara di Asia Tenggara, bahkan
Bank of England sebagai otoritas moneter Inggris pun pernah kelabakan
menghadapi sepak terjang George Soros dan spekulan mata
uang lainnya. Memang soal uang palsu sangat penting dan bisa
mengganggu perekonomian, tetapi arena utama ketahanan negara
kini berada di pasar uang. Apakah intelijen dalam rangka menjaga
ketahanan negara turut masuk ke pasar uang dan melakukan
kegiatan intelijen bisnis? Apakah intelijen memiliki kompetensi
untuk menjaga stabilitas rupiah dan mampu menghadapi spekulan
macam George Soros?
Kedua, intelijen perlu masuk ke sektor ekonomi untuk mengamankan
informasi tentang potensi ekonomi dan sumber daya
alam di Indonesia.15 Terutama agar informasi tentang sumber daya
alam di Indonesia tidak jatuh dan dimanfaatkan oleh kepentingan
musuh. Akan tetapi di dunia yang semakin mengglobal, informasi
tentang sumber daya alam di Indonesia tidak terlalu perlu didapatkan
melalui pengiriman atau perekrutan agen. Bukankah melalui
globalisasi ekonomi kini lebih efektif membeli perusahaan di Indo-
15 Ikrar Nusa Bhakti, Op.Cit., hlm. 16
309
nesia? Dengan memiliki perusahaan lokal, secara aman dan jauh
dari resiko skandal diplomatik, pihak asing memiliki informasi tentang
sumberdaya alam di Indonesia. Belum lagi soal penguasaan
teknologi. Bisa jadi dengan teknologi yang lebih maju, pihak asing
mampu terlebih dahulu mendeteksi sumberdaya alam di Indonesia.
Ketiga, soal ketahanan negara di bidang komunikasi. Kasus
yang menarik untuk didiskusikan adalah privatisasi Indosat. Bersama
Telkom, Indosat menguasai infrastruktur komunikasi yang vital
di Indonesia. Posisi Indosat sangat strategis karena Indosat adalah
perusahaan yang mengoperasikan sejumlah satelit komunikasi. Tahun
2003, Indosat dijual kepada Temasek, BUMN milik pemerintah
Singapura. Sejumlah pihak memprotes penjualan tersebut. Salah
satu argumentasi adalah Indosat menguasai infrastruktur telekomunikasi
di Indonesia dan dengan menjual ke Singapura, komunikasi
satelit di Indonesia akan dikuasai oleh Singapura sepenuhnya.
Apalagi Singapura melalui Temasek juga telah membeli Telkomsel,
anak perusahaan Telkom yang menyediakan jasa layanan telepon
bergerak. Dikhawatirkan, bila suatu waktu terjadi sengketa antara
Indonesia dengan Singapura, hampir sebagian besar sarana komunikasi
akan dapat dimacetkan oleh Singapura. Karena itu dalam
soal komunikasi, Indonesia tidak berdaulat lagi. Di tengah gemuruh
protes atas nama nasionalisme itu, kita tidak melihat bagaimana sikap
dari intelijen dan otoritas pertahanan Indonesia lainnya.
Mungkin penjualan Indosat dianggap tidak terkait dengan pertahanan
di Indonesia atau bisa jadi otoritas pertahanan tidak pernah
diajak bicara oleh BPPN atau Menteri BUMN. Atau mungkin
saja soal penguasaan telekomunikasi atau sumber daya alam saat
ini dipandang tidak ada kaitan secara nyata dengan ketahanan sebuah
negara. Terutama karena proses globalisasi telah menjadikan
sejumlah perusahaan multinasional bahkan lebih berkuasa dibandingkan
negara, baik dalam soal finansial maupun secara politik.
310
Aspek lain yang justru agak dilalaikan oleh intelijen di Indonesia
adalah kejahatan terorganisir seperti illegal logging. Intelijen
praktis tidak memiliki data yang memadai dan mampu membuat
analisis seperti yang dilakukan oleh lembaga penelitian swasta
atau organisasi non pemerintah. Padahal dari sektor itu, Indonesia
dirugikan dalam jumlah besar. Apalagi illegal logging adalah kejahatan
terorganisir. Tidak hanya melibatkan para pejabat korup di
departemen kehutanan atau di pemerintah daerah, cukong illegal
logging adalah bagian dari sindikat internasional yang beroperasi
hingga ke Amerika Selatan.
Kalau pun intelijen di Indonesia masih perlu masuk ke sektor
ekonomi bisnis, cakupannya harus dirumuskan secara jelas. Tidak
ada perlunya lagi BIN mengurusi uang palsu, apalagi ikut mengatur
bisnis percetakan dan perdagangan printer berwarna. Justru
sebaiknya BIN konsentrasi pada pengumpulan informasi pada kejahatan
terorganisir dan bersifat transnasional. Misalnya BIN bisa
melakukan pengumpulan informasi atau intelijen mikroekonomi
tentang kejahatan illegal logging, illegal fishing, narkotika dan berbagai
penyelundupan lainnya. Menggunakan jaringannya, BIN bisa
mengumpulkan informasi jauh lebih baik dibandingkan lembaga
penelitian atau kepolisian tentang sektor bisnis di beberapa negara
yang diduga menjadi bagian dari praktek kejahatan tersebut.
Pengawasan Intelijen
Persoalan lain terkait keterlibatan intelijen di luar sektor pertahanan
tradisional adalah pengawasan terhadap intelijen. Kewenangan
yang ada pada BIN untuk memberikan rekomendasi kepada
perusahaan percetakan dokumen berpengaman memiliki peluang
untuk disalahgunakan. Kondisi ini terkait juga dengan tugas intelijen
karena sebagai pemberi rekomendasi, BIN tidak lagi berfungsi
mengumpulkan informasi, analisis atau fungsi-fungsi lain.
311
Juga keterlibatan sejumlah personel BIN dalam pembuatan
uang palsu bukan sekedar penyimpangan oleh segelintir anggota.
Tindakan itu berakar pada kewenangan untuk melakukan tindakan
secara diam-diam. Dalam dunia intelijen yang ”remang-remang”
itu praktis pengawasan tidak bisa berjalan dengan baik layaknya
departemen lainnya. Karena itu perlu dibuat aturan yang tegas.
Beberapa hal yang diatur terkait dengan pengawasan intelijen
adalah sebagai berikut.
Pertama, larangan keterlibatan personel BIN dalam bisnis.
Memang bisnis menjadi salah satu cover sempurna bagi intelijen.
Seringkali agen dikirim ke luar negeri sebagai perwakilan perusahaan
atau mengikuti misi dagang. Tetapi, hal tersebut harus benarbenar
diatur bahwa keterlibatan personel intelijen adalah dalam
rangka tindakan tertutup, bukan untuk mencari keuntungan. Terutama
karena sebagai personel intelijen berpotensi untuk menyalahgunakan
wewenang sangat besar.
Salah satu aturan yang perlu dibuat adalah kode etik yang
mengikat intelijen serta mekanisme penegakan hukum bagi mereka
yang terlibat dalam berbagai penyimpangan. Tetapi kode etik
juga bisa tidak berjalan jika pucuk pimpinan instansi intelijen justru
terlibat dalam penyelewengan itu. Karena itu harus disiapkan mekanisme
untuk mengawasi dan mengontrol pimpinan badan intelijen
agar tidak terlibat dalam bisnis dan melakukan penyimpangan.
Untuk itu, peran parlemen sangat diperlukan.
Kedua, parlemen harus mendapat kewenangan untuk mengawasi
intelijen. Memang di dalam intelijen ada beberapa hal
yang harus dirahasiakan dan berlawanan dengan prinsip-prinsip
demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas publik. Tetapi
kewenangan yang luar biasa pada intelijen itu harus dikontrol secara
ketat. Seperti pengalaman negara-negara lain, pengawasan oleh
parlemen tidak dilakukan oleh parlemen secara luas. Pengawasan
dilakukan dengan membentuk komisi khusus yang disumpah
312
untuk menjaga kerahasiaan. Melalui komisi khusus ini parlemen
bisa mengawasi intelijen, termasuk soal pendanaan dan operasioperasi
intelijen. Anggaran adalah aspek penting dari kontrol,
terutama mencegah intelijen mendapatkan sumber keuangan di luar
negara. Karena jika intelijen memiliki sumber dana di luar negara,
intelijen akan memiliki otonomi dan bisa melakukan tindakan di
luar kebijakan politik yang telah digariskan.
Ketiga, intelijen juga harus mengikuti prinsip-prinsip keuangan
negara. Karena itu, intelijen harus diaudit secara rutin oleh Badan
Pemeriksa Keuangan. Tetapi bagaimana melakukan audit untuk
operasi intelijen? Juga bagaimana pengadaan barang dan jasa di
lingkungan intelijen? Tentu diperlukan mekanisme yang berbeda
dengan departemen lainnya16.
Untuk laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
harus mendapat akses penuh untuk melakukan audit, termasuk
dana-dana operasi intelijen. Hanya saja, publikasi laporan audit
dipisahkan. Audit lengkap bisa diberikan kepada Komisi Khusus
Intelijen sedangkan laporan audit secara umum bisa diberikan
kepada parlemen dan publik.
Pengawasan keuangan terhadap intelijen sangat penting karena
kontrol terhadap keuangan menjamin kontrol pemerintah demokratis
terhadap intelijen. Jangan sampai intelijen memiliki sumber
dana sendiri karena bisa mendorong intelijen memiliki agenda
sendiri yang bisa jadi berlawanan dengan kebijakan pemerintah.
Pengawasan atas anggaran juga diperlukan untuk mencegah inteli-
16 Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, soal kerahasiaan kerap menjadi alasan
untuk tidak melakukan proses tender sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 tahun
2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam kasus pengadaan blangko kependudukan
di Departemen Dalam Negeri misalnya, karena ada keterlibatan BIN sebagai pemberi
rekomendasi perusahaan percetakan kertas berpengaman, pengadaan dianggap rahasia
dan ujung-ujungnya muncul dugaan korupsi.
313
jen terlibat dalam tindak kejahatan, seperti pemalsuan uang, untuk
mendanai aktivitasnya.
Demikian juga halnya dengan pengadaan barang dana jasa
di lingkungan intejelen. Karena sifat intelijen yang tertutup, tentu
prosedurnya berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di
departemen lainnya. Salah satu mekanisme untuk mencegah agar
pengadaan barang dan jasa di lingkungan intejen tidak berujung
pada korupsi, diperlukan komisi pengawas khusus yang mendapat
akses untuk meneliti seluruh proses dan dokumen pengadaan
barang dan jasa di lingkungan intelijen.
REFERENSI
Buku dan Artikel dalam Buku
Bhakti, Ikrar Nusa. 2005. ”Intelijen dan Keamanan Negara”. dalam
Andi Widjajanto. et. al. Reformasi Intelijen Negara. Pacivis UI.
Jakarta.
Born, Hans dan Ian Leigh. 2005. Making Intelligence Accountable:
Legal Standards and Best Practice. Publishing House of The
Parliament of Norway. Oslo.
Conboy, Ken. 2004. Intel. Inside Indonesia’s Intelligence Service.
Equinox Publishing. Jakarta.
Imparsial. 2005. Evaluasi Kinerja BIN di Masa Transisi dan Catatan
untuk Reformasi BIN. Jakarta.
ICG. 2004. Indonesia: Rethinking Internal Security Strategy. International
Crisis Group. Jakarta/Brussel.
Johnson, Loch K. 1996. Secret Agencies. US Intelligence in a Hostile
World. Yale University Press. New Haven dan London.
314
Lowenthal, Mark M. 2003. Intelligence. From Secrets to Policy. CQ
Press. Washington DC.
Perkins, John. 2004. Confessions of an Economic Hit Man. Berrett-
Koehler Publishers, Inc. San Fransisco.
Scott, LV and Jackson, Peter. (ed). 2004. Understanding Intelligence in
The Twenty-First Century. Journeys in Shadows. Routledge.
London.
Widjajanto, Andi, et. al. 2006. Intelijen: Velox et Exactus. Pacivis UI.
Jakarta
Widjajanto, Andi. et. al. 2005. Reformasi Intelijen Negara. Pacivis UI.
Jakarta.
Artikel Media Massa
Bisnis Indonesia, 30 Juni 2006
Tempo, 2-8 Januari 2006
Trust No.17 Th. III, 24-30 Januari 2005
Situs Internet
”Terorist Finance Tracking Program, dalam http://en.wikipedia.
org/wiki/SWIFT
”Belgia Selidiki Praktek Spionase CIA” dalam http://www.ranesi.
n1/arsipaktua/eropa/cia_belgia060627
315
Wewenang Penangkapan Intelijen
Tidak Diperlukan!
Oleh : A. Patra M. Zen1
Pengantar
Tulisan singkat ini akan mendeskripsikan sekaligus
menganalisis peran badan intelijen dalam sistem negara
demokrasi, khususnya berkaitan dengan adanya keinginan
memasukan kewenangan penangkapan dalam UU tentang
Intelijen Negara. Analisis terhadap tema ini menggunakan
disiplin hukum pidana dan hukum hak asasi manusia.
1 Saat ini Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Koordinator Sekretariat Nasional Koalisi Kebijakan
Partisipatif (Seknas KKP), dan; Ketua Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua
(Pokja Papua). Penulis, editor dan co-editor buku, antara lain: Buku Panduan Bantuan Hukum
di Indonesia (2006); Inkonsistensi dan Separatisme Jakarta: Mengapa Tanah Papua Terus
Bergolak? (2005); Tak Ada Hak Asasi yang Diberi (2005); Sengketa Konstitusional Lembaga-lembaga
Negara (2005); Membangun Koalisi yang Otoritatif Dalam Menilai Proses Pembentukkan
Perundang-undangan yang Partisipatif (2005); Refleksi dan Penyusunan Strategi Mewujudkan
Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (2005); Buku Pintar.
316
Tulisan yang akan disusun, dengan merujuk pada RUU Intelijen
Negara versi 10 Maret 2006, yang akan disusun menjadi 3 bagian
utama: Pertama, mendeskripsikan masalah ”penangkapan” dalam
hukum yang berlaku saat ini, sehingga didapat gambaran mengenai
kewenangan dan prosedur yang berlaku tentang urusan menangkap
seseorang. Kedua, selanjutnya, tulisan ini mendeskripsikan praktik
dan permasalahan berkaitan dengan wewenang lembaga intelijen,
jika memainkan peran sebagai aparat polisionil dan yudisial,
sebagaimana dimuat dalam 12 RUU Intelijen Negara. Tulisan ini
juga menganalisis pro dan kontra tentang kewenangan ini, termasuk
wewenang lembaga intelijen untuk melakukan penangkapan.
Ketiga, tulisan ini memuat rekomendasi terhadap rumusan dalam
Rancangan Undang-undang Intelijen.
Berdasarkan hasil seminar dan lokakarya (Semiloka) yang
diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia di tiga kota membahas
rancangan undang-undang intelijen2, dihasilkan sejumlah poin
yang mengkritik RUU ini.3 Dalam isu kerangka paradigmatik, yang
mencakup asas, filosofis, kelembagaan, fungsi dan wewenang, serta
dampak dan implikasi UU – yang nantinya ditetapkan terhadap
peraturan perundang-undangan lain, hasil Semiloka mencatat
sejumlah hal yang masih perlu diklarifikasi, antara lain apakah
undang-undang ini nantinya dijadikan sebagai undang-undang
60 Menit Memahami (Mengawasi) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (2005); Naskah
Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (2004); Considering
General Election in Aceh under the Martial Law (2004); Koalisi Partisipasi (2003), dan
Hukum Perdata di Indonesia (2001). Kritik dan saran dapat melalui patra.m.zen@gmail.
com
2 Draft RUU yang digunakan pada saat penyelenggaraan Semiloka, versi 25 Januari 2005
dan versi 5 September 2003.
3 Lihat YLBHI, ”Menggagas Peran TNI dan Badan Intelijen dalam Sistem Negara
Demokrasi”, Laporan Proyek Kerjasama antara Kemitraan (PGRI) dan YLBHI. Teks dapat
dilihat di http://ylbhi.or.id/index.php?cx=3&cy=1&op=13
317
yang akan mengatur seluruh badan intelijen yang ada saat ini.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu dibenahi antara lain:
1. Perlunya UU memuat jaminan dan perlindungan hak asasi
manusia dan prinsip-prinsip demokrasi, terutama dalam
klausul Menimbang dan Mengingat.
2. Perumusan dan sinkronisasi lembaga intelijen yang sudah
ada saat ini.
3. Posisi ”badan intelijen negara” dalam ketatanegaraan.
4. Penghapusan wewenang intelijen dalam melakukan
penangkapan dan kewenangan-kewenangan lain yang
bersifat pro-justisia.
5. Fungsi pengawasan terhadap badan intelijen.
Dari luasnya spektrum isu yang dimuat dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Intelijen, maka tulisan ini akan dibatasi
hanya terhadap isu tentang pembatasan atau penghapusan kewenangan
badan intelijen dalam melakukan tindakan penangkapan
dan penahanan seseorang. Walaupun sempat dinyatakan As’ad
Said, selaku Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), bahwa
draf RUU Intelijen versi BIN tidak akan memuat kewenangan
untuk melakukan penangkapan dan penahanan4, dalam perkembangannya,
RUU tentang Intelijen Negara, Draf 10 Maret 2006,
memuat kewenangan ”illegal” ini. Pasal 12 ayat (1), RUU Intelijen
Negara, menyatakan:
”…berdasarkan Undang-Undang ini BIN dalam melakukan
aktivitas intelijen memiliki kewenangan khusus untuk melaku-
4 As’ad sempat menyatakan draf RUU Intelijen tidak satu pun yang memuat ketentuan
penahanan dan penangkapan seseorang. Bahkan ia menyatakan adanya draft liar
atau palsu yang beredar dimasyarakat. Ditegaskannya, kewenangan penahanan dan
penangkapan hanya dimiliki oleh kepolisian. Lihat ”RUU Intelijen bisa Menghalalkan
segala Cara....Ibarat Kopkamtib Gaya Baru di Era Demokrasi”, Bali Post, 7 Maret 2003
318
kan penangkapan terhadap seseorang dalam rangka interogasi,
menyadap, memeriksa rekening dan membuka surat setiap
orang berdasarkan laporan intelijen membahayakan kepentingan
dan keamanan nasional serta keselamatan Warga Negara
Indonesia.”
RUU tersebut semestinya tidak memasukkan pasal yang
memberi ”kewenangan khusus” tersebut. Tulisan ini akan
menguraikan argumen mengapa kewenangan khusus ini harus
dihapus. Secara singkat dapat dikatakan, wewenang khusus yang
hendak diberikan kepada intelijen negara bukan menyelesaikan
persoalan melainkan menambah persoalan dinegeri ini. Jika merujuk
pada teori hukum, peraturan perundang-undangan seharusnya
menjadi subjek sebuah prosedur yang memenuhi prinsip-prinsip
pokok, antara lain aturannya mesti dapat dijalankan dikemudian
hari serta konsisten dengan aturan hukum yang lain.5
A. Tindakan Penangkapan dalam Hukum Positif di Indonesia
Terdapat prinsip yang diikuti, sejak zaman Belanda, yakni
kasus-kasus yang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana,
hanya melalui aparat kepolisian.6 Sementara, berdasarkan standar
hukum internasional, penangkapan dan penahanan tersangka hanya
dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan penggunaan
kekuasaan ini mesti diawasi petugas peradilan atau badan yang
berwenang menurut hukum untuk memastikan jaminan terhadap
5 Lihat antara lain Lon Fuller, The Morality of Law, CT: Yale University Press, 1964, hlm. 38
– 39.
6 Lihat antara lain M.L.Hc. Hulsman, Soedjono Dirdjosisworo (penyadur), Sistem Peradilan
Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1984, hlm. 27.
319
kompetensi kemandirian (independensi) dan ketidakberpihakan
(imparsialitas).7
Sebagai contoh, prinsip tersebut juga berlaku dalam UU No.
30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK). Dalam pasal 38 ayat (1), kewenangan KPK yang berkaitan
dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, termasuk
kewenangannya untuk melakukan penangkapan.8 Namun, untuk
melaksanakan kewenangan penangkapan ini, KPK tetap meminta
bantuan kepolisian, untuk melakukan penangkapan dalam perkara
pidana korupsi yang sedang ditangani.9
Sebelum masuk dalam pembahasan tentang ”penangkapan”,
perlu diuraikan terlebih dulu beberapa definisi. Pertama, penyelidikan,
yakni ”serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan…”.10
Kedua, penyidikan, yakni: ”serangkaian tindakan penyidik…untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.”11 Selanjutnya, ketiga, penyelidik, yakni ”pejabat polisi
negara RI”.12 Keempat, penyidik, yakni ”pejabat polisi negara RI
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.13
7 Kumpulan Prinsip-prinsip PBB untuk Perlindungan Semua Orang dalam Penahanan dan
Pemenjaraan, Prinsip ke-4. GA Resolution 43/173, 9 December 1988. Body of Principle for
the Protection under Any Form of Detention or Imprisonment.
8 Lihat UU No. 30/2002, Penjelasan Pasal 38 ayat (1).
9 UU No. 30/2002, Pasal 12 huruf h.
10 UU No. 8/1981 tentang KUHAP, Pasal 1 angka 5.
11 Ibid, Pasal 1 angka 2.
12 Ibid., Pasal 1 angka 4.
13 Ibid, Pasal 1 angka 1. Penyidik, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua.
Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Cetak Ulang. Bogor: Politeia, hlm. 16.
320
Kelima, penyidik pembantu, yakni ”pejabat kepolisian negara RI
yang karena diberikan wewenang tertentu dapat melakukan tugas
penyidikan”.14
Dalam hukum acara pidana, dikenal juga ”penyidik” yang
bukan berasal dari aparat kepolisian, seperti pejabat bea dan cukai,
pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang menjalankan tugas
penyidikan sesuai dengan wewenang khusus berdasarkan undangundang
yang mengatur khusus dan menjadi dasar hukumnya
masing-masing.15 Sebagai catatan, dalam konteks ini, dalam praktik,
pegawai negeri sipil tertentu melakukan tindakan penangkapan
dalam kasus pelaku kejahatan ”tertangkap tangan”. Di luar kasus
”tertangkap tangan”, dalam melaksanakan penangkapan dan
penahanan, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, melakukan
kewenangannya, dalam koordinasi dan pengawasan penyidik
kepolisian, sesuai dengan KUHAP.16 Sebagai tambahan, dalam kasus
kejahatan berat hak asasi manusia, Jaksa Agung sebagai penyidik
juga dapat melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan
terhadap seseorang yang diduga keras melakukan kejahatan hak
asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang
cukup.17 Prosedur penangkapan juga serupa dengan prosedur yang
berlaku dalam KUHAP.
Dalam hukum positif yang berlaku, dasar untuk melakukan
penangkapan yakni: KUHAP, Undang-Undang (UU) No. 2/2002
tentang Kepolisian Negara RI dan Laporan Polisi. Semestinya RUU
Intelijen Negara tidak menabrak aturan-aturan ini. Memasukan
14 UU No. 8/1981, Pasal 1 angka 3. Penyidik Pembantu, berpangkat Sersan Dua sampai
dengan Sersan Mayor dan anggota kepolisian yang diangkat oleh Kapolri. Lihat M.
Karjadi dan R. Soesilo. Ibid.
15 Lihat juga M. Karjadi dan R. Soesilo. Ibid. , hlm. 18.
16 Lihat antara lain, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan , Pasal 77 ayat (2) huruf f.
17 UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 11.
321
ide atau konsep ”wewenang khusus” bagi intelijen negara dapat
mengakibatkan kegagalan dan kesalahan dalam sistem hukum.18
Tabel 1
Aturan tentang Penangkapan dalam KUHAP
18 Lon Fuller sempat menyatakan bahwa terpenuhinya prosedur penyusunan peraturan
hukum harus dilakukan agar mampu mewujudkan sebuah sistem hukum. Sebuah
sistem hukum yang tidak dapat berjalan dengan maksimal, sebenarnya tidak dapat
disebut sebuah sistem hukum sama sekali. Lihat Leon Fuller. Op.cit., hlm. 39.
Undang-Undang Pasal Ketentuan
UU No. 8/1981 tentang
Kitab Undang-
Undang Hukum
5 ayat (1)b
angka 1
7 ayat (1)d
11
16
17
18
Penyelidik atas perintah penyidik dapat melakukan
tindakan berupa penangkapan, larangan
meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang
melakukan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan
Penyidik pembantu mempunyai wewenang dalam
pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan
yang wajib diberikan dengan pelimpahan
wewenang dari penyidik
(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik
atas perintah penyidik berwenang melakukan
penangkapan
(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan
penyidik pembantu berwenang untuk melakukan
penangkapan
Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang
yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
(1) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan
oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia
dengan memperlihatkan surat tugas
serta mencantumkan identitas tersangka dan
322
menyebutkan alasan penangkapan serta
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan
serta tempat ia diperiksa.
(2) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan
dilakukan tanpa surat perintah, dengan
ketentuan bahwa penangkap harus segera
menyerahkan tertangkap beserta barang
bukti yang ada kepada penyidik atau
penyidik pembantu yang terdekat.
(3) Tembusan surat perintah penangkapan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus diberikan kepada keluarganya segera
setelah penangkapan dilakukan.
(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17, dapat dilakukan untuk paling
lama 1 hari.
(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran
tidak diadakan penangkapan kecuali dalam
hal ia telah dipanggil secara sah dua kali
berturut-turut tidak memenuhi panggilan
itu tanpa alasan yang sah.
19
Dalam tindakan pro-justisia berupa penangkapan untuk kepentingan
penyelidikan atau penyidikan, paling tidak ada dua alasan
yang biasanya dijadikan dasar pertimbangan untuk Surat Perintah
Penangkapan, yakni: (1) untuk kepentingan penyelidikan dan atau
penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang
telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan
yang sah”. Pertimbangan lain, (2) untuk kepentingan penyidikan
tindak pidana, perlu untuk melakukan tindakan penangkapan
terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana
berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Surat perintah ini dibuat
secara khusus, dan dikeluarkan sebelum penangkapan dilakukan.19
19 Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo. Op.cit., hlm. 25.
323
Pengecualian hanya berlaku pada kasus seseorang tertangkap
tangan melakukan tindak pidana, yang dapat ditangkap tanpa
adanya Surat Perintah Penangkapan, sebagaimana ketentuan Pasal
18 ayat (2) KUHAP.20
Bukti permulaan yang cukup, mempunyai arti, bukti permulaan
untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan tersangka.21
Selanjutnya, definisi tersangka, yakni seseorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan
diduga sebagai pelaku tindak pidana.22 M. Karjadi dan R. Soesilo
menyatakan:
”Menurut bunyi pasal 17 ini orang tidak boleh dengan
gegabah melakukan penangkapan terhadap seseorang. Untuk
itu perlu adanya ”dugaan keras” bahwa orang itu melakukan
tindak pidana berdasarkan ”bukti permulaan yang cukup”.
Atas dugaan saja tanpa bukti misalnya orang tidak boleh
ditangkap…Walaupun sudah ada petunjuk untuk mendakwa
seseorang, akan tetapi orang itu dibiarkan saja bebas, sementara
penyidikan terus dilakukan. Jikalau bukti-buktinya telah cukup
terkumpul, barulah terhadapnya dilakukan penangkapan”23
Penangkapan yang dilakukan untuk kepentingan penyelidikan
dan penyidikan, dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan
yang dikeluarkan instansi kepolisian, dalam hal ini ditandatangani
oleh penyidik. Sehingga, tidak semua aparat kepolisian,
dapat melakukan penangkapan. Hanya aparat kepolisian selaku penyelidik
atau penyidik, yang nama-namanya diberikan wewenang
20 Periksa juga UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 36 ayat (4) huruf a; UU
No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 106 ayat
(4).
21 UU No. 8/1981, Pasal 17.
22 Ibid., Pasal 1 angka 14.
23 M. Karjadi dan R. Soesilo. Op.cit., hlm. 26.
324
berdasarkan surat perintah, yang dapat melakukan penangkapan
terhadap seseorang yang namanya juga dicantumkan dalam surat
perintah penangkapan. Surat Perintah Penangkapan, wajib diserahkan
kepada tersangka atau 1 (satu) lembar tembusannya kepada
keluarga tersangka. Surat penangkapan, berlaku pada tanggal
surat perintah dikeluarkan. Selanjutnya, setelah penangkapan
dilakukan, mesti dibuat Berita Acara Penangkapan.
Dengan menggunakan proses hukum semacam itu, maka diharapkan
tidak terjadi penangkapan dan penahanan sewenangwewenang.
Dalam konteks tersebut, maka peran intelijen adalah
membantu pihak kepolisian, selaku penyelidik, untuk mengumpulkan
informasi atau bukti permulaan (yang cukup) sehingga penyidik
dapat melakukan tindakan penangkapan.
B. Kewenangan Penangkapan oleh Intelijen Mesti Ditiadakan
Dapat dikatakan, argumen pro terhadap kewenangan badan
intelijen negara untuk melakukan penangkapan, didukung oleh
pejabat Badan Intelijen Negara (BIN). Sebagai contoh, argumen yang
dikemukakan Abdullah Mahmud Hendropriyono saat menjabat
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), yang menyatakan bahwa
penangkapan seseorang oleh aparat intelijen bukan untuk dihukum
melainkan orang tersebut akan digunakan untuk menyusup.24
Sementara, Syamsir Siregar malah meminta kewenangan melakukan
penangkapan untuk 3 x 24 jam, melebihi aturan dalam KUHAP yang
hanya diperbolehkan 1 x 24 jam.25 Selebihnya, tentu pandangan dan
pendapat yang berisi kekhawatiran serta argumen menolak adanya
kewenangan ini.
24 ”Intelijen Minta Kewenangan Menangkap” dalam http://www.tempointeraktif.com/
hg/nasional/2004/09/23/brk,2004923-01,id.html
25 Lihat ”BIN Desak UU Intelijen” Kompas. 25 November 2005 , ”BIN Minta Kewenangan
Menangkap Orang” dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/11/24/
brk,20051124-69674,id.html
325
Salah satu argumen yang juga seringkali dikemukakan,
mengapa ”intelijen negara” perlu diberi wewenang penangkapan
yakni dalam rangka ”mencegah” atau ”menanggulangi” kejahatan
terorisme.26 Argumen ini sangat mudah ditolak karena beberapa hal.
Solusinya adalah meningkatkan kualitas aparat kepolisian. Struktur
komando dan infrastruktur kepolisian (Polri) sudah terbentuk, dari
tingkat pusat (Markas Besar) Kepolisian RI; ditingkat I (Mapolda);
ditingkat II (Mapoltabes; Polresta dan Mapolres), selanjutnya di
tingkat yang lebih rendah lagi (Mapolsekta dan Polsek). Selain itu,
kepolisian RI paling tidak telah memiliki 2 badan yang berkaitan
dengan pencegahan dan penanggulangan ”terorisme”, yakni
Direktorat VI/Anti Teror, yang dipimpin seorang Brigadir Jenderal
(Pol) dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror, yang juga dikepalai
Brigadir Jenderal (Pol).
Selanjutnya, setidaknya ada 3 permasalahan pokok yang dikandung
dalam kewenangan penangkapan oleh ”intelijen negara”,
hal tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Wewenang penangkapan merupakan bagian dari proses penegakan
hukum, di luar itu penangkapan yang dilakukan dapat
disebut sebagai penangkapan dan penahanan sewenang-wenang
(arbitrary arrest and detention).27 Permasalahannya, pokok pertama,
karena aparat badan intelijen bukanlah aparat penegak hukum,
maka kewenangan ini bertentangan prinsip due process of law.28
26 Lihat antara lain komentator pro-kewenangan penangkapan, seperti pernyataan
Syamsir Siregar, Kepala BIN, pengamat intelijen Wawan H. Purwanto. Lihat ”BIN Minta
Kewenangan Menangkap Orang”, Loc.cit , ”BIN Desak UU Intelijen” Kompas, 25 November
2005 , ”BIN Minta Diberi Kewenangan Memeriksa”, Republika Online, 25 November 2005 ,
”BIN Jangan Diberikan Wewenang Menangkap”, Kompas, 8 Oktober 2004.
27 Lihat UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak
Sipil dan Politik, Pasal 9. Lihat juga UN doc. GA Resolution 40/144 of 13 December 1985.
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which
They Live, art. 5(1)a.
326
Karenanya, tidak mengherankan praktik badan intelijen yang
menangkap orang secara sewenang-wenang dan tanpa adanya
pertanggungjawaban selalu terjadi, sejak zaman Orde Baru –
sebagaimana juga dinyatakan Sutiyoso, Gubernur DKI Jakarta29
dan advokat senior Adnan Buyung Nasution30, hingga kasus
penangkapan Umar Al-Faruq dan Muhammad Saad Iqbal Madni,
warga Mesir yang ditangkap pejabat BIN, yang kemudian langsung
diserahkan kepada pihak asing, tanpa pertanggung jawaban.31
Kedua, masalah dualisme kewenangan antara kepolisian dengan
badan intelijen. Masalah ini, pernah disampaikan oleh Wakil Presiden
Hamzah Haz pada masa pemerintahan Megawati. Hamzah ketika
itu sempat menyatakan kewenangan melakukan penangkapan, jika
diberikan kepada badan intelijen, akan melahirkan kontroversi yang
dapat meresahkan masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian
hukum.32 Pendapat yang sama juga pernah dikemukakan Yusril
28 Prinsip ”due process of law”, secara singkat didefinisikan prosedur hukum yang semestinya.
Prinsip ini mempunyai lingkup pengertian hak semua orang untuk mendapat jaminan dan
perlindungan oleh hukum dan proses hukum yang diberlakukan terhadapnya. Jaminan
hukum ini antara lain hak setiap orang untuk dilindungi dari tindakan sewenang-wenang
yang dilakukan aparat Negara. Prinsip ini juga seringkali dikaitkan dengan, hak untuk
hidup dan kebebasan individual. Lihat antara lain John V. Orth, Due Process of Law. A Brief
History, Kansas: University Press of Kansas, 2003, hlm. i-ix.
29 Menurut Sutiyoso, banyak pihak mempersoalkan kehadiran intelijen, antara lain karena
trauma intelijen kerap menangkapi orang. Di era Orde Baru, pelaksanaan intelijen oleh
Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Bakorstanas sangat
kuat dengan kekuasaan menangkap, memeriksa dan menahan orang. Lihat ”Gubernur
DKI: Intelijen Efektif Cegah Teroris”, Kompas. 20 Juni 2005 , Komisi Hukum Nasional,
”RUU Intelijen Negara, Rahasia Negara, KMIP dan Prinsip Negara Demokrasi” dalam
http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=125
30 ”Buyung Tolak BIN Diberi Kewenangan Menangkap dalam http://www.tempointeraktif.
com/hg/nasional/2004/10/07/brk,20041007-44,id.html
31 Lihat ”BIN Minta Kewenangan Menangkap Orang” dalam http://www.tempointeraktif.
com/hg/nasional/2005/11/24/brk,20051124-6974,id.html
32 Lihat antara lain ”Jangan Ada Dualisme Kewenangan Polri dan BIN”, Sinar Harapan. 5
Maret 2003
327
Ihza Mahendra saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia; ketika itu, Yusril menyatakan kewenangan
menangkap dan menahan seseorang hanya dimiliki kepolisian.33
Masalah pokok ketiga, masalah akuntabilitas. Badan intelijen,
bukanlah aparat yang berstatus penegak hukum. Di Indonesia,
berdasarkan UU, penegak hukum adalah status yang diberikan
kepada perangkat dalam proses peradilan dan/atau fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman: hakim, jaksa, polisi dan
advokat.34
C. Bukan Perkara Menangkap ”Ayam” Di Jalanan
Dalam KUHAP, walaupun penyelidik adalah semua aparat
kepolisian, namun hanya penyidik dan aparat kepolisian yang
diberi perintah penyidik dapat melakukan penangkapan.35 Urusan
penangkapan dalam tubuh kepolisian, dilakukan oleh aparat yang
memang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan
dengan penyidikan serta mempunyai kecakapan dan kemampuan
untuk melakukan tugas penyidikan, dalam hal ini aparat kepolisian
yang dididik sebagai ”reserse”.36 Hal ini diatur agar tidak terjadi
penangkapan sewenang-wenang, kecuali penangkapan saat pelaku
kejahatan tertangkap tangan.37
Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum, merupakan tindakan yang hanya diperbolehkan untuk
tujuan penegakan hukum itu sendiri. Tindakan penangkapan
33 LIN Online, ”Menkeh dan HAM Tak Setuju Intelijen Punya Wewenang Menangkap”
dalam http://www.lin.go.id/news.asp?kode=06303HUKT0002
34 Periksa UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 1; UU No.
16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Konsideran Menimbang, huruf b; UU No.
2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penjelasan Pasal 34 ayat (1); UU
No. 18/2003 tentang Advokat, Penjelasan Pasal 5 ayat (1).
328
yang sewenang-wenang merupakan kejahatan hak asasi manusia,
khususnya berkaitan dengan hak semua orang atas keamanan dan
kebebasan pribadi (the right to liberty and security of person).38
Secara singkat, hukum internasional hak asasi manusia, memberikan
jaminan hak asasi manusia: ”tidak seorang pun dapat ditangkap
dan ditahan secara sewenang-wenang”. Karenanya, disiplin
hukum hak asasi manusia baik hukum internasional dan regional,
banyak menetapkan instrumen hak asasi manusia berkaitan
dengan penangkapan seseorang (lihat antara lain tabel 2).
Hanya petugas penegak hukum yang berkompeten dan yang
diberikan otoritas – memiliki code of conduct – yang dapat melakukan
35 Lihat M. Karjadi dan R. Soesilo, Op.cit., hlm. 13. Reserse polisi yang tergabung dalam
Badan Reserse dan Kriminal, mempunyai tugas pokok mencari dan menemukan pelaku
kejahatan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk melakukan
penangkapan. Lihat juga Situs Polri, ”Bareskrim”, dalam http://www.polri.go.id.serse/
serse1.php. Mengenai sejarah Bareskrim di Indonesia, lihat http://www.polri.go.id.
serse/serse.php. Reserse merupakan salah satu unsur kepolisian yang menjalankan fungsi
teknis operasional, selain intelijen dan pengamanan, samapta, lalu lintas dan bimbingan
masyarakat, dan fungsi teknis yang bersifat administratif. Tugas pokok utama reserse
yakni melakukan penyidikan. Namun, memang banyak kritik dan perlunya reformasi
dan pembenahan didalam tubuh Bareskrim ini. Lihat antara lain ”Mencari Harapan
Tersisa untuk Polisi” Kompas, 6 Maret 2006 , ”Sebuah Momentum untuk Mereformasi
Reserse?” Kompas, 8 Januari 2006.
36 Lihat Ibid.
37 Lihat Hukumonline, ”RUU Intelijen Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Due Process of
Law” dalam http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11387&cl=Berita
38 Lihat UN doc. GA Resolution 217A(III), 10 December 1948. Universal Declaration of Human
Rights, art. 3 , Lihat juga UN doc. General Assembly resolution 2200A (XXI), 16 December
1966. International Covenant on Civil and Political Rights, entry into force 23 March 1976, in
accordance with Article 49, art. 9. Kovenan ini sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No.
12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
UN doc. General Assembly Resolution 45/158, 18 December 1990, International Convention on
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, art. 16; UN
doc. CCPR. Sixteenth session (1982). General Comment No. 8: Article 9 (Right to liberty and
security of persons), paras 1, 2; UN doc. General Assembly resolution 48/104, 20 December 1993.
Declaration on the Elimination of Violence against Women, art. 3(c); Periksa OHCHR. Fact Sheet
No. 26. The Working Group on The Arbitrary Detention.
329
penangkapan, serta kewenangan yang diberikan mesti dapat
dipertanggungjawabkan melalui prosedur hukum.39 Di Indonesia,
pengadilan negeri, adalah institusi yang diberikan kewenangan
untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan
yang dilakukan penyelidik dan penyelidik serta memutus ganti
kerugian terhadap korban penangkapan yang sewenang-wenang
yang telah dilakukan aparat penegak hukum.40
Tabel 2
Standar Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
Berkaitan dengan Tindakan Penangkapan
oleh Aparat Penegak Hukum
39 UN doc. UN doc. GA Resolution 34/169, 17 December 1979.Code of Conduct for Law Enforcement
Officials, Commentary, art. 1; UN doc. GA Resolution 43/173 of 9 December 1988. Body of
Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment,
Principles 2; 9.
40 UU No. 8/1981 tentang KUHAP, Pasal 77.
Ketentuan Sumber
UN doc. General Assembly resolution 34/169, 17 December 1979. Code of Conduct for
Law Enforcement Officials
The term “law enforcement officials”, includes all officers of the
law, whether appointed or elected, who exercise police powers,
especially the powers of arrest or detention.
This provision emphasizes that the use of force by law enforcement
officials should be exceptional; while it implies that law enforcement
officials may be authorized to use force as is reasonably necessary
under the circumstances for the prevention of crime or in effecting
or assisting in the lawful arrest of offenders or suspected offenders,
no force going beyond that may be used.
Art. 1
(Commentary)
Art. 3
(Commentary)
UN doc. General Assembly resolution 43/173, 9 December 1988. Body of Principles for
the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
“Arrest” means the act of apprehending a person for the alleged
commission of an offence or by the action of an authority
Use of terms (a)
330
Arrest, detention or imprisonment shall only be carried out strictly in
accordance with the provisions of the law and by competent officials
or persons authorized for that purpose.
The authorities which arrest a person, keep him under detention or
investigate the case shall exercise only the powers granted to them
under the law and the exercise of these powers shall be subject to
recourse to a judicial or other authority
Anyone who is arrested shall be informed at the time of his arrest
of the reason for his arrest and shall be promptly informed of any
charges against him
There shall be duly recorded:
( a ) The reasons for the arrest;
( b ) The time of the arrest and the taking of the arrested person to a
place of custody as well as that of his first appearance before a
judicial or other authority;
( c ) The identity of the law enforcement officials concerned;
( d ) Precise information concerning the place of custody.
Such records shall be communicated to the detained person, or his
counsel, if any, in the form prescribed by law
Any person shall, at the moment of arrest and at the commencement
of detention or imprisonment, or promptly thereafter, be provided by
the authority responsible for his arrest, detention or imprisonment,
respectively with information on and an explanation of his rights
and how to avail himself of such rights
A person who does not adequately understand or speak the
language used by the authorities responsible for his arrest, detention
or imprisonment is entitled to receive promptly in a language which
he understands the information referred to in principle 10, principle
11, paragraph 2, principle 12, paragraph 1, and principle 13 and to
have the assistance, free of charge, if necessary, of an interpreter in
connection with legal proceedings subsequent to his arrest
Promptly after arrest and after each transfer from one place of
detention or imprisonment to another, a detained or imprisoned
person shall be entitled to notify or to require the competent authority
to notify members of his family or other appropriate persons of his
choice of his arrest, detention or imprisonment or of the transfer and
of the place where he is kept in custody
If a detained or imprisoned person is a foreigner, he shall also be
promptly informed of his right to communicate by appropriate
Principle 2
Principle 9
Principle 10
Principle 12 (1)
Principle 12(2)
Principle 13
Principle 14
331
Principle 16 (1)
Principle 16 (2)
Principle 16 (3)
Principle 16 (4)
Principle 17(1)
Principle 17(2)
means with a consular post or the diplomatic mission of the State of
which he is a national or which is otherwise entitled to receive such
communication in accordance with international law or with the
representative of the competent international organization, if he is a
refugee or is otherwise under the protection of an intergovernmental
organization
If a detained or imprisoned person is a juvenile or is incapable of understanding
his entitlement, the competent authority shall on its own
initiative undertake the notification referred to in the present principle.
Special attention shall be given to notifying parents or guardians
Any notification referred to in the present principle shall be made or
permitted to be made without delay. The competent authority may
however delay a notification for a reasonable period where exceptional
needs of the investigation so require.
A detained person shall be entitled to have the assistance of a legal
counsel. He shall be informed of his right by the competent authority
promptly after arrest and shall be provided with reasonable facilities
for exercising it
If a detained person does not have a legal counsel of his own choice, he
shall be entitled to have a legal counsel assigned to him by a judicial or
other authority in all cases where the interests of justice so require and
without payment by him if he does not have sufficient means to pay
The arrest or detention of such a person pending investigation and
trial shall be carried out only for the purposes of the administration
of justice on grounds and under conditions and procedures specified
by law. The imposition of restrictions upon such a person which are
not strictly required for the purpose of the detention or to prevent
hindrance to the process of investigation or the administration of
justice, or for the maintenance of security and good order in the place
of detention shall be forbidden
A person detained on a criminal charge shall be brought before a
judicial or other authority provided by law promptly after his arrest.
Such authority shall decide without delay upon the lawfulness and
necessity of detention. No person may be kept under detention
pending investigation or trial except upon the written order of such
an authority. A detained person shall, when brought before such an
authority, have the right to make a statement on the treatment received
by him while in custody
332
Sebagai tambahan, instrumen regional hak asasi manusia,
seperti Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan
Kebebasan Fundamental (1950) juga memuat aturan yang bertujuan
untuk mencegah penangkapan sewenang-wenang yang merupakan
kejahatan terhadap kebebasan dan keamanan pribadi.41
D. Rekomendasi
Rekomendasi singkat, untuk menutup artikel ini: kewenangan
khusus untuk melakukan penangkapan seseorang mesti dihapus!
Tugas pokok intelijen yakni memberikan informasi, bukan untuk
melakukan penangkapan.42
Apapun argumen pro untuk menyetujui adanya kewenangan
intelijen negara dapat melakukan penangkapan sangat tidak
relevan. Lantas apa solusinya? Lebih rasional, dalam konteks klaim
pemberantasan terorisme, solusi saat ini adalah meningkatkan
kemampuan dan profesionalisme aparat kepolisian, secara umum,
dalam menegakkan hukum. Peningkatan kapabilitas, khususnya
ditujukan kepada Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik
Indonesia: Direktorat VI/Anti Teror dan Detasemen Khusus 88 Anti
Teror. Tentu saja, peningkatan kemampuan dan profesionalisme,
mencakup juga peningkatan implementasi tugas dengan memberikan
penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
41 CE doc. ETS No. 005. Rome 4.XI.1950. Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms as amended by Protocol No. 11, art. 5.
42 Lihat antara lain wawancara Andi Widjajanto, Kelompok Kerja Indonesia untuk
Reformasi Intelijen Negara dalam ”Tugas Intel adalah Memberi Informasi”, Bali Post
Online, 23 April 2006.
333
REFERENSI
Buku
Fuller, Lon. 1964. The Morality of Law. New Haven, CT: Yale
University Press.
Hulsman, M.L. Hc, Soedjono Dirdjosisworo (penyadur). 1984.
Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum.
Jakarta: Rajawali.
Karjadi, M. dan R. Soesilo. 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Cetak Ulang.
Bogor: Politeia
Orth, John V. 2003. Due Process of Law. A Brief History. Kansas:
University Press of Kansas
Undang-undang
UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
mengenai Hak-hak Sipil dan Politik.
UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.
UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
UU No. 22/2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.
UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
334
UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Rancangan Undang-Undang
RUU tentang Intelijen Negara versi 10 Maret 2006
RUU tentang Badan Intelijen Negara versi 25 Januari 2005
RUU tentang Badan Intelijen Negara versi 5 September 2003
Dokumentasi PBB
CCPR. Sixteenth session (1982). General Comment No. 8: Article 9
(Right to liberty and security of persons).
General Assembly Resolution 48/104, 20 December 1993. Declaration
on the Elimination of Violence against Women.
----------- 45/158, 18 December 1990, International Convention on the
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of
Their Families.
----------- 43/173, 9 December 1988. Body of Principle for the Protection
under Any Form of Detention or Imprisonment.
----------- 40/144 of 13 December 1985. Declaration on the Human
Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in
which They Live.
----------- 34/169, 17 December 1979.Code of Conduct for Law
Enforcement Officials.
----------- 2200A (XXI), 16 December 1966. International Covenant on
Civil and Political Rights, entry into force 23 March 1976, in
accordance with Article 49.
335
----------- 217A(III), 10 December 1948. Universal Declaration of Human
Rights
OHCHR. Fact Sheet No. 26. The Working Group on The Arbitrary
Detention.
Dokumentasi Council of Europe
ETS No. 005. Rome 4.XI.1950. Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms as amended by Protocol No.
11, art. 5.
Artikel Media Massa
Bali Post, 23 April 2006
Bali Post 7 Maret 2003
Kompas, 8 Januari 2006.
Kompas, 25 November 2005
Kompas, 6 Maret 2006.
Kompas, 20 Juni 2005.
Kompas, 8 Oktober 2004.
Republika Online, 25 November 2005.
Sinar Harapan, 5 Maret 2003.
Internet
LIN Online, ”Menkeh dan HAM Tak Setuju Intelijen Punya Wewenang
Menangkap”, dalam http://www.lin.go.id/news.
asp?kode=060303HUKT0002
336
Hukumonline, ”RUU Intelijen Dinilai Bertentangan dengan Prinisp
Due Process of Law”, dalam http://www.hukumonline.
com/detail.asp?id=11387&cl=Berita
Komisi Hukum Nasional, ”RUU Intelijen Negara, Rahasia Negara,
KMIP dan Prinsip Negara Demokrasi”, dalam
http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=
detil&id=125
Polri, ”Bareskrim”, dalam http://www.polri.go.id/serse/serse1.
php
YLBHI, ”Menggagas Peran TNI dan Badan Intelijen dalam Sistem
Negara Demokrasi”, Laporan Proyek Kerjasama antara
Kemitraan (PGRI) dan YLBHI, dalam http://ylbhi.or.id/
index.php?cx=3&cy=1&op=13
Tempo Interaktif, ”Intelijen Minta Kewenangan Menangkap”, dalam
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/ 2004/
09/23/brk.20040923-01.id.html
Tempo Interaktif, ”BIN Minta Kewenangan Menangkap Orang”,
dalam http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/
2005/11/24/brk.20051124-69674.id.html
Tempo Interaktif, ”Buyung Tolak BIN Diberi Kewenangan
Menangkap”, dalam http://www.tempointeraktif.com/
hg/nasional/2004/10/07/brk.20041007-44.id.html
337
Penutup: Agenda Reformasi Intelijen
Andi Widjajanto
Kontradiksi kerja intelijen dengan prinsip-prinsip demokrasi,
HAM, dan kebebasan sipil merupakan tema utama
yang disoroti secara telanjang dalam buku ini. Para penulis
yang sebagian besar merupakan aktivis-aktivis gerakan masyarakat
sipil menyuarakan kegelisahan yang mendasar tentang
sepak terjang dinas-dinas intelijen Indonesia. Intelijen
Indonesia gagal untuk keluar dari paradigma operasi militer
dan cenderung memandang negara-bangsa dalam kondisi
perang tiada akhir. Intelijen Indonesia gagal untuk mengembangkan
kapasitas internal organisasi karena terlalu dalam
masuk dalam gerak operasional tiada henti. Intelijen Indonesia
terkooptasi secara sistematik sehingga keluar dari jalur
kerja keamanan nasional dan masuk ke dalam pertarungan
elit-elit politik. Intelijen Indonesia juga dipandang gagal untuk
membentuk legitimasi politik yang kuat di mata publik,
bahkan pada saat masyarakat menempatkan harapan besar
338
bagi dinas-dinas intelijen untuk berperan besar dalam strategi kontra-
terorisme. Intelijen Indonesia cenderung gagal untuk mengembangkan
koordinasi antar dinas-dinas intelijen, bahkan cenderung
diwarnai oleh pertarungan antar dinas-dinas intelijen yang mencerminkan
pertarungan elit politik nasional.
Intelijen politik merupakan salah satu karakter dinas intelijen
di negara-negara dunia ketiga seperti Suriah, Irak, Pakistan, Afrika
Selatan, dan Myanmar. Intelijen politik bekerja secara represif untuk
menjalankan suatu virtual state yang dibentuk untuk bekerja dalam
suatu bayang-bayang negara yang menjalankan operasi kontra
intelijen domestik secara sistematis dan didukung oleh keberadaan
suatu hidden economy dalam suatu jejaring bayangan (shadow network)
yang kuat. Jejaring bayangan tersebut dibentuk oleh lima pilar
sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi intelijen
nasional (yang terdiri dari berbagai evolusi organisasi dan operasi
intelijen seperti operasi khusus, Kopkamtib, Bakaorstanas, dan
BAKIN), intelijen militer (yang didalamnya ada BAIS TNI, unit-unit
komando teritorial yang melakukan fungsi pembinaan teritorial,
dan satuan-satuan tugas intelijen militer), intelijen kepolisian, Dirjen
Sospol Depdagri (yang saat ini mengalami metamorfosis menjadi
Dirjen Kesatuan Bangsa), serta organisasi-organisasi massa yang
dikendalikan oleh pemerintah.
Jejaring bayangan ini telah lama menebar aroma ketakutan
dalam masyarakat Indonesia. Memori kolektif publik akan dengan
sangat mudah mengasosiasikan intelijen dengan Komando Pemulihan
Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Memori kolektif juga
dengan mudah mengkaitkan intelijen dengan kasus penembakan
misterius di dekade 1980-an. Asosiasi intelijen dengan metodemetode
rejim politik yang represif semakin mengakar di memori
kolektif publik karena icon-icon budaya seperti teater, film, buku,
dan bahkan ilmu pengetahuan juga tersentuh operasi intelijen.
339
Kegelisahan-kegelisahan masyarakat sipil yang diekspresikan
secara lantang dalam sembilan bab buku ini dipublikasikan bukan
untuk melemahkan dinas-dinas intelijen Indonesia. Sebaliknya,
kegelisahan tersebut ditujukan untuk menuntut penguatan dinasdinas
intelijen di dalam suatu kerangka kerja yang demokratis.
Penciptaan kerangka kerja demokratis untuk intelijen Indonesia
merupakan tuntutan utama para aktivis gerakan masyarakat sipil
yang tergabung Simpul Aliansi Nasional untuk Demokratisasi
Intelijen (SANDI). SANDI difasilitasi oleh PACIVIS-UI.
SANDI dibentuk untuk menginisasi serta menuntaskan reformasi
intelijen nasional. Inisiasi reformasi intelijen nasional diawali
dengan perumusan naskah alternatif RUU Intelijen Negara
yang telah diedarkan secara luas sejak Agustus 2005. Penuntasan
reformasi intelijen negara diharapkan dapat segera dicapai dengan
mengerjakan beberapa agenda reformasi intelijen nasional. Agenda
reformasi intelijen nasional berkaitan dengan usaha untuk memperkenalkan
pengelolaan sistem intelijen nasional yang efektif untuk
mendukung terciptanya dinas-dinas intelijen yang profesional,
tangguh, dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Agenda
reformasi intelijen nasional di Indonesia terdiri dari lima pekerjaan
rumah. Pertama, perumusan regulasi-regulasi politik untuk mengatur
dinas-dinas intelijen yang diharapkan memiliki karakter dan
budaya strategi baru. Kedua, restrukturisasi organisasi intelijen nasional
terutama yang berkaitan dengan pembentukan mekanisme
koordinasi antar dinas-dinas intelijen. Ketiga, pengaturan tataran
kewenangan antar dinas-dinas intelijen. Keempat, alokasi sumbersumber
daya nasional untuk untuk mengembangkan sistem peringatan
dini dan sistem analisis informasi strategis. Dan kelima,
rekonstruksi budaya strategik yang mencerminkan adanya adaptasi
nilai-nilai demokrasi serta prinsip-prinsip humanitarian oleh
dinas-dinas intelijen.
340
Pada dasarnya, tuntutan gerakan masyarakat sipil untuk menuntaskan
reformasi intelijen negara merupakan bagian dari governance-
based approach yang sangat menekankan penerapan model
Grotian dan Kantian tentang pemulihan norma-norma humanis
untuk memulihkan civil society. Model Grotian dan Kantian ini
menempatkan pembentukan institusi demokrasi dan pelaksanaan
Hak Asasi Manusia sebagai prioritas utama.
Kaum Grotian melandaskan diri pada konsep societas quasi
politica et moralis yang diperkenalkan oleh Fransisco Suarez (1548-
1617). Konsep ini mengganggap negara sebagai suatu entitas politik
semu dan semi-barbarian yang harus membuat suatu kontrak sosial
(tipe Lockian) berupa standar-standar normal yang akan mengatur
hubungan antar negara. Ide Grotius tentang societas humana yang
menempatkan negara sebagai membra unisus corporis membutuhkan
adanya standar-standar moral yang berlaku universal Konsep
tersebut kemudian diaplikasikan dengan usaha untuk menciptakan
norma atau hukum untuk melindungi HAM. Kaum Kantian
meneruskan ide Christian Wolf (1679-1754) tentang civitas maxima.
Ide civitas maxima merupakan suatu pemikiran untuk membentuk
komunitas peradaban yang memerlukan landasan normatif yang
bersifat universal. Aplikasi praktis dari ide Wolf tersebut adalah ide
Kant tentang perpetual peace yang hanya bisa berlaku jika ditopang
oleh suatu sistem politik yang demokratis yang secara teoritis akan
mengurangi gelombang kekerasan yang terjadi di suatu negara.
Gelombang kekerasan di suatu negara biasanya diikuti dengan
munculnya aksi-aksi brutal aktor militer saat mereka harus berperan
sebagai leviathan. Kekerasan militer ini seolah dibiarkan dan bahkan
diijinkan terjadi karena adanya dominasi pemikiran kaum realis
tentang perlunya pembentukan suatu negara yang kuat yang harus
memonopoli sarana kekerasan bersenjata yang terorganisir dan
harus selalu siap untuk menghadapi semua kemungkinan bentuk
ancaman (war readiness).
341
Monopoli tersebut dilakukan oleh rejim Orde Baru dengan
meletakkan aktor militer sebagai satu-satunya aktor keamanan yang
harus dapat menerapkan beragam strategi untuk menangkal semua
bentuk ancaman. Namun, karena militer memang pakar dalam
melakukan aksi kekerasan bersenjata maka entitas ini cenderung
untuk menggunakan strategi-strategi represif.
Monopoli tersebut harus dihilangkan dengan cara menugaskan
aktor keamanan utama (negara) untuk mengembangkan berbagai
derivasi aktor keamanan untuk mengatasi karakter multidimensional
konsep keamanan. Perluasan konsep dan aktor keamanan
ini sebenarnya merupakan gagasan dari kaum constructivist. Kaum
constructivist ini mengembangkan critical security studies yang memandang
konsep keamanan sebagai suatu konsep fleksibel yang tergantung
dari proses securitization yang dilakukan aktor keamanan
terhadap objek keamanan. Simon Dalby, misalnya, melihat adanya
proses politisasi wacana keamanan yang menyebabkan timbulnya
kecenderungan dominasi aktor politik dan militer dalam kerangka
kerja keamanan negara.1 Keith Krause juga berusaha mengembangkan
tinjauan kritis dengan melakukan proses humanisasi konsep
keamanan. Proses ini dilakukan dengan menempatkan pertimbangan
individu, warga negara dan kemanusiaan sebagai acuan utama
bagi perkembangan strategi keamanan negara.2
Kontribusi penting kaum constructivist diberikan oleh Barry
Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde.3 Ketiga pakar strategi ini
1 Simon Dalby,”Contesting an Essential Concept: Reading the Dilemma in Contemporary
Security Discourse” dalam Krause, Keith dan Williams, M.C.. (eds.), Critical Security
Studies: Concept and Cases (London: UCL Press, 1997).
2 Keith Krause dan Michael C. Williams, ”From Strategy to Security: Foundations of Critical
Security Studies” dalam Ibid.
3 Barry Buzan (et.al.), Security: A New Framework for Analysis, London: Lynne Rienner,
1998.
342
memperingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak terburuburu
mengeskalasi suatu isu menjadi isu keamanan. Suatu isu
hanya dapat dikategorikan sebagai isu keamanan jika isu tersebut
menghadirkan ancaman nyata (existential threats) terhadap kedaulatan
dan keutuhan teritorial negara. Isu keamanan juga hanya
akan ditangani oleh aktor militer jika ancaman yang muncul disertai
dengan aksi kekerasan bersenjata dan telah ada kepastian bahwa
negara telah mengeksplorasi semua kemungkinan penerapan strategi
non-kekerasan.
Kepastian tersebut dapat diperoleh jika negara meningkatkan
kemampuan dinas-dinas intelijen untuk mengoperasionalkan indikator
sistem peringatan dini (early warning system). Sistem peringatan
dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang
cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil
kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola
konflik.
Sistem peringatan dini tersebut harus disertai dengan kesadaran
untuk mengubah semboyan kaum realis “si vis pacem, para bellum”
menjadi “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan
ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus
melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan
dua tujuan utama yaitu (1) mencegah terulangnya lagi konflik yang
melibatkan kekerasan bersenjata, serta (2) mengkonstruksikan
proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-
pihak yang bertikai.
Adopsi prinsip ““Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem” membutuhkan
reformasi intelijen negara agar dinas-dinas intelijen
dapat berfungsi secara profesional dan proporsional dalam konteks
keamanan nasional dan konsolidasi demokrasi. Dalam konteks
keamanan nasional, kompleksitas ancaman memerlukan suatu
penyesuaian strategik terhadap kegiatan dan kedinasan intelijen,
yang sesungguhnya dirancang sebagai sistem peringatan dini da343
lam menanggulangi ancaman-ancaman terhadap keamanan nasional.
Dalam konteks konsolidasi demokrasi, dibutuhkan adopsi
prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam keseluruhan
sistem intelijen negara. Sistem intelijen negara harus diubah, dari
watak dinas intelijen negara yang tertutup, represif dan melayani
kepentingan rezim, ke watak yang lebih terbuka dan akuntabel, responsif
terhadap kompleksitas keamanan nasional, serta melayani
kepentingan seluruh warga masyarakat (bangsa) Indonesia.
Hakekat reformasi intelijen negara adalah menjamin terciptanya
keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi serta
hak-hak sipil, yaitu: dinas intelijen negara tetap diperlukan untuk
mengantisipasi munculnya ancaman bagi keamanan nasional,
sementara kerangka kerja demokratik harus tetap menjadi dasar
bagi pengaturan tugas, fungsi, organisasi, serta kegiatan dinasdinas
intelijen. Reformasi intelijen negara diharapkan dapat
mentransformasi karakter dinas-dinas intelijen sebagai organisasi
yang tidak lagi menebar ketakutan di masyarakatnya sendiri, tapi
justru menyediakan kepastian strategis dalam bidang keamanan
nasional.
344